Jalan Teda-Waebela Terancam Putus, Warga Desak Pemkab Ngada Bertindak

0

Bajawa, Ekorantt.com – Ruas jalan Teda–Waebela di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada, kini dalam kondisi memprihatinkan.

Jalan yang menjadi akses utama perekonomian masyarakat dua kecamatan, yakni Inerie dan Jerebu’u, terancam putus akibat kerusakan pada plat deker yang nyaris ambruk akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Nikolaus Nono, warga setempat, mengungkapkan jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung masyarakat menuju Kota Bajawa, serta menjadi akses strategis yang kerap dilalui wisatawan yang hendak mengunjungi berbagai destinasi wisata di wilayah itu.

“Kalau tidak segera diperbaiki, kami khawatir aktivitas transportasi dan ekonomi masyarakat akan terganggu. Ini jalan utama menuju Kota Bajawa juga,” ujar Nikolaus pada Senin, 2 Juni 2025.

Menurutnya, kerusakan plat deker di ruas tersebut bukanlah hal baru. Bahkan, anggota DPRD Kabupaten Ngada pernah meninjau langsung kondisi itu beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut perbaikan.

“DPRD pernah datang lihat, tapi setelah itu tidak ada kabar. Sekarang dekernya sudah nyaris roboh,” tambahnya.

Nikolaus berharap pemerintah daerah segera bertindak agar roda perekonomian warga tidak lumpuh akibat akses jalan yang terputus.

Ketua DPRD Ngada, Romilus Juji, mengakui bahwa ruas jalan Teda–Waebela merupakan salah satu jalur prioritas yang telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Jalan ini sangat penting, baik untuk masyarakat maupun untuk mendukung sektor pariwisata. Tapi sampai sekarang belum ada respons konkret dari pemerintah,” jelas Romilus.

Ia menambahkan, pihak DPRD akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada pada bulan Juni ini, membahas sejumlah titik jalan rusak, termasuk ruas di Desa Watumanu.

“Banyak keluhan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, soal kondisi jalan yang rusak. Salah satunya adalah di Desa Watumanu dan Were Enam,” tambahnya.

Politisi dari Partai Golkar itu mendorong agar pemerintah segera melakukan penanganan darurat, minimal melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, Hans Koba, mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan pemantauan langsung ke lokasi jalan rusak tersebut.

Namun, ia menegaskan, pada tahun ini belum ada alokasi anggaran untuk perbaikan ruas jalan Teda–Waebela.

“Ruas jalan ini memang jalan kabupaten. Namun, karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi, tahun ini belum bisa ditangani secara permanen,” kata Hans.

Ia menyebut, satu-satunya langkah yang bisa diambil dalam waktu dekat adalah penanganan darurat, bekerja sama dengan BPBD. Untuk tahun anggaran 2025, menurut Hans, hanya dua ruas jalan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan penanganan, yaitu Jalan Nuamuzi di Kecamatan Golewa Barat dan Jalan Nunuredo di Bajawa.

Uskup Larantuka: Pemuda Katolik Harus Jadi Penghubung dan Pemersatu

0

Lewoleba, Ekorantt.com — Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Lembata resmi melantik pengurus baru dalam sebuah upacara yang dilaksanakan di Gereja Sta. Maria Baneux, Lewoleba, Minggu, 1 Juni 2025.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pembukaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sebagai bagian dari konsolidasi dan pembaruan organisasi.

Pelantikan pengurus baru dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung.

Dalam kotbahnya, Uskup Kopong menggarisbawahi posisi strategis Pemuda Katolik sebagai “penghubung yang mempersatukan berbagai kutub.”

Ia menegaskan, organisasi ini memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menjaga kesatuan di tengah beragam tantangan zaman.

“Pemuda Katolik hadir untuk mempertemukan semua kutub – timur, barat, utara, selatan – di Lembata ini. Persatuan dan kesatuan adalah fondasi utama untuk membangun Gereja dan tanah air,” ujar Uskup Kopong.

Ia menekankan pentingnya kaderisasi sebagai jalan menuju regenerasi yang sehat.

“Peralihan dari generasi tua ke generasi muda berlangsung cepat. Maka Pemuda Katolik harus siap menyongsong masa depan dengan kader-kader yang rela berkorban dan berdedikasi.”

Ketua Komcab Lembata yang baru dilantik, Gaspar Sio Apelaby, mengamini semangat perubahan tersebut.

Ia menyatakan tekad untuk memperkuat infrastruktur organisasi dan memperluas jangkauan hingga ke tingkat kecamatan.

Ia menegaskan, orientasi parokial tetap menjadi pendekatan dasar, namun dengan semangat keterbukaan.

“Pemuda Katolik adalah rumah bersama. Kami terbuka bagi siapa pun yang memiliki niat baik untuk terlibat. Kami sadar, organisasi ini tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan semua pihak, terutama dari hierarki Gereja dan umat, sangat kami butuhkan,” kata Gaspar.

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) NTT, Yuvensius Tukung, yang turut hadir dalam agenda ini, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Uskup Kopong Kung atas perhatian dan dukungan yang konsisten terhadap eksistensi Pemuda Katolik, baik di Lembata maupun di Flores Timur.

“Bapa Uskup hadir utuh, lengkap dengan jajaran imam. Ini bukti nyata bahwa kita tidak sendiri. Maka tidak ada alasan untuk ragu dalam melangkah.”

Ia menambahkan, kepemimpinan dalam organisasi tidak hanya soal kehebatan personal, tetapi soal ketulusan hati dan kemauan untuk melayani.

“Kita bisa belajar dari pemikiran Robert Rosenkranz: pemimpin yang sejati menginspirasi lewat tindakan, bukan instruksi,” tegas Yuvens.

Pemerintah Ajak Pemuda Katolik Berkolaborasi

Turut hadir membuka Rakercab secara resmi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali. Ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus baru dan menyuarakan ajakan untuk berkolaborasi membangun daerah.

“Lembata butuh peran semua komponen, termasuk Pemuda Katolik. Organisasi ini harus tampil inklusif, membuka diri, dan membawakan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar mantan Penjabat Bupati itu.

Ia berharap Rakercab ini menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat peran Pemuda Katolik sebagai mitra pemerintah dan Gereja dalam membangun tanah Lembata.

Dengan semangat baru yang menyala dari altar hingga ruang kerja organisasi, Pemuda Katolik Komcab Lembata tampaknya bersiap untuk menjelma menjadi kekuatan sosial dan spiritual yang berpengaruh di wilayahnya.

Tugas berat menanti, namun dengan pondasi iman dan solidaritas, pemuda-pemudi Katolik ini menunjukkan bahwa mereka siap berjalan jauh.

“Menjadi kader bukan soal duduk di kursi pengurus, tetapi tentang menghidupkan semangat rela berkorban dan bekerja dalam diam untuk sesuatu yang lebih besar: Gereja dan Indonesia.”

Bioskop Pasiar Kembali Hadir, Ruang Nonton Alternatif dan Gerakan Sosial dari Timur

0

Kupang, Ekorantt.com Semangat sinema terus bergulir dari timur Indonesia. Bioskop Pasiar, sebuah program eksibisi film keliling garapan Flobamora Film Festival, kembali menggelar pemutaran film secara gratis dan terbuka untuk umum.

Tahun ini, program yang bertujuan menghadirkan ruang nonton alternatif itu mengusung semangat baru bertajuk Kalunga—sebuah istilah dalam bahasa Sumba yang menyimbolkan pertumbuhan dan perkembangan.

Pembukaan Bioskop Pasiar 2025 berlangsung pada Selasa, 3 Juni, di halaman Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (Stikom) Uyelindo Kupang. Dari pukul 15.00 hingga 17.00 Wita, enam film pendek lokal dan nasional diputar di hadapan ratusan penonton yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa dan komunitas film.

“Bioskop Pasiar yang hadir dengan semangat menonton adalah hak segala bangsa, ingin membawa film lebih dekat kepada para penonton,” ujar Manajer Flobamora Film Festival, Vickram Sombu, dalam keterangan yang diterima Ekora NTT.

Menurutnya, sebagian besar film yang ditayangkan adalah karya sineas muda asal NTT, yang membawa isu-isu lokal dengan cara yang akrab dan menyentuh.

“Dengan situasi seperti ini, kami berharap masyarakat lebih menyadari keberadaan film-film lokal yang berkualitas dan memiliki kedekatan emosional maupun sosial. Supaya film lokal tidak hanya diterima, tapi juga diapresiasi,” kata Vickram.

Sementara itu, Malysk, selaku Programmer Bioskop Pasiar, menekankan bahwa program ini merupakan ruang bersama yang melampaui batas kepemilikan komunitas.

“Bioskop Pasiar bukan hanya milik Komunitas Film Kupang atau Flobamora Film Festival, tapi milik kita semua untuk merayakan tumbuh dan berkembangnya perfilman di NTT,” ujarnya.

Tak sekadar pemutaran film, kegiatan ini juga dirancang sebagai ajang apresiasi seni lintas disiplin.

Seusai sesi menonton, pengunjung disuguhkan hiburan seperti kuis interaktif, penampilan musik, tari, puisi, teater, hingga pertunjukan seni rupa.

Konsep ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat luas dan memperluas daya jangkau film independen, khususnya di kawasan yang minim akses bioskop konvensional.

Dalam proses kurasi, Bioskop Pasiar tidak menetapkan kriteria teknis yang kaku.

“Yang kami utamakan adalah karya yang bebas dari unsur SARA, politik, dan golongan tertentu,” ujar Malysk.

Film-film yang diputar berasal dari berbagai genre, termasuk dokumenter, animasi, romansa, hingga drama keluarga, yang masing-masing membawa latar belakang budaya dan nilai yang beragam.

Dengan semangat Kalunga, Bioskop Pasiar bukan sekadar wadah hiburan, tapi menjadi ruang alternatif yang menyatukan edukasi, seni, dan gerakan sosial.

Penonton tak hanya diajak menikmati film, tetapi juga diajak berpikir dan berdialog tentang realitas yang dekat dengan kehidupan mereka.

Informasi seputar jadwal dan titik pemutaran selanjutnya dapat diakses melalui akun Instagram resmi @flobamorafilmfestival.

Flobamora Film Festival sendiri merupakan festival film pendek berskala nasional pertama yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur.

Lahir dari inisiatif Komunitas Film Kupang, festival ini bermula dari Parade Film NTT pada 2021 dan mulai dihelat secara resmi pada 27–30 Oktober 2022.

Sejak saat itu, Flobamora Film Festival menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menayangkan film, tetapi juga membangun ekosistem perfilman di NTT melalui program apresiasi, edukasi, dan jejaring sineas lokal maupun internasional.

Kopdit Pintu Air Gandeng Paroki Moru Berdayakan Pasutri Lewat Kursus Pernikahan

Alor, Ekorantt.com – Tim Kopdit Pintu Air Cabang Alor menjalin kemitraan dengan Paroki Santa Maria dari Fatima Moru, Keuskupan Agung Kupang, dalam rangka mendukung pembekalan pranikah bagi pasangan muda yang hendak menikah di wilayah tersebut.

Ketua Komite Kopdit Pintu Air Cabang Alor, Aloysia Mete, mengatakan bahwa kerja sama itu diawali dengan permintaan dari Pastor Paroki Moru, RD. Apolonarius Dedi Ladjar untuk menjadi narasumber kursus pranikah.

Aloysia pun menyanggupinya meski dirinya bukan bagian dari struktur Dewan Pastoral Paroki (DPP).

“Memang saya bukan pengurus DPP, tapi karena permintaan datang langsung dari Romo, saya langsung menyetujuinya. Materi yang diminta juga sesuai dengan bidang kami, yaitu pengelolaan ekonomi rumah tangga,” kata Aloysia kepada Ekora NTT pada Senin, 2 Juni 2025.

Aloysia telah menyampaikan materi pada 19 Mei 2025 dalam sesi kursus pranikah yang digelar di Gereja Santa Maria dari Fatima Moru. Kegiatan itu diikuti oleh sembilan pasangan calon suami istri. Dari jumlah tersebut, tiga pasangan diketahui sudah menjadi anggota Kopdit Pintu Air, sementara sisanya belum tergabung.

Dalam pemaparannya, Aloysia menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga sejak awal pernikahan.

Menurut dia, kestabilan ekonomi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Materi ini sangat penting karena menyangkut bagaimana pasangan bisa menyusun anggaran keluarga secara sehat. Berapa pun pendapatannya, harus ada yang disisihkan untuk ditabung,” ujar Aloysia.

Ia menambahkan, usai sesi pembekalan itu, Paroki Moru menetapkan Kopdit Pintu Air sebagai mitra tetap dalam penyelenggaraan kursus pranikah berikutnya.

Pastor Apolonarius Dedi Ladjar menyampaikan alasan pemilihan Kopdit Pintu Air sebagai mitra karena lembaga tersebut dinilai telah terbukti memberdayakan banyak anggotanya secara ekonomi.

“Sebagian besar umat di paroki kami adalah petani dengan penghasilan musiman. Saya berharap dengan bergabung di Pintu Air, mereka bisa mengakses pinjaman untuk memulai usaha produktif,” ujar Pastor Apolonarius.

Ia menambahkan, menjadi anggota koperasi memberi banyak manfaat, tidak hanya akses modal usaha, tapi juga perlindungan saat sakit dan santunan dukacita bagi ahli waris bila anggota meninggal.

“Saya berharap lewat materi dari Ibu Aloysia, umat kami bisa mulai menumbuhkan semangat menabung, meski jumlahnya sedikit, karena itu akan sangat berarti bagi masa depan mereka,” pungkasnya.

Warga dan Tokoh Agama di Kombandaru Tolak Proyek Geotermal

0

Ende, Ekorantt.com Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal di wilayah Kombandaru, Desa Riaraja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mendapat penolakan tegas dari warga setempat.

Penolakan ini disuarakan langsung oleh Pastor Paroki RD Albertus Ninung bersama umat Katolik Paroki St. Maria Madeleine Sophie Barat Kombandaru yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Paroki Kombandaru.

Deklarasi penolakan digelar pada Jumat, 30 Mei 2025, di lokasi rencana pembangunan Geotermal, tepatnya di Kampung Niondori, Dusun Detujita, Desa Riaraja.

Massa aksi membawa baliho yang bertuliskan, “Jangan pasang Stecu, kami butuh air bersih, bukan limbah pabrik,” sebagai bentuk protes terhadap pembangunan proyek tersebut yang dinilai dapat mengancam sumber air bersih dan lingkungan hidup masyarakat.

Deklarasi tersebut turut dihadiri oleh tokoh adat (Mosalaki) Kombandaru, Damianus Roru, serta pemilik lahan, Blasius Minggu.

Dalam pernyataan sikapnya, warga menyampaikan empat poin penolakan, yakni: Pertama, menolak penetapan wilayah Kombandaru sebagai salah satu titik pengembangan geotermal di Kabupaten Ende – Keuskupan Agung Ende.

Kedua, mendesak Bupati Ende mencabut Surat Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan dan Penempatan Bangunan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati Ende Djafar H. Ahmad, MM, melalui surat nomor BU.260/PUPR.07/256/IV/2020 tertanggal 3 April 2020, kepada PT Sokoria Geothermal Indonesia.

Ketiga, mengajak Bupati dan DPRD Kabupaten Ende untuk bersama-sama menyuarakan penolakan kepada Kementerian ESDM dan pihak PLN atas penetapan Flores sebagai pulau geotermal serta pembatalan titik-titik pengembangan geotermal di wilayah Keuskupan Agung Ende.

Keempat, menegaskan bahwa masyarakat adalah petani yang bergantung pada tanah dan air, bukan dari energi panas bumi. Oleh karena itu, mereka menolak pengambilan lahan untuk kepentingan proyek geotermal.

Sementara itu, Bupati Ende Yosep Benediktus Badeoda saat dikonfirmasi media Ekora NTT pada Sabtu, 31 Mei 2025, mengaku belum mengetahui adanya rencana pembangunan Geotermal di wilayah Kombandaru.

“Saya belum dengar, saya justru baru tahu kalau ada pengembangan geotermal di Kombandaru,” ujarnya.

Menurut Bupati Yosep, saat ini Pemerintah Kabupaten Ende masih berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan terkait proyek geotermal di Sokoria, Kecamatan Ndona Timur. Ia menegaskan, belum saatnya membuka lokasi baru untuk proyek serupa.

“Yang sudah ada ini masih ada persoalan, jadi jangan dulu ada yang baru,” jelasnya.

Gubernur NTT Ajak Masyarakat Hidupi Pancasila, Bukan Sekadar Menghafal

0

Ende, Ekorantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai jiwa dari setiap langkah pembangunan nasional.

Ajakan itu disampaikan saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung khidmat di Ende, Nusa Tenggara Timur, Minggu, 1 Juni 2025.

“Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan,” kata Melki di hadapan peserta upacara.

Ia menekankan pentingnya gotong royong, semangat persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila yang harus dihidupi, bukan sekadar dihafal.

“Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.

Ende dipilih sebagai lokasi upacara karena kota ini menjadi tempat historis lahirnya gagasan Pancasila oleh Bung Karno saat menjalani masa pengasingan.

Dalam suasana yang sarat makna sejarah, Gubernur Melki menutup pidatonya dengan pekikan semangat: “Di Bumi Ende ini, Dirgahayu Pancasila! Jayalah Indonesiaku!”

Komitmen Bumikan Pancasila

Lebih jauh, Melki menyoroti peran BPIP sebagai lembaga yang terus berkomitmen membumikan Pancasila melalui berbagai program strategis, mulai dari pendidikan hingga kerja sama lintas sektor.

Program itu mencakup pembinaan ideologi di institusi pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan, penguatan kurikulum Pancasila, serta kolaborasi lintas lembaga.

“Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata,” ujarnya.

Namun, menurut Melki, upaya ini tidak bisa dibebankan kepada BPIP semata. Ia menekankan perlunya keterlibatan seluruh komponen bangsa—dari pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga generasi muda.

“Kita semua memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila,” kata Melki.

Ia juga mengingatkan agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak menjadi seremoni kosong, tetapi momen refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan.

“Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” ujar dia.

Dalam bagian akhir pidatonya, Melki menekankan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun tidak hanya dengan kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi, tetapi juga dengan keluhuran moral dan semangat persaudaraan.

“Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan kebersamaan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan karena kekuatan ekonominya saja, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya,” tuturnya.

Ia menutup amanatnya dengan penegasan bahwa masa depan bangsa berada di tangan rakyat.

Momentum Hari Lahir Pancasila, kata dia, harus menjadi pengingat bahwa tugas merawat nilai-nilai dasar bangsa adalah tanggung jawab bersama.

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemkab Ngada Capai Rp277 Juta

0

Bajawa, Ekorantt.com – Ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor. Data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Wilayah NTT menyebutkan hingga 28 Mei 2025, nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp277 juta.

Kepala UPTD Pendapatan Wilayah NTT, Noverius H. Nggili, merinci jumlah kendaraan yang menunggak terdiri dari 601 unit roda dua, 97 unit roda empat, 17 unit roda tiga, dan 20 unit roda enam.

“Dari total itu, jumlah tunggakan pajak Pemda Ngada hingga 28 Mei 2025 tercatat sebesar Rp277 juta lebih,” ujar Noverius kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat, 30 Mei 2025.

Noverius mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Ngada Raymundus Bena, bahkan sebelum pelantikan. Ia mengusulkan agar dilakukan apel kendaraan dinas.

Dalam apel itu, kendaraan yang kedapatan belum melunasi pajak bisa langsung dibayarkan oleh dinas terkait di tempat.

“Kita juga menyarankan agar pembayaran pajak kendaraan dinas dilakukan secara terpusat. Dengan sistem satu pintu, pemerintah bisa mengatur pembayaran secara berkala,” ujarnya.

Ia menambahkan, tunggakan pajak semestinya tidak terjadi karena tiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki anggaran khusus untuk membayar pajak kendaraan.

Noverius juga meminta pemerintah daerah untuk mengimbau pemilik kendaraan dinas yang masih menggunakan pelat nomor luar Flores untuk segera melakukan balik nama.

Menurut dia, penggunaan pelat luar daerah dapat mempengaruhi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

“Jumlah BBM yang dikirim ke daerah disesuaikan dengan data jumlah kendaraan bermotor yang tercatat resmi,” katanya.

Jika kendaraan telah balik nama ke pelat Flores, lanjut Noverius, hal itu akan berdampak ganda, distribusi BBM lebih tepat sasaran dan pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

Terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ngada, Bonevantura Goan menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memberi teladan bagi masyarakat.

“Bagaimana mungkin masyarakat bisa taat membayar pajak jika pemerintah sendiri memberikan contoh yang buruk? Ini mencoreng wibawa birokrasi,” ujar Bonevantura yang akrab disapa Vano.

Ia mengingatkan, pajak kendaraan adalah salah satu sumber PAD yang dibagi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemkab Ngada.

Karena itu, keterlambatan atau kelalaian dalam membayar pajak dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Kami berharap Bupati Ngada segera mengambil langkah tegas dan memerintahkan seluruh OPD yang belum melunasi pajak kendaraannya agar segera memenuhi kewajiban,” pungkas Vano.

Pemkab Ngada Siapkan Bantuan Modal Rp2 Miliar untuk 400 Pelaku UMKM

Bajawa, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berkomitmen memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini merupakan bagian dari program prioritas Bupati Raymundus Bena dan Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngada, Paskalis Wale Bai mengatakan, anggaran untuk program tersebut telah disiapkan lebih dari Rp2 miliar dan tengah menunggu finalisasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Untuk bantuan modal pelaku UMKM, kita siapkan anggaran Rp2 miliar lebih,” ujarnya kepada Ekora NTT pada Jumat, 30 Mei 2025.

Bantuan itu akan menyasar sekitar 400 pelaku UMKM di seluruh wilayah Ngada, dengan masing-masing usaha menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Pemerintah daerah masih menyusun peraturan bupati untuk mengatur skema penyaluran bantuan, termasuk kemungkinan menyalurkannya dalam bentuk hibah.

“Beberapa syarat yang akan diberlakukan antara lain penerima harus warga desa setempat, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memenuhi persyaratan lainnya,” kata Paskalis.

Proses seleksi penerima bantuan akan dilakukan secara ketat. Tim verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UMKM akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Salah satu pelaku UMKM di Kota Bajawa, Simliana Lo’o, menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan, bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama bagi pedagang kecil seperti dirinya.

“Apalagi saya tidak punya kebun, hanya hidup dari jualan minuman dan kacang hijau,” tuturnya.

Simliana sudah menjalankan usahanya selama tiga tahun. Pendapatan dari berjualan ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai pendidikan anaknya yang sedang sekolah dan kuliah.

Simliana juga mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pembatasan jam berjualan di sekitar Taman Kartini, yang hanya memperbolehkan aktivitas dagang mulai pukul 16.00 hingga malam.

“Tentu kita keberatan, kalau sudah jam begitu pasti sudah dingin, apalagi kami yang tinggal di luar kota Bajawa,” ujarnya.

Kopdes Merah Putih Penfui Timur Resmi Beroperasi, Dukung Ketahanan Pangan Lokal

Kupang, Ekorantt.com – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, secara resmi memulai aktivitas perdana melalui kegiatan Soft Opening yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus dan pengawas koperasi, pemerintah desa dan kecamatan, serta perwakilan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Kupang.

Ketua Pengurus Kopdes Merah Putih Desa Penfui Timur, Gestianus Sino mengatakan, koperasi ini memiliki enam unit usaha atau gerai, yakni klinik desa, apotek atau toko obat, gudang sembako, cold storage, layanan logistik, dan sembako.

Menurutnya, keenam gerai tersebut diselaraskan dengan program nasional untuk mendukung ekonomi produktif masyarakat desa.

“Jadi enam gerai ini sesuai dengan program nasional,” ujar Gestianus kepada wartawan.

Ia menjelaskan, kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal. Salah satu rencana strategis ke depan adalah menjadikan koperasi ini sebagai agen pupuk untuk mendukung petani dan pelaku UMKM di Penfui Timur.

Meski demikian, Gestianus menegaskan, saat ini koperasi belum membuka layanan simpan pinjam agar tidak berbenturan dengan koperasi sejenis yang sudah lebih dulu hadir di masyarakat.

Wakil Ketua I Kopdes Merah Putih, Lim Sian Doko menambahkan, koperasi desa bertujuan membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM, agar lebih sejahtera.

“Kehadiran Kopdes Merah Putih ini untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya singkat.

Kepala Desa Penfui Timur, Zem Tafoki mengatakan, koperasi ini telah resmi berjalan dan diperkenalkan kepada masyarakat desa secara luas.

“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa koperasi ini sudah berjalan dan seluruh produk lokal Penfui Timur kini tersedia di Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, pengoperasian koperasi ini dilakukan secara swadaya tanpa dukungan anggaran dari pemerintah.

“Untuk sementara tidak ada dananya. Kami jalan sendiri apa adanya sesuai dengan keberadaan kami,” kata Zem Tafoki, seraya berharap Kopdes Merah Putih bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Kupang.

Kopdes Merah Putih Penfui menunjukkan keberagaman produk UMKM lokal yang tersedia di koperasi, seperti kain tenun khas, makanan ringan berbahan dasar pisang dan ubi, serta layanan apotek.

Salah satu unit menarik adalah “Rumah Daging”, yang menyediakan daging babi sehat dan segar dengan harga terjangkau.

Daging yang dijual berasal dari ternak warga dan harus melalui pemeriksaan ketat oleh dokter hewan sebelum dipasarkan.

Sebagai informasi, Kopdes Merah Putih Desa Penfui Timur pernah dikunjungi Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, pada 14 April 2024 lalu.

Dalam kunjungannya, koperasi ini ditetapkan sebagai model Kopdes nasional berkat kesiapan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi alam desa yang optimal.

Berikut Susunan Pengurus Kopdes Merah Putih Desa Penfui Timur:

Pengurus: Ketua: Gestianus Sino, Wakil Ketua I: Lim Sian Doko, Wakil Ketua II: Maria Desyana Marni, Sekretaris: Florentinus Woda, Bendahara: Dyah Wigati

Pengawas: Ketua: Zem Tafoki, Anggota: Sisilia K. Langoday, Anggota: Soda Yakobus.

Pemkab Ngada Siapkan Lahan Lima Hektare Bangun Sekolah Rakyat

Bajawa, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Ngada menyiapkan lahan seluas lima hektare di Desa Lo’a, Kecamatan Soa untuk mewujudkan pembangunan sekolah rakyat.

“Secara administratif dan kelengkapan sesuai persyaratan yang ditentukan pemerintah pusat,” kata Bupati Ngada, Raymundus Bena di Bajawa pada Rabu, 26 Mei 2025.

Raymundus menyatakan program sekolah rakyat merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Semua dana pembangunan dialokasikan menggunakan APBN.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Wilibrodus Kaju, menambahkan program tersebut melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sekolah rakyat  mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Para siswa nantinya berpusat di asrama. Mereka mendapatkan makanan dan kebutuhan fasilitas dasar yang diberikan secara gratis.

Hadirnya sekolah rakyat, kata Wilibrodus, bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak kurang mampu. Selain meningkatkan kualitas pendidikan juga untuk memutuskan mata rantai kemiskinan.

“Sementara kriteria siswa kurang mampu akan dilihat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Wilibrodus.

Ia mengatakan Kabupaten Ngada menjadi salah satu dari lima daerah di NTT yang sudah siap menyambut pembangunan sekolah rakyat. Sedangkan empat lainnya antara lain, Sumba Barat Daya, Manggarai, Manggarai Timur, dan Sikka.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Ngada, Kristoforus Mbora mengklaim bahwa kehadiran sekolah rakyat merupakan kebutuhan masyarakat setempat.

“Tetapi ada hal harus diingat dalam proses pengelolaannya nanti. Kita mewaspadai jangan sampai anak dengan kemampuan ekonomi yang baik juga bersekolah di sana akibat dari KKN,” kata dia.

Sementara politisi Demokrat, Benediktus Lagho mengatakan, kehadiran sekolah rakyat mesti berdampak bagi masyarakat sekitar.

Namun Benediktus mengingatkan agar pemerintah perlu menyiapkannya secara baik. Ia berharap dalam penerapannya nanti harus benar-benar menyasar pada peserta didik kurang mampu.

“Tentu dengan hadirnya sekolah ini juga memberikan dampak pada perekrutan tenaga, sehingga bisa disiapkan secara baik,” jelasnya.