Bajawa, Ekorantt.com – Bupati Ngada, Raymundus Bena menggarisbawahi perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini mesti dilakukan secara serius agar proses pembangunan nanti berjalan dengan baik.
“Ini adalah pekerjaan berat bagi kami,” ujar Raymundus dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) di Aula Patronat MBC Bajawa pada Selasa, 25 Maret 2025.
“Setiap perencanaan pasti ada yang harus diprioritaskan, dan dalam menentukan prioritas tersebut, kami menghadapi pilihan yang sangat sulit,” tambahnya.
Raymundus bilang, Kartu Murni, yang ia dan Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu buat merupakan solusi dalam memotret kebutuhan dasar masyarakat, baik petani maupun nelayan.
Diakuinya bahwa pembangunan di Kabupaten Ngada berhadapan dengan sejumlah tantangan besar seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan cenderung fluktuatif, masih terdapat sekitar 20 ribu lebih masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun, ia menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ngada pada 2024 tercatat mencapai 72,04 persen, yang menurutnya menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah.
Raymundus juga menyoroti masalah infrastruktur di wilayah utara, khususnya di daerah Riung dan Riung Barat. Kondisi infrastruktur di daerah tersebut sangat memprihatinkan, terutama akses jalan dari Maronggela hingga Ri’a 1.
Ia berkomitmen untuk menjadikan pembangunan infrastruktur di wilayah itu sebagai prioritas selama lima tahun ke depan.
Dalam kegiatan Musrenbangkab itu, Bupati Raymundus menerima dokumen usulan pokok pikiran (Pokir) dari Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Romilus Juji.
Romilus mengatakan bahwa ada 306 usulan pokir yang menjadi aspirasi masyarakat. Pokir, kata dia, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan dan daerah pemilihan.
Romilus mengingatkan bahwa tugas utama DPRD adalah sebagai lembaga legislatif, yang bertanggung jawab dalam bidang anggaran dan pengawasan.
“Dalam pengusulan pokir, kami di DPRD selalu mempertimbangkan urgensi dari setiap aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya.
