Flores Timur, Ekorantt.com – Kepala Seksi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Stefanus Lamablawa mengatakan masalah penderita gangguan jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan masalah yang sangat serius dan dibutuhkan advokasi khusus untuk memperjuangkan nasib ODGJ di Flores Timur.
“Berbicara tentang ODGJ sesungguhnya kita tidak berbicara tentang penderita ODGJ saja tetapi dampak terhadap keluarga. Keluarga mengalami dampak mental berupa tekanan dan stres. Akibatnya keluarga juga merasa terasing,” kata Stefanus kepada Ekora NTT Senin (29/4) di ruang kerjanya.
Stefanus menjelaskan sejauh ini keberpihakan terhadap ODGJ di Flores Timur masih sangat jauh dari harapan.
Hal ini dapat dilihat program kerja jangka pendek, menengah, dan program kerja jangka panjang yang tidak memuat soal perhatian terhadap ODGJ.
“Nasib ODGJ jauh dari sentuhan pembangunan. Baik dalam program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Belum ada, sehingga belum tersentuh dalam anggaran. Jika memang ada dalam program kerja maka pasti akan tersentuh dalam segmen pembangunan saat ini,” kata Stefanus.
Menurutnya, pihak lembaga mengalami kesulitan dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (Tenaga medis) dan fasilitas penunjang.
“Tenaga dokter spesialis ahli saraf belum ada. Selain itu kita juga tidak mempunyai poli khusus untuk penanganan terhadap pasien ODGJ. Jadi selama ini pasien ODGJ kita hanya mengobati secara fisik. Kemampuan pelayanan disini hanya dapat melayani sifat-sifat spesialis dasar. Beberapa pasien yang keluarganya mampu kita anjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa di Maumere, bagi yang tidak mampu terpaksa dipulangkan,” jelas Stefanus.
Menyadari kompleksitas persoalan dalam penanganan penderita ODGJ, Stefanus menegaskan perlu ada diskusi dan advokasi yang serius sehingga nasib pasien ODGJ dapat diperhatikan.
“Saya secara pribadi terlepas dari kelembagaan, saya merasa penting persoalan ODGJ ini diadvokasikan secara serius untuk menyentuh kebutuhan-kebutuhan pasien ODGJ termasuk bimbingan terhadap keluarga dan lingkungan sekitar agar mengerti persoalan penanganan ODGJ. Muaranya adalah persiapan anggaran, sebab tantangan terbesar dari lembaga ini adalah biaya. Kita usahakan untuk didorong dan didiskusikan dengan bapak Bupati sebab hal ini terkait dengan kebijakan anggaran,” tutur Stefanus.
Data terakhir yang berhasil dihimpun Ekora NTT, hingga November 2018 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Flores Timur (Flotim) berhasil mendata sebanyak 350 penderita ODGJ yang tersebar di 21 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Kecamatan di Flores Timur.
Dari 350 penderita ODGJ ini, 12 diantaranya dalam keadaan dipasung.
Data jumlah penderita ODGJ yang dikantongi oleh Dinkes Flotim ini diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh tiap-tiap puskesmas di Flores Timur.
Jumlah penderita gangguan jiwa dipastikan akan bertambah sebab pendataan dari tiap-tiap puskesmas belum dilakukan secara menyeluruh.
Beberapa desa di daerah terpencil yang sulit dijangkau karena medan yang sulit untuk dilalui.
Selain itu, data ini belum terhitung dengan ODGJ atau gelandangan psikotik yang tersebar di jalanan dalam wilayah kota Larantuka yang tentunya dapat mengancam keamanan dan nyawa masyarakat.
Sementara itu sepanjang tahun 2018 hasil penelusuran Ekorantt ditemukan 2 kasus ODGJ yang meninggal dipasungan.
Kedua ODGJ yang meninggal dipasung tersebut antara lain: ODGJ atas nama Markus Merato Manuk penderita ODGJ warga desa Lamaole, Kec. Solor Barat.
Meninggal dianiaya oleh keluarganya sendiri, yakni saudara ipar korban.
Salah satunya penderita ODGJ warga Konga, Kecamatan Wulanggitang.
Sejauh pengamatan Ekora NTT, program strategis pemerintah pusat yakni Program Indonesia Sehat dan Kunjungan Keluarga (PIS-PK) yang bersentuhan langsung tentang penanganan kesehatan ODGJ hingga saat ini belum dilakukan secara maksimal baik tenaga medis di desa dan Puskesmas di Flores Timur.
