Kupang, Ekorantt.com – Komisi I DPRD Provinsi NTT meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten menganggarkan dana untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi kabupaten penyelenggara dan tetap mengedepankankan protokol Covid-19.
“Karena dulu tidak ada anggaran untuk pengadaan APD. Pemerintah dan KPU di masing-masing daerah yang tanggung semuanya,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Jonas Salean usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu Provinsi NTT, Rabu (17/6/2020).
(Baca juga: Tahapan Pilkada Serentak NTT Kembali Dilanjutkan)
Komisi I, kata Jonas, juga meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait tahapan baru Pilkada dan dampak protokol new normal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di NTT.
“Kita minta penjelasan dari KPU dan Banwaslu NTT soal tahapan-tahapan Pemilukada terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020,” jelasnya.
Jonas mengatakan, dewan perlu mengetahui seacara detail tentang tahapan Pilkada sesuai PKPU Nomor 5 karena sebelumnya tahapan-tahapan Pilkada sudah ada dan dijalankan namun karena pandemi Covid-19 menyebabkan seluruh tahapan ditunda.
Ia juga mengatakan, sesuai penjelasan KPU dan Bawaslu NTT, saat ini KPU kabupaten penyelenggara Pilkada serentak melaksanakan instruksi PKPU nomor 5 yakni pelaksanaan tahapan sejak tanggal 15 Juni sampai dengan waktu pencoblosan pada 9 Desember 2020.
Jonas juga mempertanyakan anggaran tambahan sebesar 1,2 tirliun dari KPU RI. Dirinya mempertanyakan apakah dana sebesar itu akan diberikan kepada daerah-daerah untuk menyelenggarakan Pilkada.
Ia memberi contoh, misalnya di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, anggarannya sangat kecil sekali. Dengan tambahan anggaran, penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu dapat bekerja maksimal.
Diharapkan juga agar calon petahana tidak menggunakan bantuan-bantuan sosial dan bantuan Jaring Pengaman Sosial dari pemerintah untuk kepentingan kampanye.
“Meskipun belum ada penetapan calon kepala daerah dari KPU. Namun ada calon kepala daerah yang rela tidur di kampung-kampung untuk membagikan bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian ada juga yang memobilisasi ASN baik itu camat maupun kepala dinas untuk membagikan bantuan itu,” ungkapnya.
Kontributor: Patrick Padeng
