Maumere, Ekorantt.com – Vera Cruz dan Mayora tampak lalu-lalang di pelataran Aula Hotel Pelita Maumere, Kamis (13/6/2019).
Di antara mereka ada pula beberapa mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero, berbagai pemuka agama dan sebagian anak muda Maumere.
Hari itu mereka mengikuti sebuah kegiatan workshop bertajuk “Keragaman, Gender dan Seksualitas” dan telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut.
Vera Cruz dan Mayora sendiri merupakan dua dari dari sekian figur transgender di Kabupaten Sikka.
Di kota Maumere, Vera Cruz, atau publik mengenalnya sebagai Mama Vera, berperan sebagai Ketua Persatuan Waria Kabupaten Sikka (Perwakas).
Dan Mayora, yang baru setahun belakangan mengekspresikan identitasnya ke muka publik Sikka, sering membantu aktivitas-aktivitas sosial dan kerohanian.
Pantauan Ekora NTT, keduanya begitu bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan hari itu.
Mereka pun tidak malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya.
Memberikan kritik ataupun menjaring ide-ide dari para hadirin yang memang peduli pada isu-isu keragaman, gender dan seksualitas, terutama topik LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Interseks dan Queer).
Lantas, terdapat satu topik serius yang diangkat dalam workshop itu. Berkaitan dengan bagaimana media membingkai pemberitaan-pemberitaan seputar isu-isu LGBTQ dan kekerasan seksual.
Mama Vera dan Mayora banyak bicara. Menuangkan unek-unek mereka selama ini.
Tapi, tak hanya mereka berdua, hampir setiap peserta pun mengacungkan tangan untuk memberikan pendapat, termasuk Pater Paskalis Lina, SVD, Dosen Moral dari STFK Ledalero dan beberapa pegiat lembaga kemanusian TRUK-F Maumere.
Dominggus Elcid Li, Doktor dari Universitas Birmingham Inggris, selaku pemateri serentak moderator dalam subtema “Media dan Pola Pemberitaan Terkait Seksualitas” itu, sempat kewalahan menalangi para audiens.
Namun, ujung dari perbincangan itu punya titik jelas. Bahwasanya media juga publik yang mengonsumsinya patut berkaca diri.
Kritik terlontarkan. Pemberitaan-pemberitaan yang bias gender dan tak berpijak pada perspektif korban seringkali ditemukan dalam lalu lintas media-media.
“Saya ini heran. Kenapa media jarang sekali angkat, publikasikan kegiatan-kegiatan kaum waria. Padahal, ada banyak hal baik yang sudah dibuat,” ujar salah satu peserta workshop.
Peserta lain menimpali, “Ya, mungkin karena kita ini orang anggap biasa dan kaum terpinggirkan jadi ya begitu sudah.”
Kritik terhadap media tak hanya itu. Berita-berita yang diluncurkan seputar kasus kekerasan seksual pun turut mendapat komentar.
Bingkai frasa untuk para korban yang rata-rata merupakan kaum perempuan, biasanya berkutat pada “digarap, dimakan” ataupun kata-kata yang merujuk pada objektivikasi tubuh manusia.
“Padahal, manusia ini kan bukan benda. Tubuh kita ini bukan tanah yang digarap,” tutur Heny, pegiat TRUK-F.
Pater Paskalis Lina, SVD lain lagi. Sepenuturannya, dia pernah meminta para mahasiswa mengkliping berita-berita media massa di NTT terkait tindakan kekerasan seksual, dan menemukan penggunaan istilah yang amat miris.
“Orang yang menulis berita itu tidak punya hati dengan korban. Bahkan, gaya-gaya pemberitaan itu terkesan intimidatif sehingga lupa pada esensinya. Jurnalisme semestinya mengadvokasi korban, bukan membuat korban tambah pikiran,” demikian dia sampaikan.
Sejak saat itu, dia pun berhenti untuk berlanggananan salah satu koran lokal di NTT.
Menanggapi masalah-masalah itu, Dominggus Elcid Li katakan bahwa media cenderung tidak melakukan eksplorasi atas sebuah isu.
Media hanya bermain-main pada level sensasi dan abai pada substansi atau inti yang berguna untuk kepentingan publik.
“Apa berita yang lebih besar daripada sekadar seks dan kematian. Semua orang bisa menuliskan peristiwa, tapi interpretasi atau tafsiran atas peristiwa itu seperti apa?” beber dia.
Dia juga tandaskan, berhadapan dengan kasus-kasus itu, para wartawan biasanya terpaku pada rilis-rilis yang dikeluarkan aparat hukum.
Wartawan tidak menggali peristiwa, membuat tafsiran-tafsiran, dan lebih jauh, melakukan investigasi lanjutan.
Selain itu, kosakata ataupun vocabulary yang terbatas membuat pemberitaan cenderung informatif dan dekskriptif dan bisa terjerumus pada manajemen kalimat yang salah kaprah.
Namun, pada lain hal, perkara itu memang problematis, sebab wartawan sendiri dituntut untuk mencari sekitar 6-7 berita dalam sehari.
Sehingga kerja-kerja tafsiran yang tentu butuh energi dan biaya lebih tak sempat terlaksana.
“Padahal, ideal dari peran media adalah proses perubahan sosial itu sendiri,” tambah Elcid.
Untuk NTT sendiri, menurut mantan wartawan ini, persoalan seksualitas jarang dibahas secara terbuka.
Jika ada, percakapannya selalu berlangsung dalam ruang-ruang terbatas, bahkan cenderung tertutup.
Artinya, ada perasaan malu atau taboo yang hinggap dalam kepala orang-orang NTT ketika membicarakan seks, seksualitas dan masalah-masalah yang mengitari itu.
“Yang perlu kita waspadai bersama. Jangan sampai hal yang tertutup itu malah timbulkan opresi atau persekusi. Bahaya kalau ada kekerasan tapi didiamkan begitu saja.”
Merespons keluhan soal minimnya pemberitaan soal hal-hal yang dikerjakan kelompok LGBTQ, alumnus ilmu jurnalistik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini bilang bahwa isu termaktub memang tidak populer karena tak masuk dalam radar selera pasar.
Walaupun populer, publikasi-publikasinya hanya meneruskan apa yang sudah terjadi.
Dan itu boleh jadi datang dari wacana yang diciptakan penguasa. Suara-suara kelas bawah nyaris tak mendapatkan ruang sama sekali, sebagaimana “curhat” dari salah satu peserta tadi.
Kuatnya konstruksi patriarkal dalam media juga memengaruhi itu, tambah Elcid.
Perempuan sebagai korban kekerasan seksual tetap hanya dilihat sebagai korban tak berdaya tanpa adanya beberan yang lebih analitis ataupun memberikan perlindungan.
“Jika peristiwa perkosaan yang dibahas, maka yang terjadi adalah ‘pemerkosaan jilid dua’ oleh wartawan. Wartawan bukannya melindungi korban tapi malah mengumbar aib. Nama pelaku disamarkan, sementara korbannya digembar-gemborkan,” ungkap dia.
Kontruksi patriarkal juga tersaji dalam pemberitaan-pemberitaan yang menyalahkan korban ataupun penyintas.
Ada semacam pemakluman yang diberikan kepada pembaca bahwasanya berpakaian minim atau seksi itu memang salah dan wajar mendapat perlakuan tak senonoh.
Pada akhir kegiatan tersebut kualitas jurnalisme, terutama di NTT, pun dipertanyakan.
Masihkah media menjadi payung bagi kaum-kaum lemah dan terpinggirkan?
Mungkinkah kualitas para jurnalis dalam membingkai isu-isu seputar LGBTQ ataupun kekerasan seksual memberikan pencerahan kepada publik dan mengayomi korban?
Tentu ini menjadi refleksi, kritik serentak otokritik bagi pegiat media di mana saja.
