Istilah “Sontoloyo”: Dari Soekarno, Jokowi hingga Siflan Angi

Maumere, Ekorantt.com – Kurang lebih dalam beberapa hari belakangan, publik Kabupaten Sikka terngiang-ngiang dengan istilah “sontoloyo” yang diucapkan oleh salah satu anggota DPRD Sikka Fraksi Partai NasDem, bernama Siflan Angi.

Kehebohan ini banyak bergulat kelindan di ruang-ruang media sosial juga aplikasi chattingan dengan varian tafsir pun tanggapan.

Dan meskipun dibicarakan pula dalam hidup keseharian, baik bersekop kecil maupun jamak, hal itu sebetulnya tak sebanding dengan isu-isu nyata yang dirasakan oleh masyarakat secara umum, seperti rabies, stunting, kekeringan lahan, ataupun sulitnya mengakses fasilitas pendidikan juga kesehatan yang aman dan nyaman.  

Namun, “sontoloyo” menjadi menarik, sebab dalam lalu lintas sejarah komunikasi politik nasional, beberapa tokoh sempat mengutarakan lema termaksud.

Sehingga terlepas dari latar peristiwa dan esensi ujaran yang berbeda-beda, “sontoloyo” ini patut didedah sebagai bagian dari pengetahuan kolektif dan tak hanya sekadar jadi laku wara-wiri dalam perspektif yang sempit. Toh logika bahasa merupakan logika rasa, dan bahasa senantiasa bergerak dinamis di antara konteks juga teks, ataupun sebaliknya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menempatkan “sontoloyo” sebagai kata makian yang berarti konyol, tidak beres, bodoh.

Namun, merujuk pada arti etimologis, kata itu dalam Bahasa Jawa merupakan sebutan profesi bagi kaum penggembala bebek. Yaitu orang yang punya tugas menggiring kawanan bebek mencari makanan dan biasanya berlangsung di ruang persawahan. 

Kita lihat, ada perubahan makna yang terjadi di situ. Dari sematan profesi menjadi makian. Dari aktivitas keseharian yang mulia menuju ucapan yang berkonotasi negatif.

Tentu, hal demikian di dalam ilmu kebahasaan, dikenal dengan peyorasi. Peyorasi berarti perubahan makna kata/bahasa yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik dan sebagainya.

Meskipun begitu, untuk kata “sontoloyo” tadi, aktivis bahasa seperti Ivan Lanin belum memerinci pasti kesahihan sumbernya.

Dia hanya bilang bahwa kata ini konon mulai dipakai di ruang publik sekitar tahun 1935 sebagai bentuk makian; plesetan atas kata “kontol loyo” (kontol; alat kelamin laki-laki, dan loyo; lemah).

Kembali ke risalah lalu lintas komunikasi politik nasional tadi, Soekarno sekitar tahun 1940 pernah memakai kata “sontoloyo” sebagai bagian dari artikelnya pada Majalah Pandji Islam. Dia memacak judul “Islam Sontoloyo” yang kemudian timbulkan kontroversi kala itu.

Dalam penjelasan Roso Daras, orang yang sering menulis intens tentang perjalanan hidup Soekarno, gagasan yang mau disampaikan Soekarno di artikel itu berkutat pada gugatan atas perilaku masyarakat Islam. Mulai dari ulama hingga jemaah yang semata hanya mengagungkan fikih (ilmu dalam syariat Islam tentang persoalan hukum) demi mencari pembenaran atas perilaku yang keliru.

Konteks tulisan Bung Karno tersebut lahir dari sebuah berita di media Pemandangan tentang penjeblosan seorang guru agama ke dalam tahanan karena memerkosa salah seorang muridnya yang masih gadis kecil.

Bagi Soekarno, aksi cabul si guru agama itu merupakan kiblat atas tafsir terhadap fikih itu sendiri.

“Sungguh kalau reportase di surat kabar Pemandangan itu benar, maka benar-benarlah di sini kita melihat Islam Sontolojo. Sesuatu perbuatan dosa dihalalkan menurut hukum fiqh,” demikian tulis Bung Karno.

Berangkat ke situasi kontemporer, Presiden Jokowi sebetulnya juga pernah melontarkan istilah “sontoloyo” ini. Hal itu terjadi dalam kegiatan bagi-bagi sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018 lalu.

“Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo,” demikian ujarnya.

Ungkapan Jokowi itu menjadi viral, apalagi sedang dalam musim Pemilu, dan mendapat tanggapan yang bervariasi pula.

Ada yang mengecam, ada pula yang melihatnya dalam kacamata yang lebih adem ayem.

Jokowi kemudian menjelaskan maksud ucapan dia. Bahwasanya politikus sontoloyo merujuk pada orang-orang yang setiap kali Pemilu selalu memakai cara-cara politik yang tak beradab, tak beretika dan tak bertata krama Indonesia.

“Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik memfitnah, cara-cara politik memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan dihalalkan. Nah dimulai dari sini. Sehingga muncul kalau saya sampaikan ya sedikit masalah yang sebetulnya sudah berpuluh tahun tidak ada masalah,” terangnya saat kegiatan Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Sementara untuk konteks Siflan Angi sendiri, dia mengatakan “sontoloyo” dalam Rapat Paripurna V Tahun 2019 Kabupaten Sikka tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTT di ruang sidang DPRD Sikka, Maumere, Selasa, 23 Juli 2019.

“Sontoloyo” a la Siflan ditujukan kepada media Surat Kabar EKORA NTT terkait pemberitaan berseri mengenai dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD Sikka Periode 2014 – 2019 Tahun Anggaran 2018.

“Koran EKORA NTT yang memfitnah ini, saya yakin, wartawannya sontoloyo, orangnya loyo,” ungkap Ketua Fraksi NasDem tersebut melalui Pendapat Fraksi.

Dia merasa pihaknya dizalimi. Disodorkan fitnah oleh suar produk jurnalisme yang menurutnya tak adil, tak berimbang.

Apakah istilah yang disampaikan Siflan ini terinspirasi dari dua figur nasional di atas, sungguh kita tak tahu. Walakin latar belakang ucapan mereka sudah barang tentu sangat jauh berbeda.

Soekarno memakainya untuk mengkritik penghayatan keliru terhadap ilmu agama, Jokowi untuk menyebut para politisi yang tak beretika kala kontestasi Pemilu terhelat, dan dia (Siflan Angi), dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, menggunakannya untuk menuding kerja pers – yang mewartakan kasus dugaan korupsi di Nian Tana Sikka- yang dianggapnya bikin sakit, kejam dan sadis.

Tapi, kita patut tahu, dari sisi esensi, ujaran Soekarno dan Jokowi adalah membicarakan masalah bersama yang luas. Sedangkan Siflan membicarakan masalah pihaknya sendiri di dalam gedung yang sejatinya menjadi representasi rakyat banyak.

Tentu saja dia tak salah. Toh Gedung Kula Babong itu, tempat lema “sontoloyo” terlontarkan, adalah kantor tempatnya bersemayam sebagai anggota DPRD Sikka selama tiga periode berturut-turut.