Ruteng, Ekorantt.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) terus mematangkan rencana pembentukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PusHAM) di Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng. Pertemuan terbatas telah dilakukan antara tim KemenHAM dan pihak universitas di Ruteng pada Kamis, 4 September 2025.
Pusat studi HAM akan menjadi wadah strategis untuk memasyarakatkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga bagi masyarakat luas. Keberadaannya akan memperkuat program pengabdian masyarakat yang menjadi bagian penting dari peran perguruan tinggi.
Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia, Thomas Harming Suwarta, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat Menteri HAM Natalius Pigai memberikan kuliah umum di kampus Unika Ruteng.
“Pertemuan kali ini sifatnya untuk lebih mematangkan lagi rencana membangun Pusat Studi HAM di Unika Santu Paulus Ruteng yang kami sudah rencanakan sebelumnya dan sekarang sudah mulai ada bentuknya akan seperti apa sampai pada saatnya nanti di 2026 secara kelembagaan sudah bisa mulai jalan,” ujar Thomas.
Meski pembentukan secara kelembagaan ditargetkan rampung pada 2026, kata Thomas, kegiatan awal PusHAM sudah bisa mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Meski dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan sudah bisa mulai dijalankan entah dalam bentuk diskusi, kegiatan penguatan HAM atau hal lainnya,” imbuhnya usai bertemu dengan Rektor Unika Santu Paulus Ruteng, Pastor Agustinus Manfred Habur.
Thomas menekankan bahwa pusat studi ini diharapkan tidak terbatas pada kegiatan akademik semata, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara KemenHAM dan masyarakat luas.
“Sebagai komunitas akademik, kampus punya peran strategis selain menghasilkan kajian hak asasi manusia juga punya peran pengabdian masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat dalam konteks penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (to respect, to protect and to fulfill),” jelas Thomas.
PusHAM diarahkan untuk mendukung program-program unggulan KemenHAM seperti Desa Sadar HAM dan Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang akan mulai dijalankan secara serentak di 2.000 titik di seluruh Indonesia pada 2026.
“Artinya PusHAM bisa menjadi motor akademik sekaligus praksis dari suksesnya program strategis Desa Sadar HAM dan Kampung Redam yang digagas Kementerian HAM,” tambah Thomas.
Rektor Universitas Katolik Santu Paulus Ruteng, Pastor Agustinus Manfred Habur, mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Kementerian HAM.
“Lebih khusus lagi, untuk konteks HAM selain kerja-kerja penguatan untuk sadar HAM juga penting kampus sebagai komunitas akademik bisa menjawab persoalan kontekstual yang dihadapi masyarakat khususnya di Manggarai dan NTT pada umumnya seperti kemiskinan ekstrem, stunting, perdagangan orang dan soal lainnya yang terkait Hak Asasi Manusia,” pungkas Pastor Manfred.
