Ende, Ekorantt.com – Publik Ende meminta Pemerintah Kabupaten Ende konsisten dengan kebijakan karantina terpusat yang sudah diatur dalam Perbup 10 tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid -19 di Kabupaten Ende dan imbauan Bupati Ende.
Bukan tanpa alasan. Ratusan penumpang kapal Niki Sejahtera dan puluhan penumpang pesawat dari daerah zona merah Covid-19 yang tiba di Ende tak jadi dikarantina terpusat di Stadion Marilonga.
(Baca juga: Jalani Rapid Test, Tiga Penumpang Niki Sejahtera Negatif Corona)
Warga Kota Ende, Vinsensius M.R.B Seba kepada Ekora NTT pada Minggu (5/4/2019) meminta penjelasan dari pemerintah terkait tidak adanya karantina terpusat di Stadion Marilonga ini.
Vinsensius mempertanyakan sikap Pemerintah Kabupaten Ende atas imbauan dan Peraturan Bupati yang sudah dibuat.
“Jika kondisi seperti yang kemarin terjadi, Pemda pakai cara karantina mandiri maka lakukan saja di lokasi turunnya penumpang baik darat, laut dan udara. Dan ke depan tidak ada pengecualian,” ujarnya.
Kritikan juga datang dari Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusa Bunga (AMAN Nusa Bunga) Philipus Kami.
Menurutnya, kebijakan Pemkab Ende untuk melakukan karantina terpusat sudah tepat. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan warga yang datang dari zona merah.
“Mestinya pemerintah tidak melanggar Perbup tersebut. Kita mesti belajar dari daerah lain yang sudah banyak korban karena merasa sepele dengan masa karantina 14 hari. Petugas kita berapa banyak untuk pantau mereka di rumah,” sebut Philipus.
“Ini soal serius yang berdampak pada korban nyawa. Kalau mereka negatif ya bersyukur, tapi kalau positif siapa yang bertanggungjawab? Pemerintah daerah mesti serius,” tambahnya.
Masa karantina 14 hari, menurut Philipus, adalah sesuatu hal yang luar biasa. Karantina selama 14 hari mampu memutus mata rantai penyebaran covid 19. Untuk itu pemerintah daerah harus tegas dan konsisten dalam menjalankannya.
“Ini soal kemanusian. Siapa yang menjamin jika mereka selama di sana di wilayah yang sudah terpapar corona bebas dari virus ini. Jalankan Protap dan penanganan yang efektif. Jika masalahnya ketersediaan sarana maka itu tugas pemerintah untuk menyediakan,” pungkas Philipus
Ragu Karantina Mandiri
Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar DPD I Provinsi NTT Wilayah Flores Lembata, Kasimirus Bara Bheri kepada wartawan menjelaskan, pemerintah mesti melakukan pengawasan ketat terhadap para perantau yang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun dirinya meragukan jaminan atas karantina mandiri.
“Apakah ada jaminan mereka tidak melakukan kominikasi sosial di wilayahnya masing-masing. Kita ini perang lawan virus. Surat pernyataan orang tua tidak menjamin. Ini urusan medis, maka tidak ada pilihan lain selain harus di karantina selama 14 hari untuk memastikan kondisi mereka,” kata Kasimirus.
Pemerintah, menurut Kasimirus, tidak bisa cuci tangan dengan alasan anggaran dan lain-lain. Semestinya, karantina terpusat dapat dilakukan melalui perjanjian dengan penginapan-penginapan yang layak di Kota Ende. Dengan itu lebih terkontrol.
“Pemerintah Kabupaten Ende terkesan ambivalen dengan keputusannya sendiri. Kita minta pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende untuk menjelaskan kondisi ini dan bertanggungjawab atas situasi ini. Jangan main-main. Ini soal kemanusian dan keselamatan rakyat Kabupaten Ende,” tandasnya.
Perubahan Sikap
Senada dengan hal itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Ende, Mahmud Jegha mempertanyakan perubahan sikap pemerintah atas keputusan karantina terpusat kepada warga yang datang dari zona merah.
“Dipulanngkan? Itu pertanda sama saja dengan karantina mandiri. Kita akan pertanyakan ini. Siapa yang akan menjamin, pertanyaan lanjutan fasilitas yang sudah ada di sana untuk apa? Kita DPRD mendukung penuh kerja tim gugus tugas, termasuk kebijakan anggaran. Kebijakan karantina terpusat selama 14 hari itu tepat dan sangat membantu para tenaga medis kita yang sedikit,” kata Mahmud
Jika masalahnya adalah fasilitas ADP, kata Mahmud, DPRD akan mendukung penuh kebijakan anggaran. Tidak ada alasan dan pertimbangan lain selain karantina terpusat.
“Kita harapkan pemerintah harus tegas. Masyarakat juga harus memahami kondisi ini. Tidak ada stigma. Kita mesti memastikan kondisi kesehatan warga Kabupaten Ende, termasuk memikirkan dampak ekonomi yang sekarang sudah mulai terasa,” ungkap Mahmud
“Jadi itu yang mesti dipikirkan pemerintah. Di imbauan kita minta karantina terpusat tapi pelaksanaan karantina mandiri, publik jadi bertanya-tanya,” imbuh Mahmud.
Selain Karantina terpusat, Mahmud mengusulkan kepada tim gugus tugas untuk menyediakan fasilitas ADP di Puskesmas luar kota terutama yang menjadi pintu masuk, seperti di Puskesmas Kota Baru, Puskesmas Nangapanda, dan Puskesmas Wolowaru.