Ruteng, Ekorantt.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai secara resmi menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2024.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah, kepada Bupati Manggarai, Heribertus Geradus Laju Nabit, dalam sebuah acara yang berlangsung di Ruteng pada Rabu pagi, 4 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Fortunatus menjelaskan, piagam ini bukan sekadar simbol seremonial, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di tingkat lokal.

“Piagam ini kami serahkan sebagai bentuk penghargaan atas sinergi nyata yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun sumber daya aparatur, yang telah bekerja siang malam menyukseskan pemilihan kepala daerah dengan aman, kondusif, lancar, dan sukses,” ujar Fortunatus.

Ia menambahkan, penyelenggaraan pemilu di wilayah seperti Manggarai bukan hal yang mudah, mengingat tantangan geografis yang kompleks serta keragaman sosial budaya masyarakat. Namun, kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, Bawaslu, dan para pemangku kepentingan lainnya telah membuktikan bahwa demokrasi yang sehat dan inklusif bisa terwujud.

Hadir dalam kegiatan tersebut, dua anggota Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia dan Yohanes Manasye, Kepala Sekretariat Salesius Ndagung, para kepala subbagian, serta staf Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Suasana haru dan bangga mewarnai prosesi penyerahan piagam, mencerminkan apresiasi kolektif terhadap kerja keras seluruh pihak yang terlibat.

Bupati Nabit mengatakan, dukungan terhadap kelancaran Pilkada merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah.

“Kami percaya bahwa demokrasi harus ditopang oleh dukungan nyata, bukan hanya wacana. Oleh karena itu, kami mengalokasikan dana hibah sebesar Rp9 miliar kepada Bawaslu Manggarai untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan pemilu,” ujarnya.

Nabit menekankan, alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk menjamin kualitas demokrasi yang lebih baik di masa depan, meskipun daerah masih menghadapi tantangan dalam sektor pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat.

Dukungan anggaran tersebut memungkinkan Bawaslu Manggarai menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, mulai dari tahapan pencalonan, masa kampanye, pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi hasil pemilu.

Langkah ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun pemilu yang tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial, di mana hak dan martabat setiap warga negara dijaga dan dihormati.

Selain dukungan anggaran, apresiasi Bawaslu Manggarai juga diberikan atas komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber daya manusia dari aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi pengawasan, baik di tingkat Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan, selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

Menurut Fortunatus, peran ASN sebagai pelayan publik yang netral dan profesional sangatlah krusial. Tanpa keterlibatan mereka, pemilu berisiko tinggi terjebak dalam konflik kepentingan dan manipulasi birokrasi yang merusak integritas demokrasi.

Ujian Nyata Kualitas Demokrasi

Fortunatus menjelaskan, Pilkada bukan sekadar proses memilih pemimpin daerah, melainkan ujian nyata terhadap kualitas demokrasi kita sebagai bangsa.

Dalam konteks daerah seperti Manggarai—yang kental dengan relasi kekeluargaan dan nilai-nilai adat—proses demokrasi kerap menghadapi tantangan tersendiri.

Namun, ketika seluruh elemen bergerak bersama, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, para calon, TNI, Polri, Kejaksaan, tokoh adat, hingga masyarakat sipil, demokrasi tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga menjadi milik bersama.

“Apa yang terjadi di Ruteng hari ini adalah cerminan dari keberhasilan itu. Penyerahan piagam penghargaan oleh Bawaslu Manggarai bukan sekadar seremoni administratif, melainkan simbol keberhasilan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif di tingkat lokal,” kata Fortunatus.

Ia menambahkan, di balik secarik piagam tersebut, tersimpan kerja keras yang panjang, tekad yang teguh, serta cinta yang tulus terhadap Republik Indonesia.