Senin, 25 Mei 2020

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Akibat COVID-19 Bahayakan Ekonomi Nasional

- Advertisement -

Oleh: Suroto

Skema kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepertinya bukan akan segera memperbaiki daya beli masyarakat yang sudah terpuruk tapi justru membahayakan ekonomi nasional.

Ironi tersebut dapat dilihat dari skema yang dibuat oleh Pemerintah yang dipayungi dalam PP 23 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan program.

Covid-19 ini telah menghantam langsung jantung ekonomi rakyat, tidak seperti krisis moneter tahun 1998 atau 2008. Ini menghantam sektor hulu dan hilir ekonomi UMKM dan Koperasi yang meliputi 99,3 persen dari pelaku usaha kita dan memberikan pekerjaan riil dan kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) hingga 57 persen.

Skema penyelamatanya ternyata tetap sama, melalui korporasi besar semacam BUMN yang sebetulnya sudah mismanajemen dan bobrok dari sejak sebelum Covid-19. Bukan kepada sektor UMKM dan Koperasi.

Dari total rencana alokasi dana sebesar 318, 09 triliun rupiah, ternyata UMKM dan Koperasi itu hanya diberikan tidak lebih dari 34 trillun rupiah dan ini pun hanya dalam bentuk subsidi bunga. Hal tersebut jelas jauh dari keberpihakan dan rasa keadilan.

Sepertinya ada kerja-kerja mafia yang menyusup melalui kebijakan ini. Mereka menyusupkan kepentinganya melalui lobi kebijakan. Saya melihatnya sudah sejak mereka melobi untuk ciptakan rompi pengaman dalam bentuk Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai payung besar hukumnya.

Usulan kami, UMKM dan Koperasi itu diberikan alokasi lebih besar dari skema program recovery. Mekanismenya bisa dalam bentuk: penagguhan pokok utang, subsidi bunga, hibah modal kerja, relaksasi pajak, selain skema bantuan sosial untuk masa emergensi.

Kalau alasanya bahwa UMKM dan Koperasi adalah masalah adminsitrasi sebetulnya tidak benar juga, sebab ada 200 ribu koperasi yang sudah sah sebagai badan hukum yang diakui negara dan bisa dijadikan sebagai infrastrukur sosial penting bagi penyelamatan ekonomi masyarakat. Datanya yang sudah register kembali di Kemenkop dan UKM ada sekitar 30-an ribu. Ini cukup dan mewakili persebaran.

UMKM itu bisa dikonsolidasikan melalui badan hukum koperasi terpilih. Payung peraturannya setingkat PP juga sudah ada, yaitu PP 33 tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Melalui Koperasi yang merupakan produk reformasi tahun 1998.

Ini padahal bisa jadi instrumen penting pemerintah untuk merevitalisasi kebijakan ekonomi yang selama ini sudah semakin menjauh dari prinsip gotong royong, rasa keadilan, dan perintah konstitusi.

Jakarta, 16 Mei 2020

*Direktur INKUR (Induk Koperasi Usaha Rakyat) dan Ketua AKSES

TERKINI

Tindakan Penutupan Jalan di Hikong Melawan Hukum

Maumere, Ekorantt.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Marianus Gaharpung mengatakan, tindakan sepihak penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Kepala Desa Hikong merupakan tindakan...

Heboh Aksi Penutupan Jalan Negara Berujung Maut, Ini Penjelasan Kades Hikong

Maumere, Ekorantt.com – Aksi penutupan jalan negara Maumere-Larantuka, tepatnya di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka bikin heboh. Ekora NTT berkesempatan mewawancarai Kepala Desa (Kades)...

Hidup Berpindah-pindah, Lukas Lodan Sekeluarga Menumpang Gubuk Reyot di Urunpigang

Maumere, Ekorantt.com - Nahas memang nasib yang dialami oleh Lukas Lodan dan Marta Pewa. Pasangan suami istri dengan empat anak ini harus tinggal berpindah-pindah...

Akses Pasar Terbatas, Desa Detusoko Barat Kembangkan Inovasi ‘Dapur Kita’

Ende, Ekorantt.com - Ferdinandus Nando Watu, penggagas konsep ekowisata di Kabupaten Ende yang kini menjabat sebagai kepala desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende...

BACA JUGA

Hidup Berpindah-pindah, Lukas Lodan Sekeluarga Menumpang Gubuk Reyot di Urunpigang

Maumere, Ekorantt.com - Nahas memang nasib yang dialami oleh Lukas Lodan dan Marta Pewa. Pasangan suami istri dengan empat anak ini harus tinggal berpindah-pindah...

Pemkab Lembata Hanya Jemput 20 Pelaku Perjalanan, Begini Alasannya

Larantuka, Ekorantt.com – Setelah dua bulan lebih terlantar di Flores Timur, pelaku perjalanan asal Kabupaten Lembata dijemput pada Jumat (22/5/ 2020). (Baca juga: Pelaku Perjalanan...

Tambah 2 Kasus Positif Covid-19, 3 Kecamatan di Ende Masuk Zona Merah

Ende, Ekorantt.com - Dua kasus baru Covid-19 di Kabupaten Ende dari klaster Magetan menambah jumlah kasus positif di Kabupaten Ende menjadi 6 kasus. Berdasarkan rilis...

Puskesmas Mapitara Cegah Covid-19 Pakai ‘Madu Seksi’, Apa Itu?

Maumere, Ekorantt.com – Berbagai cara dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Tenaga kesehatan di Puskesmas Mapitara, Kabupaten Sikka pun demikian. Mereka menangkal Covid-19...

Dewan Minta Pemprov NTT Prioritaskan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Kupang, Ekorantt.com - Upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk mengalokasikan Rp600 miliar dari total Rp800 miliar untuk pemberdayaan ekonomi akibat dari dampak Covid-19 di NTT...

Keluarga PDP yang Meninggal di Manggarai: Jasad Kami Hidup Tapi Jiwa Kami Sudah Mati

Ruteng, Ekorantt.com - Keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang telah meninggal dunia kini menyurati Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai. Diketahui, sang pasien merupakan...

1.072 KK di Kecamatan Bola Terima BST Tahap Pertama

Maumere, Ekorantt.com - Sebanyak 1.072 warga Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka telah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama dari Kementerian Sosial Kamis (21/5/2020). Penyaluran BST...

AWK ‘Tolak’ Ajakan Pemerintah Berdamai dengan Covid-19

Ende, Ekorantt.com – Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur, Angelo Wake Kako (AWK) ‘menolak’ dan menilai ajakan pemerintah untuk berdamai dengan virus corona merupakan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here