Belajar Kasus OTT di Ngada, Ini Pesan Aktivis Anti Korupsi NTT ke Bupati Andreas

Bajawa, Ekorantt.com – Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia Gabriel Goa mengingatkan Bupati Ngada Andreas Paru mengenai kasus-kasus korupsi yang saat ini sedang marak di Kabupaten Ngada. Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Mantan Bupati Ngada (Marianus Sae, red), wilayah setempat masih melekat dengan sejumlah kasus yang menjadi hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) rakyat Ngada.

Adapun sederet kasus yang disebut Gabriel seperti mandeknya proyek panas bumi Daratei, proyek besar nasional yang dibiayai APBN yang hingga kini juga belum nampak. Kemudian, masalah infrastruktur seperti jalan menuju destinasi pariwisata di Riung yang rusak parah termasuk hotel milik Pemkab di Riung yang nampak tidak terurus.

Gabriel juga menyinggung mengenai masalah Peternakan Terpadu Pertanian (PTP) di Ngada menuju agroindustri dan agrowisata yang belum kelihatan. Kemudian ada juga mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengembangan sektor kelautan baru dalam rencana belum dimaksimalkan di Laut Sawu meliputi Kecamatan Aimere, Inerie dan Golewa Selatan serta di Laut Flores meliputi Kecamatan Riung.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Gabriel yang juga sebagai Direktur Institute for Research, Consultation and Information of International Inveatment (IRCI) mengingatkan Bupati Ngada Andreas Paru agar mempelajari sejumlah kasus yang menyenderai Mantan Bupati Ngada, Marianus Sae. Gabriel juga mencatat beberapa pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Ngada, diantaranya;

Pertama, mendesak Bupati dan Wakil Bupati Ngada AP-RB bekerjasama dengan BPK dan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Ngada. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka diusulkan bekerjasama secara langsung dengan KPK-RI untuk memproses secara hukum dan menghukum seberat-beratnya kepada pelaku dan aktor intelektualisnya.

iklan

Kedua, mendesak Bupati Andreas untuk melakukan reformasi birokrasi dan menempatkan pejabat secara meritokrasi dan berintegritas bukan berdasarkan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Ketiga, bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama dan perusahaan membangun BLK-PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) di Ngada.

Keempat, bekerjasama dengan Kemenkes membangun Politeknik Kesehatan di Bajawa Utara. Kelima, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membangun Politeknik Pariwisata di Riung. Keenam, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun Pusat Pelelangan Ikan dan Politeknik Kelautan di Aimere.

Ketujuh, bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Baik Nasional dan Internasional untuk mempercepat kemajuan Ngada melalui promosi dan lobi Program Tante Nela Paris Ngada. Kedelapan, bekerjasama dan melibatkan partisipasi aktif orang-orang Ngada Diaspora untuk merealisasikan Program Tante Nela Paris agar tidak sekedar konsep saja tapi nyata untuk pembangunan Ngada.

Tim Ekora NTT

TERKINI
BACA JUGA