Kamis, 13 Agustus 2020

Kontroversi RUU Perkoperasian, Koperasi Penolak RUU Itu Anti Rentenir

Jakarta, Ekorantt.com – Rapat Kerja antara pemerintah dan parlemen untuk menentukan pembahasan terakhir draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian berlangsung 26 Agustus 2019.

Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna di masa akhir kerja parlemen bulan September mendatang.

Meski begitu, beberapa pasal dalam RUU ini menimbulkan kontroversi seperti Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) menginginkan agar pihaknya dimasukkan dalam UU sebagai wadah tunggal organisasi koperasi Indonesia (pasal 130).

Tak hanya itu, disebut dalam pasal 82 huruf h dan pasal 132, Dekopin ini juga memaksa koperasi wajib membayar iuran selain pendanaan dari sumber dana pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD (pasal 133).

“Mereka itu tak hanya akan merampas hak asasi setiap warga untuk bebas berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi, tapi juga akan merampas uang rakyat melalui pemaksaan iuran dan juga uang rakyat di APBN dan APBD,” kata Suroto, Ketua AKSES sebagaimana rilis yang diterima Ekora NTT.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Dekopin, Mohamad Sukri menuduh di belakang upaya penolakan terhadap RUU Perkoperasian itu ada permainan rentenir.

“Kami ini menolak Dekopin dan kami anti rentenir. Kami ini adalah gerakan koperasi yang dibangun secara swadaya dan solidaritas dari anggota. Kami jadikan pendidikan sebagai pilar penting dari sejak gerakan kami dimulai tahun 1970-an di Indonesia. Gerakan kami itu lahir justru untuk memerangi rentenir,” kata Mikael, pegiat Credit Union dari Kalimantan Barat.

Ditambahkan oleh Mikael, “Kami bicara substansi Undang-Undang yang akan berdampak pada pengkerdilan koperasi, dan kami anti rentenir dari sejak awal gerakan kami berdiri dengan memberikan pendidikan literasi keuangan kepada anggota kami,” tegas Mikael.

Sementara itu, menurut Suroto, Ketua AKSES yang getol mengavokasi untuk menolak RUU Perkoperasian menambahkan bahwa dari sejak awal dia dan lembaganya mengusulkan agar sanksi berat diberikan kepada para rentenir yang berbaju koperasi.

“Kami dari awal yang mengusulkan agar RUU yang baru itu memuat penegasan secara imperatif agar UU Perkoperasian memuat sanksi yang berat bagi rentenir yang berbaju koperasi,” kata Suroto.

“Tapi bukan berarti kami juga melegitimasi pemaksaan terhadap RUU Perkoperasian yang mengebiri hak berdemokrasi warga negara dan juga memaksa untuk menyetor iuran ke organisasi semacam Dekopin,” tambahnya.

Dewan Koperasi Indonesia yang dipimpin oleh Nurdin Halid sudah 20 tahun ini sebagaimana diketahui selama ini juga telah menggunakan dana APBN walaupun tidak diperintah melalui UU. 

Organisasi ini rupanya menginginkan agar pendanaan ditegaskan melalui APBN dan memaksa setiap koperasi untuk membayar iuran.

“Dekopin itu selama ini gunakan uang negara dan kegiatanya hanya sebatas seremonial belaka dan sudah lebam. Kenapa kami dipaksa harus mendukung organisasi ini ?” tandas Suroto.

TERKINI

Seorang Anggota DPRD di Ngada Diduga Terkonfimasi Positif Covid-19

Bajawa, Ekorantt.com - Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada bernisial PN diduga terkonfirmasi positif Covid-19. Anggota dewan tersebut terkonfirmasi positif Covid-19...

Pendidikan Karakter dan Kesadaran Hukum Jadi Materi Pembelajaran di SMPN 1 Maumere

Maumere, Ekorantt.com - Lembaga Pendidikan SMPN 1 Maumere memasukkan pendidikan karakter, pola hidup bersih dan sehat, dan kesadaran hokum sebagai materi pembelajaran sekolah. Demikian...

Investasi Pendidikan dan Keberlanjutan Mata Rantai Pembangunan

Bajawa, Ekorantt.com - Ada konsensus umum bahwa investasi nasional dalam pendidikan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Negara-negara yang membelanjakan persentase...

Heboh Anak Babi Berkepala Dua di Wailiti

Maumere, Ekorantt.com - Warga RT 027/ RW 002 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka dihebohkan dengan bentuk fisik anak babi yang baru dilahirkan...

BACA JUGA

Satgas Covid-19 Lacak Kontak Erat Dua Pasien Covid-19 di Manggarai

Ruteng, Ekorantt.com - Tim Gugus Tugas Covid-19 sedang melacak (tracing) riwayat kontak erat dua pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Manggarai. “Melacak riwayat...

Mobil ‘Pick Up’ di Ende Boleh Angkut Penumpang, Ini Syaratnya

Ende, Ekorantt.com - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengelompokkan mobil bak terbuka atau pick up sebagai mobil barang. Namun tak jarang...

Pengguna yang Ditangkap di Sikka Sembunyikan Sabu dalam Bungkus Rokok

Maumere, Ekorantt.com - Anggota Satnarkoba Polres Sikka mengamankan pemuda berinisial S (22 tahun), asal Jeneponto yang berdomisili di Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka...

Diberhentikan Tanpa Kejelasan, 26 Karyawan Barata Kupang Mengadu ke DPRD NTT

Kupang, Ekorantt.com - Sebanyak 26 karyawan PT Barata Guna Indo Ganesa Cabang Kupang mendatangi kantor DPRD NTT pada Rabu (12/8/2020) sore. Mereka ingin mengadu...

Heboh Anak Babi Berkepala Dua di Wailiti

Maumere, Ekorantt.com - Warga RT 027/ RW 002 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka dihebohkan dengan bentuk fisik anak babi yang baru dilahirkan...

Pemprov NTT Akan Lakukan Kajian untuk Mengaktifkan KBM di Sekolah

Kupang, Ekorantt.com – Pasca-pemberlakuan masa adaptasi kebiasaan baru pada 15 Juli 2020 di Provinsi NTT, aktivitas kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan sekolah menengah...

Calon Sarjana FKIP-IKTL Harus Mampu Beradaptasi

Larantuka, Ekorantt.com – Calon sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Institut Keguruan dan Teknologi Waibalun harus mampu beradaptasi dengan dinamika di tengah masyarakat....

NTT Butuh Pergub Tentang Penanggulangan Covid-19

Kupang, Ekorantt.com - Anggota DPRD Provinsi NTT, Emanuel Kolfidus berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginisiasi pembentukan peraturan gubernur atau peraturan bupati...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here