Ruteng, Ekorantt.com – Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Manggarai, pemerintah masih fokus pada tahapan mendata pelajar penerima manfaat.
“Saat ini kami masih siapkan data jumlah siswa sesuai permintaan dari Kodim 1612 Manggarai,” kata Sekda Manggarai Fansi Aldus Jahang ketika dihubungi Ekora NTT pada Senin, 20 Januari 2025 sore.
Fansi mengaku program makan bergizi gratis belum dieksekusi. Meski sudah ada surat dari pemerintah pusat agar mencadangkan APBD 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis, namun menurut Fansi, pihaknya masih harus membahas lagi secara internal mengingat APBD Manggarai 2025 sudah ditetapkan.
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, sekaligus mendukung upaya pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak dan keluarga miskin.
Pelaksanaan program ini dimulai dengan pembagian makan gratis di beberapa titik strategis, seperti sekolah-sekolah, puskesmas, dan pusat komunitas.
Setiap porsi makan yang disediakan mengandung berbagai unsur gizi yang penting, seperti protein, vitamin, dan karbohidrat, guna menunjang kesehatan dan tumbuh kembang masyarakat, terutama anak-anak.
Manfaatkan Sumber Daya Lokal
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemanfaatan potensi lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto berharap agar program di bawah naungan Badan Gizi Nasional ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
“Kita ingin bahan makanan yang dimanfaatkan itu datang dari masyarakat kita sendiri,” kata Andriko saat meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Katolik St. Yoseph Noelbaki, Kabupaten Kupang pada Rabu, 8 Januari 2025.
Ia berharap bahan baku seperti sayuran, telur, daging ayam dan telur, dan ikan berasal dari petani, peternak dan nelayan di NTT.
“Jadi selain kita mendukung program makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi dan penurunan angka stunting pun sebaliknya juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat lokal,” kata Andriko.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menyoroti kekurangan bahan baku dalam pelaksanaan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar di NTT.
Program yang didanai oleh APBN sebesar Rp8 triliun ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar. Meski demikian, PKB khawatir jika kurangnya pasokan bahan baku lokal dapat menghambat keberlanjutan program.
Juru bicara Fraksi PKB, Marselinus Anggur Ngganggus mengatakan, sebagian besar bahan baku yang dibutuhkan untuk program ini masih didatangkan dari luar NTT. Hal ini dapat menimbulkan masalah logistik dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi makanan bergizi.
“Sedangkan tujuan dari pemberian makan siang bergizi adalah agar anak-anak kita terhindar dari stunting, dan menghidupkan UMKM-UMKM yang ada di NTT,” kata Marselinus saat membacakan pendapat akhir dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTT pada Senin, 13 Januari 2025.
Menurut Marselinus, anggaran yang dialokasikan untuk program ini sudah cukup besar, dengan kontribusi 1,75 persen sharing budget dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah lebih memperhatikan keberlanjutan pasokan bahan baku lokal. Hal ini penting agar keuntungan tidak beralih ke pihak-pihak di luar NTT dan sama sekali tidak berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
