Ruteng, Ekorantt.com – Kementerian PUPR membangun infrastruktur Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 10 Desa di Kabupaten Manggarai.
“Kami menyerahkan hasil kegiatan sanitasi berbasis masyarakat untuk Kabupaten Manggarai yang untuk tahun ini diterima 10 desa penerima manfaat,” kata Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II BPPW NTT, Septina Rachmawati saat peresmian pembangunan toilet individual di Kampung Welong, Desa Wae Mulu Kecamatan Wae Ri’i , Kabupaten Manggarai, Selasa (6/12/2022).
Kesepuluh desa tersebut di antaranya, Desa Compang Namut, Desa Lentang, Desa Paka, Desa Bea Kondo, Desa Wae Mulu, Desa Benteng Tubi, Desa Ladur, Desa Timbu, Desa Watu Tango, dan Desa Loce.
Septina mengemukakan bahwa kegiatan tersebut adalah salah satu kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ia berharap, masyarakat dapat menjaga dan merawat bantuan yang diberikan itu.
“Mudah-mudahan apa yang sudah dibangun bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih,” ucapnya.
Sementara Koordinator Fasilitator Kabupaten, Megawati Djenmakani mengatakan, program Sanimas menyasar daerah rawan sanitasi dan memiliki angka BABS tinggi, termasuk desa tertinggal atau berkembang.
Program Sanimas, kata dia, bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Balai Prasarana Permukiman wilayah NTT.
“Alokasi anggaran bantuan pemerintah pada program Sanimas adalah sebesar Rp5.000.000.000 dan diperuntukkan setiap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebesar Rp500.000.000,” sebut Megawati.
Kabupaten Manggarai mendapat bantuan 236 unit toilet individu bagi 509 KK atau setara dengan 1.714 jiwa penerima manfaat. Jumlah tersebut berdasarkan kriteria prioritas calon penerima manfaat dan kecukupan anggaran.
“Penerima manfaat SPALD-S ini merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk membangun toilet pribadi dan tangki septik yang layak,” ujarnya.
Selama pelaksanaan kegiatan, kata Megawati, ditemukan kendala yang menyebabkan lambatnya progres pekerjaan di lapangan. Misalkan, curah hujan yang cukup tinggi dan kurangnya tenaga kerja yang mahir dalam pekerjaan konstruksi di lapangan.
“Tetapi kendala-kendala ini dapat diatasi secara bersama-sama melalui kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten, desa, KSM, TFL, dan penerima manfaat,” pungkasnya.
