“Instan itu bahasa kamu yang sopan. Ini politik kutu loncat. Kutu loncat itu tanpa bekerja terlebih dahulu, bisa hinggap di mana saja dan bisa makan” (Alex Longginus, Ketua PDI-P Sikka Periode 2015-2020)
Maumere, Ekorantt.com – Alex Longginus tampak lelah.
Ia baru saja pulang mencari makanan kambing di kebun.
Dengan topi koboi di kepala, ia menyalami EKORA NTT yang menunggu kedatangannya di kediamannya di Jalan Banteng, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Jumat (19/7/2019).
Tema perbincangan sore itu adalah polemik penetapan Bupati Sikka Robby Idong menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sikka periode 2019-2024.
Kita tahu, Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Mantan Camat Nele itu menjadi Ketua PDI-P Sikka untuk periode lima (5) tahun mendatang.
SK pengangkatan tersebut dibacakan dalam kesempatan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI-P sedaratan Flores di Hotel Flores Mandiri Ende, Rabu (17/7/2019). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Perekonomian Profesor Hendrawan Supratikno.
Saat itu, Alex Longginus berang bukan kepalang.
Mantan Bupati Sikka Periode 2003-2008 ini melakukan interupsi, menyatakan menolak hasil Konfercab, dan walk out dari ruang Konfercab.
Video sikap politiknya ini viral di beberapa grup media sosial.
Apa dasar penolakan Alex Longginus?
Kepada EKORA NTT, Alex Longginus mengungkapkan, sikap politiknya tersebut merupakan kritik terhadap penerapan sistem sentralisme PDI-P dan Peraturan Pengurus Pusat PDI-P Nomor 28 Tahun 2019 tentang Konsolidasi.
Menurut Alex, selama ini, PDI-P menerapkan sistem sentralisasi partai. Tujuannya adalah tegaknya ideologi partai.
Dengan sistem sentralisasi, Ketum Megawati masih punya kuasa memiliki pendapat sendiri untuk membatalkan atau menyetujui aspirasi anggota, kader, dan simpatisan dari bawah.
“Saya sebenarnya setuju dengan sistem ini. Apa pun sistemnya baik. Tapi, kalau dijalankan oleh orang yang tidak benar atau tidak jujur, sistem itu akan menjadi rusak,” ungkap Alex.
Menurut Alex, Presiden Suharto pernah menerapkan sistem sentralisasi selama 32 tahun kepemimpinannya di Indonesia.
Akan tetapi, karena penerapan sistem sentralisasi ini tidak diimbangi dengan kontrol, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terjadi di semua level.
“Ini bahaya dari sistem sentralisasi. Sebab, mengabaikan kontrol,” katanya.
Alex berpendapat, PDI-P adalah satu-satunya partai yang sejak dahulu kala mengawal penerapan sistem sentralisasi. Marwah PDI-P adalah demokrasi dan perjuangan. PDI-P berjuang agar demokrasi bisa tegak di Ibu Pertiwi.
“Saya kaget kemarin bahwa dengan lahirnya SK ini, kita tidak boleh ubah walaupun sifatnya rekomendasi terhadap rancangan. Kemudian dari poin-poin rekomendasi itu mendefinitifkan keputusan itu. Lalu, kami datang mau buat apa sebenarnya? Hanya ramai-ramai teriak setuju dan final,” ungkapnya.
Alex mengatakan, dia menginterupsi pengumuman penetapan Robby Idong sebagai Ketua PDI-P Sikka dalam Konfercab di Ende karena hendak mempertanyakan rekomendasi rancangan kepengurusan PDI-P Sikka.
Pertanyaannya adalah apakah dalam mekanisme ini ada atau tidak adanya proses pemilihan atau penetapan pengurus?
Menurut dia, pertanyaannya tersebut dijawab dengan kabur air oleh Profesor Hendrawan Supratikno.
Menurut Alex, masuknya Robby Idong menjadi kandidat Ketua PDI-P Sikka membuktikan, sistem sentralisasi telah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengegol kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Sebab, menurut dia, aturan apa pun tidak akan pernah bisa membenarkan penetapan Robby Idong menjadi Ketua PDI-P Sikka.
“DPP sekarang berlindung di balik Peraturan Pengurus Pusat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Konsolidasi yang mengatakan bahwa dalam usulan dari PAC, cabang, kabupaten, provinsi, dan pusat, setiap jenjang ini boleh memasukkan lagi orang-orang di luar usulan. Tetapi, orang di luar partai tidak diatur secara khusus,” katanya.
Alex Longginus menegaskan, penolakannya terhadap Robby Idong bukan karena interest atau persoalan pribadi.
Juga bukan karena hatrick kekalahannya dalam konstetasi Pilkada Sikka 2018 lalu.
Dia menolak karena mau melawan penerapan sistem sentralisasi yang menyimpang dan penerapan Peraturan Pengurus Pusat Nomor 28 yang didompleng pihak tertentu untuk memasukkan kepentingan pribadi atau kelompoknya ke dalam partai.
Dia mengaku tetap menghargai Ketum Megawati. Akan tetapi, menurut dia, Megawati sama sekali tidak kenal Robby Idong.
Oleh karena itu, mesti ada orang di DPP yang membisiki Megawati tentang Robby Idong. Menurut dia, orang itu adalah Andreas Hugo Parera (AHP), Koordinator PDI-P Wilayah NTT.
“AHP ini kan saya sudah ingatkan dia uang-ulang bahwa di sini ada penolakan dan Robby Idong ini bukan kader partai. Kalau kita ambil sikap untuk dia masuk, berarti kita sendiri menginjak harga diri kita sendiri. Ini kan sama dengan menggusur saya dan semua kader PDI-P. Karena masa jabatan saya belum selesai. Seolah kader lain tidak laku. Nah, Robby dari mana? Dia bukan kader. Dia baru pegang kartu pada 15 Juni 2019 ini. Dia minta di Jakarta,” ungkap Alex.
Dia menambahkan, masuknya Robby Idong menjadi Kandidat Ketua PDI-P merupakan hasil kerja sama antara AHP dan kader PDI-P di Sikka, yaitu Dicky Radja dan Yance Seda.
Dalam konteks ini, dia membedakan dua jenis calon, yaitu calon aspiratif dan calon titipan.
Calon aspiratif berasal dari usulan dari bawah mulai dari ranting di desa, antarcabang di kecamatan, dan cabang di kabupaten.
Sementara itu, calon titipan titipan berasal dari orang-orang tertentu yang punya kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurut dia, Robby Idong merupakan calon titipan dari AHP.
“Maka saya bilang, ini hanya faktor keluarga saja yang bisa naikkan Robby Idong jadi ketua,” katanya.
Alex mengatakan, penetapan Robby Idong menjadi Ketua PDI-P Sikka membuktikan seolah-olah kerja-kerja mereka selama puluhan tahun tidak menghasilkan apa pun.
Padahal, menurut dia, PDI-P Sikka memiliki banyak kader yang jauh lebih mampu dari Robby Idong.
Alex berpendapat, Robby Idong boleh-boleh saja menjadi anggota PDI-P. Akan tetapi, untuk bisa menjadi ketua, loyalitas, komitmen, dan kesetiaannya terhadap partai mesti diuji terlebih dahulu.
“Ini belum apa-apa langsung jadi ketua. Dia ini kan harus teruji dulu loyalitas, kesetiaan, dan komitmennya. Apalagi dia duduk di jabatan strategis sebagai bupati. Kalau dia salah urus dan ditangkap korupsi atau karena masalah lain, partai ini akan menjadi tudingan. Harus teruji dulu. Ini yang jadi dasar saya begitu keras menolak,” ungkapnya.
Akhirnya, Alex Longginus mengimbau Robby Idong untuk tahu diri dan punya etika politik.
Dia mengingatkan, dahulu, Robby Idong bekerja keras untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut dia, di hadapan Ketua PKB Muhaimin Iskandar di Aula Nawacita Unipa Maumere, Robby berjanji, PKB Sikka akan mampu raih 7 kursi di Pemilihan Legislatif 2019.
“Inilah Robby Idong yang harus tahu betul. Dan engkau dengan sangat tidak etis. Saya ini kerja, merawat, dan menanam partai 37 tahun. Saya sudah menghasilkan kader cukup banyak,” pungkas dia.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Parera saat dihubungi EKORA NTT, Sabtu (20/7) mengatakan, di PDI-P, dinamika sebelum pengambilan keputusan itu biasa.
Menurut dia, soal ada yang tidak setuju atau setuju dengan keputusan tersebut juga hal yang biasa.
Dia menegaskan, PDI-P adalah partai demokratis.
Akan tetapi, menurut dia, setelah keputusan diambil, tidak ada diskusi lagi. Sebab, keputusan itu untuk dilaksanakan, bukan untuk didiskusikan.
Ketua DPP PDI-P Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno kepada wartawan di Ende mengatakan, DPP PDI-P menghargai semua proses dan dinamika yang terjadi mulai dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga DPC PDI-P Sikka.
Menurut dia, penetapan tersebut sudah melalui proses pertimbangan yang matang.
“Kami sudah diskusikan dengan Pak Frans Lebu Raya dan Pak Andre Hugo Parera. Ini untuk kebaikan partai,” ungkap Hendrawan.
Sementara itu, Robby Idong yang dimintai tanggapan usai mengambil sumpah jabatan di Ende menyampaikan terima kasih kepada DPP PDI-P yang telah mempercayainya memimpin PDIP di Sikka.
“Saya hormati keputusan dan siap mengamankan amanat partai,” ungkapnya.
Ketika ditanya soal kekecewaan Alex Longinus, Bupati Sikka ini berjanji akan membangun komunikasi. Dia menghargai sikap Alex Longginus.
“Dia (Alex Longginus, red) adalah kakak saya, senior saya. Dan saya siap untuk komunikasikan untuk kebaikan Partai PDI-P ke depan,” kata Robby Idong.
Bagaimana sikap politik dan pertanggungjawaban publik Bupati Sikka Robby Idong terkait polemik penetapan dirinya menjadi Ketua PDI-P Sikka dan visi politiknya memenuhi hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sikka?
Bagaimana pula sikap Komunitas Independen ROMA terkait langkah politik Bupati Idong ini?
