Ende, Ekorantt.com – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Tiba Owa meminta P4KF dan juga para bupati sedaratan Flores-Lembata untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Besar III di Ende.
Politisi Golkar NTT yang akrab disapa Toti kepada Ekora NTT, Jumat (17/6/2022) mengatakan, perjuangan pemekaran Provinsi Flores telah melalui jalan panjang sejak Mubes I di Ruteng dan Mubes II di Mbay.
Diketahui, pada saat itu para bupati telah bersepakat untuk memisahkan diri dari NTT dan membentuk Provinsi Flores.
Namun, Toti menyebutkan, penyelenggaraan Mubes III di Ende sebagaimna yang telah direkomendasikan dalam kegiatan Mubes II di Mbay menjadi momentum strategis.
Hal ini, lanjut Toti, untuk merumuskan dua hal penting yaitu penandatanganan surat persetujuan bersama para bupati dan pimpinan DPRD serta penentuan ibu kota provinsi Kepulauan Flores.
“Saya ini tidak hanya Anggota DPRD, tapi juga sebagai Wakil Ketua P4KF. Saat ini yang paling penting adalah para bupati, walikota untuk duduk bersama saat Mubes III di Ende nanti. Tidak bisa sendiri-sendiri perjuangan ini. Kita harus tinggalkan ego dan berpikir untuk generasi anak cucu kita,” ungkap Toti.
Dikatakannya, untuk tujuan akselerasi pembangunan sudah saatnya Flores dan Lembata memisahkan diri dari NTT. Namun, perjuangan tersebut harus menjadi perjuangan kolektif masyarakat Flores.
“Secara parsial, ini perjuangan bersama. Rakyat harus berpartisiasi sehinga tidak dinilai sebagai perjuangan elit. Jika demikian, maka para Bupati dan DPRD sedaratan Flores-Lembata harus duduk bersama, Kita di provinsi pada prinsipnya mendukung secara politik namun hingga saat ini hal penting terkait administrasi wajib di penuhi,” ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Ngada dan Nagekeo tersebut.
Ditemui terpisah, Ketua DPD Partai Perindo yang juga merupakan Anggota DPD RI Jhonatan Nubatonis menegaskan, hal penting dalam pemekaran Provinsi Flores saat ini adalah rekomendasi atau surat persetujuan bersama para bupati di Flores dan Lembata.
Sepanjang administrasi tersebut belum ada maka perjuangan ini disebut prematur dan tanpa arah.
“Sikap Perindo jelas. Kita dukung sepenuhnya. Saya sudah instruksikan anggota DPRD di daerah untuk setujui. Ada yang lawan dan tidak respek dengan aspirasi masyarakat saya pecat, nah selanjutnya komitmen para bupati di Flores dan Lembata untuk segera finalkan,” tegas Jhonatan Nubatonis.
Dijelaskan Nubatonis, Partai Perindo NTT dengan kekuatan enam orang di DPRD NTT akan memperjuangkan secara total jika secara administrasi di daerah sudah selesai.
“Di DPRD NTT kita ada 6 orang. Dan sudah tentu kita dukung karena ini aspirasi masyarakat yang sudah lama diperjuangkan. Saran kita yah mereka (para Bupati) di Flores dan Lembata untuk selesaikan persetujuan bersama. Kalau masih ego, ini yang sulit. Rakyat sedang menilai ini semua,” ungkap Nubatonis.
