PMKRI Tuntut Penambahan Fasilitas dan SDM di Dukcapil Ende

Ende, Ekorantt.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende mendatangi kantor DPRD Ende pada Jumat (28/5/2021). Mereka menuntut DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ende untuk menyediakan fasilitas dan menambah SDM pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Ende.

Disaksikan Ekora NTT, para aktivis PMKRI Cabang Ende yang dipimpin Ketua Presidium Erikson Rome diarahkan menuju ruang sidang Komisi 1 DPRD Ende. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede dan beberapa wakil rakyat lainnya seperti Baltasar Sayetua, Virgilius Kami, Yani Kota, Agus Pake, dan Mahmud.

Tampak hadir juga Asisten Administrasi Setda Ende Abraham Badu, Kepala Kesbangpolinmas Gabriel Dala, dan Kadis Dukcapil Ende Lambertus Sigasare.

Di hadapan DPRD dan pemerintah, PMKRI mendesak perbaikan pelayanan secara komprehensif pada Dinas Dukcapil Ende.

PMKRI menilai pelayanan di dinas tersebut perlu dibenahi secara serius, baik dengan menambah fasilitas maupun menambah pegawai. Langkah ini dilakukan demi mempercepat pengurusan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat.

iklan

Kehadiran PMKRI Cabang Ende merupakan buntut dari kejadian keributan antara oknum warga dan pegawai Dukcapil yang terjadi pada 25 Mei silam saat pengurusan dokumen kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare mengakui bahwa pihaknya mengalami kekurangan 25 pegawai bila mengacu pada analisis beban kerja.

Selain itu, akses peralatan dan gedung kantor Dukcapil Ende, kata Sigasare, sangat tidak representatif.

Pihak Dukcapil telah mengajukan anggaran untuk penambahan fasilitas dan pegawai. Namun hingga saat ini belum dijawab.

Dalam diskusi, para wakil rakyat mengusulkan kepada Bupati Ende Djafar Achmad agar kantor Dukcapil Ende segera dipindahkan ke Kantor BPBD Kabupaten Ende.

Anggota DPRD Ende juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menambah pegawai pada instansi dimaksud agar pelayanan kepada warga berjalan normal.

“Kita akan keluarkan rekomendasi dan berkoordinasi dengan Bapak Bupati, baik soal tenaga atau sumber daya manusia maupun pembiayaan untuk kelengkapan fasilitas. Rapat perubahan anggaran nanti, berapa pun biaya untuk pemenuhan fasilitas di Dukcapil harus jadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala,” ujar Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede.

TERKINI
BACA JUGA