Senin, 25 Mei 2020

Bupati Anton Ingatkan ASN untuk Meluruskan Informasi yang Salah

- Advertisement -

Larantuka, Ekorantt.com – Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mampu berperan aktif meluruskan berbagai informasi yang salah.

Informasi-informasi itu baik yang beredar di tengah masyarakat, lingkungan kerja maupun yang disampaikan melalui media sosial yang tidak benar terkait perkembangan pembangunan atau pelayanan kepada masyarakat di Flores Timur.

Bupati Anton menyampaikan hal itu usai melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di Aula Setda Flotim Kamis (31/01)

Bupati Anton menjelaskan secara rinci mulai dari  pemeriksaan Tim Penyelesaian Tunturan Ganti Rugi (TPTGR) atas temuan BPKP sejak tahun 2003; pemberhentian tidak dengan hormat 8 orang ASN; pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Sagu dan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Flotim yang baru.

“Saya harus cerita ini, supaya jangan tangkap itu mentah-mentah. Kalau bisa ceritakan kembali kepada yang lain,  saya menyampaikan terima kasih,” jelas Bupati Anton.

“Karena sudah berusaha bersama meluruskan informasi yang salah, tapi tidak mau juga saya tetap terima kasih,” tambahnya.

Ia membeberkan, akhir-akhir ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sementara dilaksanakan sidang TPTGR.

Sidang ini serupa dengan sidang di pengadilan, sehingga banyak yang beranggapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda bermaksud menambah beban para pegawai.

“Banyak juga yang sampaikan, ya bunyinya kecil-kecil. Pa Bupati, Pa Wakil, Pa Sekda ini bikin pegawai tambah beban,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Bupati Anton Hadjon, sidang yang dilakukan TPTGR dimaksud adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang terbawa dari tahun ke tahun.

Sejak tahun 2003 dan 2004 sampai dengan tahun ini, banyak sekali hasil temuan yang tidak ditindaklanjuti.

Pemerintah sudah melaksanakan  komitmen bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui sidang TPTGR.

Jika ASN bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka penyelesaiannya berhenti di tingkat TPTGR saja.

Tapi kalau dalam jangka waktu tertentu ASN yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan itu maka pemerintah berkewajiban untuk menyerahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti.

Karena itu langkah yang ditempuh ini sebenarnya menjaga ASN Flores Timur supaya tidak sampai ditangani oleh  APH.

“Jadi kalau kita bisa mempertanggungjawabkannya apa yang menjadi perbuatan kita,  itu kita bisa berhenti habisnya di sini,” tandas Bupati Anton.

“Kalau dalam jangka waktu tertentu kita tidak mampu menyelesaikan itu maka pemerintah punya kewajiban untuk menyerahkan kepada APH untuk menindaklanjutinya,” tegas Bupati Anton.

TERKINI

Tindakan Penutupan Jalan di Hikong Melawan Hukum

Maumere, Ekorantt.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Marianus Gaharpung mengatakan, tindakan sepihak penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Hikong merupakan tindakan...

Heboh Aksi Penutupan Jalan Negara Berujung Maut, Ini Penjelasan Kades Hikong

Maumere, Ekorantt.com – Aksi penutupan jalan negara Maumere-Larantuka, tepatnya di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka bikin heboh. Ekora NTT berkesempatan mewawancarai Kepala Desa (Kades)...

Hidup Berpindah-pindah, Lukas Lodan Sekeluarga Menumpang Gubuk Reyot di Urunpigang

Maumere, Ekorantt.com - Nahas memang nasib yang dialami oleh Lukas Lodan dan Marta Pewa. Pasangan suami istri dengan empat anak ini harus tinggal berpindah-pindah...

Akses Pasar Terbatas, Desa Detusoko Barat Kembangkan Inovasi ‘Dapur Kita’

Ende, Ekorantt.com - Ferdinandus Nando Watu, penggagas konsep ekowisata di Kabupaten Ende yang kini menjabat sebagai kepala desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende...

BACA JUGA

AWK Desak Pemerintah Berikan Dana Stimulan untuk Koperasi

Maumere, Ekorantt.com - Senator asal Nusa Tenggara Timur, Angelo Wake Kako (AWK) mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib koperasi kredit di tengah pandemi Covid-19. Dalam suratnya...

BNI dan Pelindo Bagi Sembako dan APD untuk Warga Ende

Ende, Ekorantt.com - PT Bank Negara Indonesia Cabang Ende dan PT Pelindo Cabang Ende memberikan bantuan Sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi warga...

Demokrat Manggarai Bagi Sembako dan APD di Dua Kecamatan

Ruteng, Ekorantt.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat  Kabupaten Manggarai kembali membagikan 110 paket Sembako dan 150 masker untuk masyarakat di Kabupaten Manggarai,...

E.P. Da Gomez: Politisi, Pemikir dan Pejuang Demokrasi (Sebuah Obituari)

Oleh: Andreas Hugo Pareira* Sekitar setahun yang lalu diawal bulan Mei 2019, setelah selesai Pileg-Pilpres, sebelum kembali ke Jakarta, saya sempat berkunjung ke rumah E.P....

Puskesmas Mapitara Cegah Covid-19 Pakai ‘Madu Seksi’, Apa Itu?

Maumere, Ekorantt.com – Berbagai cara dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Tenaga kesehatan di Puskesmas Mapitara, Kabupaten Sikka pun demikian. Mereka menangkal Covid-19...

Hasil Panen Petani di NTT Menurun, Ini Rekomendasi Kebijakan dari Perkumpulan Pikul

Kupang, Ekorantt.com - Penghidupan sekitar 1.1 juta petani dan pelaku sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur diduga mengalami penurunan hasil panen dan pendapatan....

Covid-19 dan Air Mata yang Berderai (Refleksi Pengalaman Meliput Covid-19)

Oleh: Yuven Fernandez* Kamis 14 Mei 2020, bumi Nyiur Melambai Maumere Manis e perih disengat mentari. Angin mendadak kencang, membuat dahan-dahan angsana/sono kembang (Pterocarpus indicus)...

Tindakan Penutupan Jalan di Hikong Melawan Hukum

Maumere, Ekorantt.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Marianus Gaharpung mengatakan, tindakan sepihak penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Hikong merupakan tindakan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here