Pemerintah Kabupaten Sikka akan memasang videotron senilai Rp1,3 Miliar di tengah Kota Maumere. Videotron dipasang antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bikin cantik wajah Kota Maumere. Akan tetapi, warga menilai, pemasangan videotron justru menggambarkan kecenderungan pemerintah membangun monumen-monumen fisik dan lupa memenuhi hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sikka yang jauh lebih mendesak.
Maumere, Ekorantt.com – Kabag Umum Setda Kabupaten Sikka Bernadus Absalon Abi, S.Sos didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gregorius E. Ernet, A.Md kepada EKORA NTT di ruang kerjanya di Jalan El Tari Maumere, Selasa, (10/11/2019) mengatakan, videotron yang berukuran 3 x 5 meter dan 2 x 3 meter tidak lama lagi akan tiba di Maumere.
Videotron tersebut sudah sedang dikirim dari Malang.
“Kami masih cek, apakah lewat expedisi. Tentunya sesuai jadwal kapal,” ungkap Abi.
Dalam perencanaan pemerintah, videotron itu akan dipasang di dua lokasi yang berbeda, yaitu di depan Gelora Samador di Jalan Majapahit dan di pojok Kantor Pertanahan di Jalan El Tari.
Di depan Gelora Samador akan dipasang videotron berukuran 3 x 5 meter, sedangkan di pojok Kantor Pertanahan akan dipasang videotron berukuran 2 x 3 meter.
“Di depan Gelora Samador sementara dikerjakan tiang struktur fisiknya, sedangkan di pojok Kantor Pertanahan di Jalan El Tari sedang dilakukan penggalian,” kata Abi.
Menurut Abi, pembahasan anggaran pengadaan videotron sudah dilakukan sejak akhir Desember 2018 dan mulai direalisasikan pada tahun 2019.
Sumber anggaran pengadaan videotron berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu anggaran sebesar Rp1,7 Miliar dan nilai kontrak sebesar Rp1,3 Miliar.
Proses pelelangan sudah dilakukan.
Pemenang lelang adalah kontraktor dari Perseroan Terbatas (PT) Arion Indonesia.
Perusahaan pemenang lelang tersebut berkedudukan di Malang, Jawa Timur.
Menurut Abi, pemasangan videotron ini merupakan terobosan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan jasa periklanan atau reklame.
Selain itu, videotron juga dipasang untuk menerangi jalan dan mempercantik Maumere sebagai ibu kota Kabupaten Sikka.
Abi mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk merumuskan sistem penganggaran dan biaya sewa videotron.
Pihaknya juga akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pemanfaatan layanan jasa videotron.
Pemerintah akan mengumpulkan dan berbicara dengan para pengusaha di Kabupaten Sikka untuk memanfaatkan videotron sebagai salah satu media promosi usaha mereka.
“Imbasnya bisa mengoptimalkan PAD dari jasa reklame atau iklan yang ditampilkan lewat video bergerak ini,” ujar Abi.
Menurut Abi, tanggung jawab Bagian Umum Setda Kabupaten Sikka hanya sebatas mendatangkan videotron, memasangnya, dan melakukan uji coba pemakaian.
Operasionalisasi pemanfaatan videotron akan diserahkan kepada instansi yang ditunjuk bupati untuk menanganinya.
Videotron diperkirakan sudah akan bisa dimanfaatkan pada tahun 2020.
Abi menginformasikan bahwa reklame atau iklan di videotron akan mulai beroperasi pada pukul 18.00 – 22.00 WITA sejalan dengan tingkat keramaian kota pada jam tersebut.
Pemerintah mengharapkan media mempublikasikan kehadiran videotron yang diimpor dengan harga yang mahal sebagai media promosi usaha masyarakat Kabupaten Sikka.
Pemerintah mengimbau masyarakat Kota Maumere bertanggungjawab merawatnya.
Warga Maumere Urbanus X. Landa kepada EKORA NTT, Rabu (18/9/19) mengungkapkan, dalam masa kampanye dahulu, Bupati Robby menjanjikan pemenuhan hak dasar rakyat.
Salah satunya adalah akses pendidikan.
Menurut dia, berdasarkan skala prioritas, beasiswa pendidikan jauh lebih penting dari pada videotron.
Pertanyaannya, mengapa pemerintah lebih memerhatikan pengadaan videotron dari pada penuntasan masalah beasiswa pendidikan?
Mengapa pemerintah dan anggota DPRD berkelahi terus tentang beasiswa pendidikan, tetapi cepat sekali menyetujui pengadaan videotron?
“Videotron ini tidak pernah dijanjikan pada masa kampanye, tetapi langsung digolkan sekarang,” kata dia.
Di samping itu, demikian Urbanus, masyarakat sekarang lebih menggunakan android untuk mempromosi usaha.
Melalui android, informasi bisa dijangkau lebih luas.
Sementara itu, videotron hanya terpasang di salah satu sudut kota.
Daya jangkau pemanfaatan videotron akan sangat terbatas.
Tambahan pula, biaya operasionalisasi videotron akan membengkak.
Lagi pula, mental masyarakat kita adalah barang-barang publik cenderung untuk tidak diurus.
“Pertanyaan kita adalah apa urgensi atau pentingnya pemerintah memasang videotron?” tanya dia.
Menurut Urbanus, pemasangan videotron menggambarkan bahwa pemerintah lebih suka membangun monumen-monumen kesombongan.
Monumen kesombongan adalah monumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mengenang keberhasilan dia dalam membangun suatu daerah pada tataran fisik.
Pada masa Bupati Ansar Rera, misalnya, demikian Urbanus, pemerintah membangun berbagai macam monumen seperti Monumen Tsunami di Taman Kota Maumere, gedung Sikka Inovation Center, Sikka Convention Center, dan tugu-tugu di setiap perempatan di Kota Maumere.
Pembangunan tugu-tugu menggunakan dana dari corporate social responsibility (CSR), sementara pembangunan monumen lainnya menggunakan dana daerah.
Menurut Urbanus, pemasangan videotron juga merupakan salah satu bentuk monumen kesombongan pada masa pemerintahan Robby Idong.
Alih-alih menuntaskan problem beasiswa pendidikan yang tidak pernah jelas hingga sekarang, pemerintah lebih suka menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk pengadaan videotron.
Erlyn Lasar, Pengajar di PLB Ledalero, Peserta Program Pendidikan Vokasi dan Pariwisata 2019 di Australia berpendapat, adalah bagus kalau Maumere sedang bergerak menuju arah digital semacam itu.
Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah cukup compact fasilitas tersebut? Seberapa efektif fasilitas itu membantu hajat hidup masyarakat kota? Adakah regulasi yang jelas tentang nasib papan-papan iklan atau media lain yang selama ini mengotori jalan dan/atau elemen lain yangg oleh karena kehadiran si TV di tengah kota bisa dimusnahkan sebagai follow up pengadaan fasilitas macam itu?
Menurut Erlyn, soal biaya Rp1,3 Miliar, pergerakan menuju digitalisasi media memang tidak pernah murah.
“Untuk skala Maumere, saya beranggapan, Rp1,3 Miliar masih lebih efisien diposkan ke pembangunan manusia sebelum pengadaan fasilitas. Sebab, belajar dari kota yang sudah lebih maju, fasilitas adalah penunjang mental masyarakat, bukan pendorong mental. Because, it doesn’t work that way. It never works that way,” ungkap dia.
Bang Jefry, Penggiat di Shoes for Flores, berpendapat, alangkah baiknya kalau fungsi dari videotron itu bisa menyentuh aktivitas teman-teman di akar rumput.
Menurut dia, komunitas-komunitas, yang selama ini berkembang memajukan Maumere dengan caranya masing-masing, bisa diberikan porsi agar bisa mengakses fungsi publikasi dari videotron itu.
“Artinya, bisa nampang menunjukkan profil mereka lewat videotron. Jadi, masyarakat bisa tahu kalau ternyata di Maumere ada KAHE, SFF, MDC, Maumere TV, dan lain sebagainya,” katanya.
Jefry menandaskan, pengadaan videotron tidak boleh hanya sekadar menjadi agenda pemerintah atau swasta berduit yang punya kepentingan mengakses videotron itu.
Namun, masyarakat bawah, dalam hal ini komunitas-komunitas kreatif pun bisa ikut menggunakan fasilitas ini. Tentu dengan syarat-syarat yang memudahkan untuk komunitas.
“Jadi, adanya videotron dengan dana bejibun itu juga bisa mengena dampaknya untuk masyarakat,” katanya.
Dosen Komunikasi UNIPA Maumere Rini Kartini berpendapat, videotron merupakan salah satu media menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
Akan tetapi, dari segi daya jangkauan, videotron tak cukup luas menjangkau kalayak ramai.
Menurut Rini, kalau memang videotron dimaksudkan untuk promosi, maka iklan-iklan dari masyarakat harus lebih banyak dari pada iklan-iklan komersil.
Akan tetapi, Rini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi.
Kalau tujuan videotron adalah penyebarluasan informasi, maka mestinya pemerintah sadari dan tingkatkan peran media-media di Kabupaten Sikka.
Mestinya, APBD mengalir juga ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
Pemerintah terkesan tidak memperhatikan media LPP.
Menurut Rini, hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan videotron ini adalah keselamatan para pengguna jalan.
Berdasarkan pengalaman, terdapat sejumlah pengendara yang begitu asyik menonton videotron, lalu lupa memerhatikan lalu lintas, dan kemudian terjadilah kecelakaan. (Yuven/Sil/Eka)