Maumere, Ekorantt.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi dan pembaruan standar pelayanan publik.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kabupaten Sikka.
FGD yang berlangsung di Kantor BPS Sikka, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kamis, 24 April 2025, dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Sikka, Kristanto Setyo Utomo dan dihadiri perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten Sikka, akademisi dan mahasiswa Universitas Nusa Nipa, Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika), serta awak media.
Kristanto menegaskan, FGD menjadi langkah penting untuk menyerap langsung aspirasi publik mengenai kualitas layanan yang telah diberikan oleh BPS.
“Tujuannya untuk mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan publik, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman,” ujarnya.
Materi utama dalam diskusi mencakup review dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik yang selama ini diterapkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Bab IV, yang mewajibkan setiap instansi pelayanan publik menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar layanan secara transparan dan partisipatif.
Kristanto mengatakan, saat ini bentuk layanan yang diberikan telah disederhanakan menjadi tiga jenis utama, yaitu: konsultasi statistik, layanan perpustakaan, dan rekomendasi kegiatan statistik.
Penyesuaian ini mengikuti ketentuan Perka BPS Nomor 65 Tahun 2024. Kristanto juga menegaskan bahwa seluruh layanan BPS diberikan secara gratis, tanpa pungutan biaya.
Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan. Salah satunya adalah usulan penambahan pojok statistik di berbagai kampus di Maumere. Pojok statistik baru tersedia di Universitas Nusa Nipa.
Menanggapi hal tersebut, Kristanto mengatakan, penempatan pojok statistik bertujuan memudahkan akses mahasiswa dan dosen terhadap data dan hasil kerja BPS dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan riset.
Masukan lain yakni meminta BPS melakukan sosialisasi kepada instansi teknis terkait penyajian data yang sesuai standar nasional, agar data yang dihasilkan BPS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh akademisi, pemerintah daerah, media, dan LSM.
Permintaan khusus juga datang dari Forsadika, yang mendorong agar layanan perpustakaan BPS dapat diakses dengan lebih ramah oleh penyandang disabilitas, termasuk penyediaan juru bicara khusus.
Kristanto menyatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara oleh perwakilan dari OPD, media, mahasiswa, dan Forsadika sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sikka.
