Soe, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendorong kelompok tani Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, untuk memanfaatkan kredit Mikro Merdeka dari Bank NTT.
Kredit Mikro Merdeka tentu saja sangat mendukung modal usaha dan pembiayaan pertanian bagi petani.
“Terkait menjaga stabilitas harga jual beras petani dan penyerapan beras petani, Pemkab TTS juga telah melakukan komunikasi dengan Perum Bulog wilayah TTS,” kata Penjabat Bupati TTS, Seperius Edison Sipa saat mengikuti panen raya padi di kawasan Persawahan Bena, Kecamatan Amanuban Selatan pada Sabtu, 30 November 2024.
Menurut Sipa, komunikasi dengan Perum Bulog dilakukan untuk membeli beras petani yang berkualitas medium dan premium dengan harga sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional yakni sebesar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
Selain itu, lanjut dia, Pemkab TTS juga mendukung dan mendorong upaya teknis peningkatan mutu beras petani khususnya di Persawahan Bena.
Pemerintah juga menargetkan produksi beras dan membuat branded beras “Nona Bena” yang bila tidak terkendala beberapa minggu ke depan sudah bisa diluncurkan.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Inche Sayuna mengatakan, sebanyak 72 petani di kawasan persawahan Bena secara khusus dibina untuk bisa menggunakan dana Kredit Mikro Merdeka dari Bank NTT.
Dana digunakan untuk menjawab tantangan keterbatasan modal dalam mengembangkan pertanian.
Sedangkan untuk menghadapi tantangan kurangnya pasar pembeli, dilakukan kerja sama dengan Perum Bulog.
Ia berharap kerja sama dengan Perum Bulog dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
“Berharap kawasan Persawahan Bena dengan irigasi yang besar ini dapat didorong menjadi Food Estate seperti Sumba dan Malaka,” harap Inche.
Antisipasi Bencana Tak Terduga
Sipa mengatakan, Pemkab TTS menyiapkan surat penegasan terkait dengan pemanfaatan lumbung pangan yang telah dibangun di masing-masing wilayah, guna menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kekurangan pangan saat bencana tak terduga.
“Saya sampaikan kepada ketua kelompok dan semua masyarakat, kami minta dari tiap hektare menyumbang satu karung yang mungkin isinya empat ember, untuk kita isi di lumbung pangan mengantisipasi rawan bencana,” kata Sipa.
“Ketika ada bencana paling tidak kita di sini sudah mendukung dengan 50 atau 60 karung. Saya bayangkan sekarang kita panen 557 hektare ada kurang lebih 575 karung. Itu kita siapkan untuk isi lumbung pangan dan ketika ada bencana di mana paling tidak kelompok ini sudah memberi dukungan pertama sebelum pemerintah sampai,” imbuh dia.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto mengapresiasi langkah Pemkab TTS dalam membuat kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengantisipasi risiko kekurangan beras bila terjadi bencana seperti banjir dan lainnya.
“Saya senang karena pak bupati menginisiasi setiap kecamatan memiliki lumbung pangan,” ucap Andriko saat mengikuti panen raya di Persawahan Bena.
Ia mencontohkan saat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur beberapa waktu lalu, salah satu yang dibutuhkan pertama adalah pangan.
“Sehingga selain lumbung pangan masyarakat itu juga harus ada yang namanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sehingga kita dapat memanfaatkan cadangan pangan yang telah disediakan di masing-masing wilayah dalam kabupaten untuk menghadapi situasi-situasi bencana,” ujar Andriko.
Diketahui, luas lahan pertanian di Kabupaten TTS antara lain; lahan basah seluas 10,339 hektare. Luas lahan fungsional seluas 2.779 hektare, dan sisanya seluas 2.799 hektare.
Sedangkan lahan kering seluas 207,528 hektare. Lahan fungsional seluas 147.390 hektare, dan sisanya 60.138 hektare.
Total keseluruhan potensial lahan basah dan lahan kering seluas 217,867 hektare. Lalu, total fungsional lahan basah dan kering seluas 154,930 hektare, dengan sisa 62,937 hektare.
Dukung Makan Siang Gratis
Andriko mengatakan, Pemprov NTT mendorong memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang ada di NTT dalam mendukung program ‘Makan Siang Gratis’ milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bila memanfaatkan pangan lokal, maka tentu saja bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kata Andriko.
“Kita sebenarnya memiliki sumber pangan bukan hanya beras, kita punya sumber pangan yang lain selain beras ada jagung, sorgum, ubi kayu dan lain-lain,” ungkap dia.
Pengembangan pangan lokal di luar beras tentu saja menjadi kekuatan swasembada pangan di NTT. Sebab bila hanya dominan beras, maka tentu saja pembangunan pangan menjadi terbatas.
“Oleh karena itu, dengan potensi pangan lokal yang kita miliki, dapat dilakukan diversifikasi pangan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam produksi pangan sekaligus mewujudkan swasembada pangan,” kata Andriko.
Dikatakan, Presiden Prabowo Subianto di dalam Asta Cita menjadikan mandiri pangan sebagai tujuan. Prabowo menargetkan dua tahun ke depan sudah bisa swasembada pangan.
Target ini menurut Andriko, harus didukung dengan baik oleh bupati dan jajarannya termasuk DPRD dan para pelaku usaha di NTT.
