Kupang, Ekorantt.com– Pemerintah Provinsi NTT mencatat pada semester satu tahun 2024 hingga 30 Juni, belanja dengan metode pembelian barang/jasa secara elektronik atau e-purchasing sebesar lebih dari Rp275 miliar.
Dari total tersebut rinciannya, pembelian dengan menggunakan katalog elektronik sebesar Rp272 miliar dan market place ‘Mbizmarket’ sebesar Rp3 miliar.
“Nilai belanja melalui metode ini terus meningkat setiap tahunnya sejak awal launching katalog lokal dan bela pengadaan bersama Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah) di Kupang pada tanggal 27 Januari tahun 2022 lalu,” jelas Penjabat Gubernur Ayodhia G. L. Kalake saat kegiatan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Koperasi (UMKK) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik di Hotel Aston Kupang, Rabu, 24 Juli 2024.
Ia menyebutkan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki 33 etalase katalog lokal dan total 393 penyedia yang berhasil onboard, serta menayangkan 12.575 produk barang maupun jasa yang siap ditransaksikan.
Ayodhia pun menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas terlaksananya kegiatan ini. Menurut dia, kehadiran LKPP merupakan wujud upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui katalog lokal sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
Instruksi Presiden ini bertujuan untuk menyukseskan ‘Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah’.
“Ini juga merupakan bentuk motivasi dan dukungan kepada Pemerintah Provinsi NTT dalam mengakselerasi pelaksanaan kebijakan nasional bidang pengadaan barang/jasa di daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat umum serta pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan dan monitoring,” ujar Ayodhia.
Sementara itu, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, Fendy Dharma Saputra mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari yakni pada 24 hingga 25 Juli 2024 dengan mengundang para pelaku UMKK dan perwakilan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
“Kegiatan ini bertujuan mewujudkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan pemerintah daerah serta membantu pemerintah daerah mensosialisasikan dan mendorong UMKK untuk masuk sebagai penyedia e-katalog,” jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Yohan yang hadir sebagai keynote speaker menyebutkan, UMKK-UMKK memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan ekonomi, menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan di NTT.
“Mari ikuti kegiatan ini dengan baik agar produk -produk bisa ter-publish dengan baik di e-katalog sehingga mampu menjangkau pasar di luar NTT,” ajak politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
