Foto: Mojok.co

Ujaran kebencian bernada rasisme yang diduga dilakukan oleh aparatur Negara dan koordinator aksi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat, 16 Agustus 2019 lalu dinilai oleh warga Papua sebagai kejadian biasa yang selalu berulang saban tahun.

Aksi demonstrasi damai yang kemudian berujung rusuh di sejumlah titik di Papua seperti di Sorong, Manokwari, Deiyai, dan Jayapura adalah akumulasi amarah massa rakyat Papua terhadap rasisme yang selalu berulangtahun itu.

Akan tetapi, rasisme bukanlah persoalan Papua satu-satunya.

Dalam catatan Komnas Perempuan, sekurang-kurangnya terdapat beberapa persoalan penting di Papua yang mesti segera ditanggulangi, yakni pertama, eksploitasi sumber daya alam dan alih fungsi hutan/lahan serta kerusakan lingkungan yang membuat rakyat Papua tercabut dari lingkungan hidup, ekosistem, dan rujukan nilainya.

Kedua, persepsi keamanan pemerintah yang kontradiktif, yaitu masih menganggap penempatan aparat keamanan sebagai solusi masalah di Papua.

Ketiga, korban pelanggaran HAM yang tidak dipulihkan.

Keempat, upaya-upaya penyejahteraan masyarakat Papua hanya dinikmati oleh kelompok elite, bukan masyarakat Papua.

Kelima, persoalan kependudukan/demografi dan minimnya politik afirmasi bagi orang-orang Papua pada peran-peran strategis.

Keenam, layanan publik yang tidak efektif.

Ketujuh, kondisi kesehatan yang buruk.

Kedelapan, minimnya perlindungan bagi perempuan pembela HAM.

Komnas Perempuan membahasakannya sebagai “kekecewaan orang Papua yang tidak dituntaskan di tiap rezim.”

Secara ringkas, persoalan Papua adalah persoalan kapitalisme neo-liberal yang melahirkan krisis ekologis secara berkepanjangan, pelanggaran HAM yang tak pernah dituntaskan, korupsi yang menggurita di kalangan para penyelenggara Negara, dan absennya pengakuan Negara terhadap kekhasan dan keanekaragaman identitas budaya Papua.

Acap kali, rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua, yang sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru hingga kini, terjadi karena ketidakmampuan Negara menerapkan politik pengakuan atau politik diferensiasi.

Alih-alih mengakui, Negara, terutama Negara Orde Baru, melakukan politik penyeragaman.

Atas nama “Persatuan Indonesia”, segala sesuatu di-seragamkan.

Padahal, hanya dengan pengakuan-lah identitas seseorang atau kelompok diakui.

Ketiadaan pengakuan menyebabkan identitas kultural seseorang atau kelompok dilecehkan atau di-diskriminasi.

Akan tetapi, jika semua persoalan di atas bisa diringkas ke dalam satu kata, maka kata yang layak untuk itu adalah kapitalisme.

Persoalan Papua, sebagaimana persoalan di belahan bumi lainnya, adalah persoalan kapitalisme dan kolonialisme gaya baru merebut alat-alat produksi utama di sana.

Persoalan-persoalan lainnya, persoalan politik identitas, misalnya, adalah catatan kaki dari persoalan kapitalisme.

Papua antara lain kaya akan emas.

Dan emas adalah salah satu sumber daya kapital yang terbesar untuk mengkonsentrasi dan mengakumulasi kekayaan.

Siapa kapitalis yang tidak terpancing naluri akumulasi primitif-nya atau akumulasi dengan perampasan-nya mana kala melihat tanah di Papua bertaburan emas?

Cerita tentang Papua adalah cerita tentang pertarungan kapital.

Andaikata Papua itu miskin, maka takkan pernah ada konflik-konflik berdarah seperti sekarang.

Sama seperti takkan ada perang berkepanjangan andaikata Timur Tengah tidak punya sumber daya minyak yang berkelimpahan.

Karena persoalan Papua terakumulasi sejak lama dan berakar pada sistem ekonomi kapitalistis yang barbaristik, maka cara penanggulangan persoalan di sana harus dilakukan secara lebih hati-hati.

Sejauh ini, pemerintah masih menerapkan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan konflik.

Alih-alih solusi, pendekatan keamanan malah dikritik sebagai biang keladi pelanggaran HAM di Papua.

Di samping itu, pendekatan keamanan semakin mengeraskan konflik horizontal antarwarga Papua sendiri.

Mesti dicari sebuah cara baru bagi Papua.

Di satu sisi, 8 tahun silam, Dr. Neles K. Tebay dalam artikel “Mendengarkan Harapan Orang Papua” pernah mengingatkan pemerintah tentang pentingnya mendengarkan warga lokal Papua (Kompas, Sabtu, 31 Agustus 2019, p. 6).

Presiden Jokowi juga sudah berjanji akan membangun dialog dengan orang Papua.

Namun, seperti awasan Neles, dialog tidak boleh hanya terjadi di tingkat elite politik.

Sebaliknya, pemerintah mesti bangun dialog langsung dengan rakyat Papua.

Dari perspektif Pemerintah, mendengarkan rakyat Papua bicara adalah langkah awal mengobati penderitaan massa rakyat di sana.

Akan tetapi, di sisi lain, dari perspektif rakyat Papua, gerakan massa rakyat Papua jauh-jauh lebih penting untuk men-smash kapitalisme neoliberal yang memiskinkan massa rakyat di sana.

Dialog dan sikap saling mendengarkan penting, tetapi tidak cukup progresif untuk menghalau pertarungan para kapitalis di Papua.

Oleh karena itu, tak pernah bisa dibenarkan jikalau TNI/Polri membungkam aksi massa di sana dengan dalih “NKRI Harga Mati” tanpa pernah memedulikan jeritan rakyat Papua akibat kuk kapitalisme yang maha berat itu.

Biarkan rakyat Papua melakukan massa actie dan berbicara tentang serta menentukan sendiri nasibnya di masa depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here