Maumere, Ekorantt.com – Pedagang kaki lima (PKL) yang telah memperoleh izin berjualan di area Pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, mengeluhkan omzet menurun drastis. Hal itu terjadi lantaran pedagang asongan kerap masuk pelabuhan dan dianggap mengganggu kenyamanan penumpang.
Keluhan disampaikan oleh Ketua Pedagang Kaki Lima Pelabuhan Laurentius Say Maumere, Maria Goreti Koten saat acara penyerahan bantuan lapak kepada pedagang kaki lima di Pelabuhan Laurentius Say Maumere pada Jumat, 6 Maret 2026.
Mama Ety, sapaan karibnya, telah berjualan selama puluhan tahun di kawasan pelabuhan. Ia mengaku, omzet mereka turun drastis dibandingkan sebelum ada pedagang asongan.
“Satu hari dapat 100 ribu rupiah saja susah sekali. Dulu sebelum ada asongan lumayan omzet sehari bisa dapat Rp200 hingga Rp500 ribu setiap kapal masuk,” tuturnya.
“Kami bersyukur sudah terima lapak gratis, sekarang kami harus berjuang untuk membayar sewa lahan Rp2.313.000 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu) per tahun. Kalau omzet kami turun bagaimana kami bisa sewa lahan,” kata mama Ety.
Pedagang laki lima lainnya yang tidak mau menyebut namanya mengatakan hal senada. Menurutnya, keberadaan pedagang asongan tidak hanya menurunkan pendapatan, tetapi juga membuat pemandangan pelabuhan menjadi kurang tertib.
“Kalau mereka (pedagang asongan) berjualan di kapal semuanya serba ada. Tidak mungkin penumpang mau turun belanja ke lapak kami, karena asongan sudah berjualan di kapal,” ujarnya.
PKL Lorens Say Maumere berharap pihak pelabuhan menertibkan pedagang asongan yang berjualan di pelabuhan.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Laurentius Say Maumere, Ryan Partigor Hutabarat mengatakan, dari aspek keselamatan, pedagang asongan yang naik turun kapal sangat berisiko tinggi.
Selain itu, mengganggu kenyamanan dan pergerakan penumpang yang sedang turun naik kapal serta tenaga kerja bongkar muat.
“Kan sudah ada kantin yang disediakan oleh Pelni di kapal. Apakah penumpang merasa nyaman atau tidak dengan keberadaan asongan di dalam kapal,” kata Ryan kepada Ekora NTT, Senin, 16 Maret 2026.
Menurutnya, PKL yang telah difasilitasi oleh Pelindo bukan merupakan fokus utama bisnis perusahaan, melainkan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menata ketertiban kawasan pelabuhan sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.
“Saya minta kepada Pelindo untuk memfasilitasi relokasi PKL dari lokasi lama ke lokasi baru secara humanis dan solutif. Salah satu solusinya diberikan lapak gratis kepada PKL,” ujar Ryan.
Ia berjanji akan meninjau mekanisme khusus bagi pedagang asongan. Sebab asongan umumnya berdiri sendiri (berpindah-pindah, tidak tetap) berbeda dengan PKL.
“Rencana PKL akan digabungkan ke dalam koperasi untuk meminimalisir persaingan tidak sehat dalam berjualan,” ujar Ryan.
