Maumere, Ekorantt.com – Puluhan aktivis mahasiswa Kabupaten Sikka yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) Maumere mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sikka, Kamis (26/11/2010) Mereka melakukan aksi damai untuk menolak usulan dan pembahasan kenaikan tunjangan DPRD.
Forkot Maumere menyesalkan sikap politik DPRD Sikka yang meminta kenaikan tunjangan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
Mereka mencontohkan kasus warga di Kecamatan Mapitara yang meninggal baru-baru ini akibat buruknya infrastruktur jalan.
“Menurut saya DPRD Sikka harus lebih berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepada kepentingan pribadi. Infrastruktur jalan di kabupaten ini masih butuh perhatian serius dan anggaran besar ironinya DPRD Sikka justru perjuangkan tunjangan untuk diri mereka,” beber seorang orator aksi.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Sikka, Donatus David menjelaskan bahwa usulan kenaikan tunjangan DPRD masuk dalam pembahasan anggaran 2021.
“Proses ini sudah berjalan sesuai dengan aturan PP 18 tahun 2017. Proses sementara dibahas oleh tim anggaran pemerintah dengan tim anggaran DPRD,” kata David.
“Secara teknis kita serahkan kepada pemerintah sesuai dengan regulasi didalam peraturan menteri keuangan. Artinya PP 18 yang mempedomani protokoler keuangan pimpinan dan anggota DPRD, ” tambahnya.
David menjelaskan, tunjangan DPRD merupakan hal penting terkait hak dan kewajiban wakil rakyat. Khusus di Kabupaten Sikka sendiri tunjangan DPRD belum sesuai harapan sebagaimana yang diatur dalam PP 18 tahun 2017.
Tunjangan DPRD, kata David, masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya menerima niat baik para mahasiswa dan akan menyikapinya.