Kopdit Pintu Air akan Siapkan Stafsus dan Konsultan Perpajakan

Lukas Rudolf Lado
-
0
Kopdit Pintu Air akan Siapkan Stafsus dan Konsultan Perpajakan

Maumere, Ekorantt-com – Puskopdit Swadaya Utama menyelenggarakan Pelatihan Perpajakan yang berlangsung di Aula Puskopdit Swadaya Utama, samping Lepo Bispu, Jalan Wairklau, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok  Kabupaten Sikka, NTT, Kamis 9 Maret – Jumat10 Maret 2023.

Turut serta dalam Pelatihan Perpajakan adalah KSP Kopdit Pintu Air, salah satu koperasi primer yang bernaung di bahwa Puskopdit Swadaya Utama.

Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano mengatakan, pelatihan perpajakan bagi staf itu sangat penting.

Lagi pula ke depan, koperasi perlu ada staf khusus perpajakan yang memahami dan juga konsultan pajak yang akan membantu koperasi menghitung nilai pajak pada masing-masing obyek pajak.

“Karena ketidaktahuan itu, maka nilai tagihan pajak sangat besar, melampaui hak-hak anggota,” kata Jano, Jumat, 10 Maret 2023.

Menurutnya, koperasi adalah lembaga pemberdayaan dan bukan investor. Untuk itu, sangat membutuhkan dukungan pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada staf koperasi tentang perpajakan.

Melalui pelatihan itu, lanjut Jano, para staf di berbagai koperasi tentu akan memahami bagaimana menghitung nilai kena pajak dari masing-masing obyek pajak.

“Jujur saja, selama ini di koperasi itu belum memiliki staf khusus yang mengerti tentang perpajakan, apalagi konsultan pajak,” harap Jano.

Sementara Bahri Sampurna dari Kantor Konsultan Pajak dan Konsultan Hukum Pengadilan Pajak Jakarta memberikan Pelatihan Perpajakan mengatakan kepada Ekora NTT, pungutan pajak itu mempunyai aturan atau sejatinya memiliki undang-undang yang mengaturnya.

“Ada turunan dari undang-undang seperti Pertaturan Pemerintah, Peraturan Menteri keuangan, Peraturan Dirjen, ada pula surat edaran dirjen,” katanya.

Bahri Sampurna dari Kantor Konsultan Pajak dan Konsultan Hukum Pengadilan Pajak Jakarta – Ekora NTT

Bahri bilang, ada banyak modelnya seperti pajak penghasilan badan untuk usaha, pajak karyawan (pajak 21), pajak atas bunga simpanan dikenakan PPH 23, pasal 4 ayat 2, dan ada juga PPN.

“Jadi kalau ada pemeriksaan biasanya akan menghasilkan seluruh ketetapan pajak untuk jenis tadi. Karena total-total itu akan menjadi besar nilainya,” terang Bahri.

Kalau koperasi itu menjual barang, lanjut Bahri, dikenakan pajak atau jasa kena pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai. Kalau sebagai usaha akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dihitung dari data rugi laba; juga ada pajak yang terkait dengan gaji karyawan (PPH 21) dengan penghasilan setahun di atas Rp45 juta.

Ada pajak-pajak lain di koperasi yang terkait dengan menerima jasa. Contoh, menyewa jasa transportasi mobil atau menyewa jasa konsultan hukum 2 persen. Ada lagi pajak terkait dengan menyewa tempat atau tanah; namanya pajak penghasilan final nilainya 10 persen.

Menurut Bahri, kemampuan petugas pajak saat ini masih lemah. Harus ada pelatihan agar para petugas itu memahami.

“Akun itu umum, kita saja yang membaginya untuk masuk ke mana. Mereka tidak tahu haknya apa kalau dia kena pemeriksaan. Lanjut ke keberatan, sampai ke pengadilan pajak,” ungkap Bahri lagi.

Padahal, menurut Bahri, hak dan kewajiban pajak juga berlaku untuk yang sudah diatur, karena mereka tidak mengikuti pelatihan perpajakan menyebabkan mereka tidak tahu.

“Jadi kalau dikenakan pajak ya dibayar saja, tidak tahu apakah itu salah atau benar,” ujar Bahri sembari manambahkan mestinya harus diperiksa dahulu apakah benar atau tidak pengenaan pajak itu.

Proses pengaduannya, lanjut dia, nanti KPP akan mengeluarkan surat pemeritahuan hasil pemeriksaan, mana pos-pos hasil pemeriksaan yang dikoreksi, ada pasal dan undang-undang mana sebagai dasar.

“Kita lihat apakah undang-undang itu benar atau tidak digunakan sebagai dasar. Kalau kita punya keterbatasan kemampuan berarti kita tidak bisa jawab, makanya perdalam kemampuan pengetahuan perpajakan kita,” pintanya.

Bahri mengatakan bahwa syarat petugas pajak itu harus mengikuti pelatihan pajak lengkap seperti Brefet A dan Brefet B.

“Daripada dikenakan sanksi dengan besaran miliaran, mending ikut pelatihan dengan biaya yang relatif sedikit 3 sampai 4 juta. Pajak itu dinamis, berubah terus,” tandasnya.

“Setelah mendapat surat pemberitahuan pajak, kita akan diperiksa. Ketika kita datang memberikan jawaban, nanti akan keluar surat pemebritahuan hasil pemeriksaan. Kita diundang untuk hadir dan bahas, selanjutnya akan keluar berita acara pembahasan akhir. Kemudian akan keluar surat ketetapan pajak. Kalau kita tidak setuju, kita bisa ajukan keberatan ke Kanwil. Jika di Kanwil keputusan akhirnya kita tidak setuju juga bisa diajukan banding ke pengadilan pajak di Jakarta. Boleh mereka hadir sendiri atau alangkah baik didampingi konsultan hukum,” tutup Bahri sambil menambahkan, lebih baik mengenali hak masing-masing.

Nasdem dan PAN Ngada Dorong Bentuk Pansus Pinjaman Daerah

Belmin Radho
-
0
Nasdem dan PAN Ngada Dorong Bentuk Pansus Pinjaman Daerah

Bajawa, Ekorantt.com – Fraksi Nasdem dan PAN Ngada mendorong agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas pinjaman daerah yang di dalam ada pengadaan traktor dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Ketua Fraksi PAN Yohanes Don Bosco Ponong mengatakan pembentukan Pansus ini pasca pihaknya melakukan kunjungan kerja dalam rangka uji petik penggunaan dana pinjaman daerah.

Dalam uji petik, DPRD menemukan adanya 12 traktor roda empat yang diadakan tahun anggaran 2022 sudah rusak.

Selain itu, pembangunan rumah sakit yang menelan anggaran milliaran ini juga belum selesai dan terancam mubazir.

Menurut dia, dengan adanya pansus, pihaknya bisa membahas kegiatan pemerintah yang sudah dilaksanakan.

“Kita ajukan surat ke pimpinan DPRD Ngada untuk bentuk pansus,” ujar Bosco di Bajawa, Kamis (9/3/2023).

Sementara, Ketua Fraksi Nasdem Yoseph Be’i menemukan sejumlah kejanggalan yang mana kapasitas traktornya adalah traktor taman.

“Awalnya diajukan 56 unit, tapi yang diadakan 50 unit. Ini kita akan minta penjelasan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan pengadaan traktor dan rumah sakit daerah menggunakan peraturan bupati bukan peraturan daerah sehingga perlu dibahas dalam pansus nanti.

Pemerintah Diminta Perketat Aturan Pelayaran di Labuan Bajo

Patrick Padeng
-
0
Pemerintah Diminta Perketat Aturan Pelayaran di Labuan Bajo

Kupang, Ekorantt.com – Tragedi kecelakaan pelayaran di lokasi wisata premium Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kerap terjadi.

Selama periode 2021-Februari 2023, tercatat sebanyak tiga kali kecelakaan pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo yang mengakibatkan 14 orang wisatawan meninggal dunia.

“Belajar dari kasus itu, harus menjadi masukan. Kemudian pengelola itu mengatur standar operasional sesuai dengan prosedur standar,” ujar Ketua Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo kepada wartawan di Kupang, Kamis.

Menurutnya, pemerintah dan pengelola TNK harus mengatur seluruh kapal wisata baik itu milik pengusaha lokal maupun yang dari luar yang beroperasi.

Hal diperlukan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manejemen.

“Saya kira kalau kecelakaan itu terjadi karena faktor-faktor alam, kita tidak bisa antisipasi. Tetapi kalau terjadi karena kesalahan manajemen, pengaturan-pengaturan di wilayah TNK itu yang perlu diperhatikan oleh pengelola Labuan Bajo itu,” ucapnya.

Dinas Pariwisata NTT harus menjadi pembina bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait standar operasional pelayaran kapal wisata.

“Semua pihak agar duduk bersama untuk membangun kerj asama agar yang salah diperbaiki, yang kurang diperbaiki agar seluruh pelaku usaha menggunakan standar yang sama,” kata dia.

Kasimirus berharap para pelaku usaha jasa kapal wisata memberikan pelayanan jasa pelayaran wisata kapal yang baik kepada wisatawan agar memperoleh kepercayaan dari wisatawan.

“Mengelola pariwisata itu harus memberikan jaminan terhadap para pengguna user di situ. Pasti ada ketentuannya di situ. Harus ada jaminan jasa pelayanan yang baik dan aman,” kata Kasimirus.

Meriahkan HUT FE Uniflor, Justy Aldrin dan Toton Caribo Konser di Ende

Ansel Kaise
-
0
Meriahkan HUT FE Uniflor, Justy Aldrin dan Toton Caribo Konser di Ende

Ende, Ekorantt.com – Penyanyi Top Indonesia Timur, Justy Aldrin dan Toton Caribo akan mengguncang Kota Ende dalam konser Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Fakultas Ekonomi Universitas Flores (Uniflor).

Diketahui, konser akan berlangsung jam 07.00 malam di Lapangan SMA Katolik Syuradikara, Sabtu (11/03/2023).

Selain dua artis yang kini sudah terkenal secara nasional dan internasional ini, hadir pula dalam konser puncak Perayaan Pesta Perak Fakultas Ekonomi Uniflor beberapa artis lokal yakni Denis Parera, Aldo Longa, dan Echa Adelina.

Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (Yapertif) Dr. Lorensius Dominicus Gadi Djou, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Warung Damai, Kompleks Kampus 1 Uniflor, Kamis, (09/03/2023).

Lori Gadi Djou mengatakan, selain konser, pihaknya juga melaksanakan pameran produk UMKM di Lapangan SMA Katolik Syuradikara. Sedikitnya, 30-an UMKM dari berbagai daerah akan memamerkan produk terbaik mereka dalam momen konser tersebut.

“Kalau pameran UMKM kami laksanakan selama dua hari karena kalau satu hari saja tidak baik sehingga kami buat dua hari. Kegiatan pameran dilakukan satu hari sebelum konser,” ungkapnya.

Ia mengaku, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki yang sebelumnya akan hadir menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional batal hadir di Kota Ende karena mendampingi Presiden Joko Widodo di Kota Solo.

Menkop UKM RI Teten digantikan dengan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Tb. Fiki C Satari yang juga menjabat sebagai Ketua ICCN untuk menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional tersebut.

Kehadiran Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM RI di Ende selain memberikan seminar, pada Jumat 10 Maret 2023, juga melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pada sejumlah tempat di Kabupaten Ende.

Tempat-tempat tersebut yakni mengunjungi Kopdit Syuradikara, menjadi keynote speaker Seminar Nasional, melakukan peletakan batu pertama Rumah Produksi Ubi Kayu Nuabosi di Desa Randotonda, diskusi bersama dengan kelompok kreatif, menghadiri sarasehan soal koperasi, dan melihat pameran produk UMKM.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pesta Perak Fakultas Ekonomi Uniflor, Dr. Mansyur Abdul Hamid, mengatakan bahwa, persiapan seluruh kegiatan dalam rangka Pesta Perak Fakultas Ekonomi Uniflor sudah 90 persen.

“Harapannya kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Ende,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Panitia Penyelenggara Pesta Perak Fakultas Ekonomi Uniflor, Dr. Avianita Rachmawati, mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pemda di daratan Flores untuk mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

“Beberapa bupati dipastikan hadir dalam kegiatan ini. Mereka juga bawa produk UMMK untuk dipamerkan di arena pameran,” ungkapnya.

Sorgum: Pangan Alternatif

Redaksi Ekorantt.com
-
0
Sorgum: Pangan Alternatif

Bicara tentang sorgum sebagai pangan lokal di Indonesia perlahan menjadi diskusi aktual. Di Nusa Tenggara Timur, gerakan membudidayakan sorgum sebagai pangan alternatif semakin mendapat tempat di setiap kabupatennya.

Menengok ke Kabupaten Manggarai, sorgum telah menjadi pangan alternatif bagi pangan lain seperti beras dan jagung. Tak hanya itu, sorgum jadi pangan alternatif untuk mencegah stunting.

Menukil data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, angka presentasi stunting di wilayah ini pada Agustus 2022 turun menjadi 16,2 persen. Angka itu tentu lebih rendah dibandingkan pada Februari 2022, presentasinya kurang lebih 20,1 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Bertolomeus Hermapon bilang, Pemkab Manggarai terus melakukan intervensi secara spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, penyuluhan tentang gizi seimbang, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konvergensi dengan dinas terkait.

Jadi, pihaknya melakukan ‘lonto leok’ atau duduk bicara bersama masyarakat untuk mencari solusi pencegahan stunting. Faktanya, masyarakat bekerja sama dengan pemerintah setempat karena stunting bukan hanya kekuarangan gizi, tetapi faktor lingkungan juga berpengaruh.

Sementara LSM Ayo Indonesia juga turut mendorong supaya pemerintah dan masyarakat mengembangkan pangan alternatif seperti sorgum. Direktur LSM Ayo Indonesia, Tarsius Hurmali, menegaskan, sorgum jauh lebih bergizi dari beras. Kadar gulanya pun lebih rendah dari beras.

Tujuan lain adalah menyelamatkan sorgum jadi pangan alternatif. Atas dasar itu, ia mendorong masyarakat tetap mempromosikan sebagai pangan keluarga.

Lalu, apa yang harus dipikirkan pemerintah terkait menyelamatkan sorgum sebagai pangan alternatif?

Pertama, pemerintah membuat program dan tidak boleh membiarkan masyarakat bekerja sendiri. Pikirkan soal bagaimana program itu menjadi berkelanjutan!

Kedua, pemerintah harus memberi contoh. Jika di mana-mana, ada banyak lahan milik Pemda, maka hal yang harus dilakukan adalah ‘berkebun’ yang dimulai dari desa dengan intervensi dana desa yang cukup.

Ketiga, mendorong BumDes untuk bisa menangkap peluang produksi dan distribusi yang dimulai dari kampung atau desa.

Jika ini berjalan, maka stunting bisa ditangani secara teratur mulai dari desa kita masing-masing!

Alumni dan Civitas Ndao Sambut HUT ke-150 Kongregasi BHK dengan Aneka Kegiatan

Ansel Kaise
-
0
Alumni dan Civitas Ndao Sambut HUT ke-150 Kongregasi BHK dengan Aneka Kegiatan

Ende, Ekorantt.com – Kongregasi Bunda Hati Kudus (BHK) memasuki usia ke-150 tahun tepatnya pada 13 Agustus 2023.

Kongregasi ini berdiri di Kota Utrecht, Belanda pada 1873. Para biarawan kemudian berkembang dan kini berpusat di Malang, Jawa Timur.

Tarekat ini konsen terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan mendorong perkembangan kualitas dan moral etika anak didik di Indonesia baik di tingkat SMP Katolik maupun SMA Katolik.

Kepala Yayasan Mardiwiyata Sub Perwakilan Ndao Ende Fr. Herman Yosef, BHK menerangkan kegiatan itu bersamaan dengan HUT ke-75 SMPK dan HUT ke-34 SMAK Ndao.

Momentum itu di bawah tema “satu hati, satu visi dan satu semangat bertolak ke tempat yang dalam,” kata dia.

“Kita berharap, konsep dan pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari segenap alumni baik SPG, SMPK maupun SMAK Frateran Ndao Ende,” ungkap Fr, Herman.

Ketua Umum Panitia Megi Sigasare menyampaikan perkembangan konsolidasi antara panitia sekolah dan para alumni.

Launching peringatan 150 tahun Kongregasi BHK ditandai dengan acara jalan santai di kota Ende, diikuti tiga ribu peserta terdiri dari siswa SMPK dan SMAK Frateran Ndao, panitia dan segenap alumni.

Selanjutnya, turnamen bola voli tingkat SMP, pertandingan futsal antar alumni, penjualan sembako murah, gala dinner alumni, kunjungan ke tiga panti asuhan serta Perayaan Ekaristi yang akan dipimpin Uskup Agung Ende.

Megi mengajak seluruh alumni yang telah berkiprah di berbagai bidang baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut ambil bagian.

Kepala sekolah SMPK Frateran Ndao Ende, Fr. M. Yohanes Berchmans, BHK mengapresiasi kerja panitia dan civitas akademika Ndao Ende yang telah dan sedang bekerja untuk menyukseskan acara peringatan 150 tahun Kongregasi BHK.

Lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Mardiwiyata, lanjutnya, akan dan terus berupaya meningkatkan kemampuan intelektual juga penguatan aspek karakter siswa.

“Kita tentu mengapresiasi, sampai pada usia seperti sekarang ini, banyak alumni yang telah berkiprah dan sukses di luar. Secara pribadi saya juga bangga saat ini SMPK Ndao Ende menjadi satu satunya sekolah swasta Katolik tingkat SMP sebagai sekolah penggerak di Kabupaten Ende. Dengan itu, penerapan sistem pengajaran sudah menggunakan kurikulum merdeka belajar,” katanya menandaskan.

Warga Desa Bukit Seribu-Adonara Antusias Terima Kehadiran Pintu Air

Lukas Rudolf Lado
-
0
Warga Desa Bukit Seribu-Adonara Antusias Terima Kehadiran Pintu Air

Larantuka, Ekorantt- com – Warga Dusun Pehan Getun, Desa Bukit Seribu, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, antusias menerima kahadiaran KSP Kopdit Pintu Air.

Terbukti, banyak warga mengikuti sosialisasi oleh Tim Kopdit Pintu Air KCP Waiwadan pada Jumat, 10 Maret 2023.

Mereka juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan merespon materi sosialisasi yang dibawakan tersebut.

Wakil Ketua Komite Kopdit Pintu Air Kantor Cabang Pembantu (KCP) Waiwadan, Fransiskus Masan Belan, mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Bukit Seribu sangat merindukan kesempatan untuk mendengarkan sosialisasi langsung dari Tim Kopdit Pintu Air.

“Sejauh ini mereka hanya dengar dari cerita orang dari mulut ke mulut,” kata Fransiskus.

Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua BPD Desa Bukit Seribu, Elias Beda Lein. Ia bilang, meski dirinya belum menjadi anggota Kopdit Pintu Air tetapi sudah sejak lama mendengar kabar tentang Kodpit Pintu Air yang menurutnya, membentuk anggotanya menjadi orang pintar.

“Baru hari ini saya tahu kalau koperasi yang dikenal denga akronim Si Pintar itu sungguh-sungguh membuat anggota menjadi pintar. Hal ini benar akan terjadi bila anggota rutin mengikuti rapat setiap bulannya,” ungkap Fransiskus menirukan penyataan Elias Beda Lein.

Dikatakannya, materi yang disampaikan berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota serta tawaran bebagai produk layanan yang akan membantu anggota untuk memperbaiki hidup; terutama keadaan ekonomi rumah tangganya.

Dan yang menjadi daya tarik tersendiri alah produk layanan sistem jemput bola atau Jempola.

“Layanan Jempola menjadi pilihan mereka karena rata-rata ketika mengikuti sosialisasi mereka tidak mempunyai uang tunai buat bayar kewajiban awal masuk menjadi anggota,” tambah Fransiskus.

Jempola, lanjut dia, menjadikan anggota langsung meminjam tetapi dengan syarat langsung dipotong kewajiban sebagai anggota baru dan sisanya dapat dibawa pulang untuk menjadi modal usaha.

“Artinya Jempola bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif,” ungkapnya.

Berikut adalah syarat menjadi anggota yang masuk melalur jalur pinjaman jemput bola atau Jempola; pertama, wajib memiliki usaha; kedua, mempunyai tempat tinggal (rumah) sendiri bukan kontrakan; ketiga, ada penjamin yang sah seperti suami dan atau anak kandung.

Kosmas Tinu Lein, salah sorang warga yang merasa tertarik dan langsung menyatakan diri untuk bergabung menjadi anggota saat itu juga. Sementara belasan orang lainnya memilih untuk bergabung melalui sistem atau program Jempola.

KSP Setiawan Dukung Program Tante Nela Paris

Belmin Radho
-
0
KSP Setiawan Dukung Program Tante Nela Paris

Bajawa, Ekorantt.com – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setiawan mendukung program Pemerintah Kabupaten Ngada terkait Pertanian, Peternakan, Nelayan dan Pariwisata (Tante Nela Paris).

KSP Setiawan telah menerapkan budaya menabung, oleh Pemkab Ngada memberi konsep itu dengan istilah daerah disebut Tuku.

“Sudah 36 tahun kopdit ini menjalankan program bupati yakni Tuku (menabung) yang sudah sangat menolong masyarakat dan anggota,” ujar Ketua KSP Setiawan Maria Angeli Igo saat pembukaan RAT di aula Jhon-thon Bajawa.

Maria menyatakan pertumbuhan anggota dan aset yang terus menunjukkan tren positif sangat membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada.

Pada tahun 2022, jumlah anggota bertambah mencapai 1.219 orang dari target 1.100 orang sehingga total anggota pada tahun lalu mencapai 10.234 orang.

“Pertumbuhan anggota ini juga berdampak pada penambahan aset sebesar Rp4,5 miliar dari target Rp3,7 miliar,” ujar Maria.

Dengan itu, Maria berharap pengurus dan menejeman KSP Setiawan lebih inovatif dalam memberi pelayanan yang baik kepada para anggota di tengah arus persaingan yang begitu ketat.

Bupati Ngada Andreas Paru menyampaikan permohonan maaf atas belum ada peran dari dinas koperasi dalam perkembangan koperasi di Kabupaten Ngada.

Rendahnya keterlibatan pemerintah terhadap koperasi terhadap tabungan masyarakat di perbankan yang dinilai Bupati Andreas sangat memperihatinkan.

“Saya cek di perbankan, semua punya buku tabungan tapi saldo sangat memperihatinkan, saya harus katakan ini,” ujarnya.

Kerja keras yang tidak diimbangi dengan sikap menabung akan sia-sia di mana masyarakat tidak bisa mencapai kesejahteraan, kata Bupati Andreas.

Keluarga Besar Pocoleok Jabodetabek dan Serikat Pemuda NTT Desak Cabut Izin Lokasi Geotermal di Pocoleok

Adeputra Moses
-
0
Keluarga Besar Pocoleok Jabodetabek dan Serikat Pemuda NTT Desak Cabut Izin Lokasi Geotermal di Pocoleok

Jakarta, Ekorantt.com – Keluarga Besar Pocoleok Jabodetabek bersama Serikat Pemuda NTT berdemonstrasi di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) dan Kantor Pusat PLN di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Aksi ini merupakan lanjutan atas protes warga Pocoleok, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, yang menolak kehadiran geotermal di wilayah mereka.

Dalam rilis yang diterima Ekora NTT, Keluarga Besar Pocoleok Jabodetabek bersama Serikat Pemuda NTT, mendesak Kementerian ESDM mencabut SK Menteri ESDM Nomor: 2268 K/30/MEM/2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Mereka juga menuntut agar mengeluarkan keputusan menghentikan secara total pembangunan geotermal di Pocoleok, Manggarai dan seluruh daratan Flores, NTT.

Selain itu, PT PLN perlu meninjau kembali perihal MoU dengan pengelola PLTU Ulumbu serta mempertimbangkan penolakan Warga Pocoleok untuk membatalkan MoU yang telah dibuat.

Engelbertus Wahyudi, salah satu tokoh muda Pocoleok meminta SK Menteri ESDM yang terbit tahun 2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi harus dicabut.

“Di SK itu disebutkan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan listrik dasar (basedload). Nah, ini kan menjadi pertanyaan, sebab Ulumbu dengan potensi kapasitas 10 MW oleh PLN sendiri disebut cukup untuk kebutuhan dasar listrik. Ulumbu sudah berjalan, sudah running, lantas mengapa mesti eksplorasi ke Pocoleok yang terdiri dari 12 kampung adat?” katanya.

Engel menilai, proyek Geotermal di Pocoleok sudah tidak sejalan dengan tujuan awal untuk pemenuhan kebutuhan energi dasar.

Tentu, lanjutnya, jika proyek itu dilanjutkan maka warga di sekitar akan terancam.

Karena itu, kata Engel, penolakan proyek geotermal Pocoleok merupakan perjuangan akan keberlangsungan hidup masyarakat dan alam.

Hal senada disampaikan Erik Rayadi. Erik menjelaskan, yang dilakukan masyarakat Pocoleok merupakan sebuah kesepakatan bersama untuk menolak kehadiran proyek geotermal di tanah adat Pocoleok.

Menurutnya, kesepakatan itu tidak muncul sekejap, tetapi atas kesadaran masyarakat akan risiko hadirnya geotermal.

Fabianus Siprin, salah satu tetua masyarakat Pocoelok di Jabodetabek berharap pemerintah pusat segera mencabut SK yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

“Kita berharap tuntutan kita didengar dan dilakukan pencabutan SK 2017 itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pemuda NTT Saverinus Jena memastikan, pihaknya akan terus mengawal proyek geotermal di Pocoleok dan Flores secara umum.

“Di internal, kami terus mengkaji soal risiko geotermal. Jadi kami akan terus mengawal eksplorasi geotermal di NTT,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat Pocoleok menolak kunjungan Bupati Manggarai Heri Nabit ke Pocoleok, Senin, 27 Februari 2023

Mereka menolak keputusan Bupati Hery yang menambah titik eksplorasi PLTU Ulumbu di wilayah Pocoleok.

Warga Flotim Adukan PT Telkom ke DPRD NTT

Patrick Padeng
-
0
Warga Flotim Adukan PT Telkom ke DPRD NTT

Kupang, Ekorantt.com – Sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Tana Tukan, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur mengadukan PT Telkom ke DPRD NTT, Kamis (9/3/2023).

Mereka menyampaikan aspirasi terkait hak-hak dasar tanah ulayatnya yang telah digunakan pihak Telkom selama 30 tahun untuk pemasangan jaringan Telkom Site Microwave.

“Tanah kita yang dimanfaatkan selama lebih 30 tahun ini, belum diberikan ganti rugi atau paling tidak uang sirih pinang,” ujar Simeon Saka di Kupang.

Kehadiran mereka ke DPRD NTT merupakan perpanjangan tangan dari tiga rumpun besar suku; Lewoau, Samasoge dan Suku Bloto.

Ketiga suku tersebut melarang pihak Telkom memasang sambungan jaringan sebelum hak-hak masyarakat diselesaikan secara adil.

Selain persoalan biaya ganti rugi dari PT Telkom, masyarakat adat juga merasa terganggu bunyi surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT.

Dinas tersebut mengklaim tanah ulayat masyarakat adat masuk dalam kawasan hutan tutup atau hutan lindung.

“Kita sudah surati Dinas Lingkungan Hidup. Mereka harus menunjukkan bukti bahwa titik lokasi koordinat mereka ada di mana, lalu berita acara penyerahan mereka ada di mana?” tanya Simeon.

Ketua Komisi I DPRD NTT Gabriel Beribina menyatakan kehadiran masyarakat adat untuk meminta perhatian pemerintah agar menghormati dan menghargai kearifan budaya Lamaholot.

“Tidak ada landasan-landasan yang terlalu materil yang diperjuangkan warga. Mereka hanya meminta pemerintah dan semua pihak menghormati hak ulayat,” ungkap Gabriel.

“Skema penyelesaian sangatlah mudah. Dan kami sudah lihat bahwa kebesaran hati warga Desa Tana Tukan, dari ulayat-ulayat yang ada harus diapresiasi pihak Telkom,” tambahnya.

Dirinya berharap suara hati yang disampaikan oleh warga dan tokoh adat ini dapat diterima dan dijawab dengan baik oleh PT Telkom dan pemerintah.

“Mereka menghargai apa yang dilakukan pemerintah melalui Telkom. Sebaliknya juga harus menghormati hak-hak ulayat. Saya kira akan menguntungkan bagi Telkom apabila skema penyelesaian yang ditawarkan oleh hak ulayat diperhatikan dan dipenuhi,” ujar dia.

Gabriel berjanji Komisi I DPRD NTT akan memfasilitasi dan memediasi semua pihak agar tuntutan dari masyarakat adat dapat terpenuhi.

1...458459460...1,242Halaman 459 dari 1,242