Ruteng, Ekorantt.com – Kebijakan Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan (nakes) menuai banyak kontroversi.
Kebijakan ini dilakukan Nabit setelah sebelumnya ratusan nakes menggelar aksi damai di Kantor DPRD dan Bupati Manggarai.
Mereka meminta pemerintah setempat segera menerbitkan surat perintah kerja (SPK) tahun 2024. Permintaan itu dilakukan karena tenaga honorer kesehatan mengeluh dengan penerbitan SPK yang terlambat.
Hingga saat ini kebijakan pemecatan tersebut masih menjadi ‘buah bibir’ publik setiap kali membuka ruang diskusi.
Nabit menyentil kembali soal nasib para nakes itu pada Musrenbangkab RKPD dan Rembuk Stunting yang digelar di Aula MCC Ruteng pada Jumat, 19 April 2024.
“Yang penting kalau sudah kerja, kerja baik-baik. Kalau sudah punya kerja jangan demo ke mana-mana lagi, terutama yang kerja di sektor pemerintahan,” tegasnya.
Nabit juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar selalu menegakkan disiplin. Kata dia, semua boleh berpendapat, namun tidak untuk melakukan demonstrasi.
“Tidak ada ruang untuk itu,” imbuh politisi PDIP itu.
Menurut Nabit, ketika orang sudah masuk dalam sistem atau organisasi maka haknya akan dibatasi oleh kewajibannya dalam organisasi itu.
“Ini bukan soal kebebasan berpendapat,” terangnya.
Analogi Agama
Nabit menganalogikan aturan organisasi seperti hidup beragama. Dalam menyembah Tuhan pun ada aturan.
“Di luar aturan itu tidak boleh. Padahal mau sembah Tuhan tadi. Apalagi kita berorganisasi. Apalagi kalau kita berada dalam sistem birokrasi yang memang kita harus tunduk pada aturan-aturan itu dan tunduk pada kesepakatan-kesepakatan di dalamnya,” jelasnya.
Nabit mengaku kesal jika ada unsur-unsur dalam Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang turut memberi ‘angin’ serta menyetujui tindakan-tindakan seperti itu.
“Pemerintah model apa ini. Pegawai negeri model apa ini? Saya tidak paham,” katanya dengan nada kesal.
Ia mempersilakan keluar bagi pegawai yang ingin bagian dari luar pemerintah. Pemerintah membutuhkan soliditas dan hidup dalam aturan yang sama, kata Nabit.
Ia pun mengajak agar selalu semangat dalam menegakkan aturan, bukan untuk kepentingan politik sesaat.
“Kemudian kita harus berantem di dalam, berkelahi di dalam membela sana-sini meskipun kita tahu apa yang kita bela ada di luar garis,” ungkapnya.
Tetap Lepaskan 249 Nakes
Dalam pernyataannya, Nabit bersikeras tetap melepaskan 249 tenaga kesehatan yang dinilai tidak disiplin.
“Tentu bapa ibu tahu apa yang terjadi dua minggu terakhir. Dan saya tetap dalam posisi melepas 249 nakes. Saya dalam posisi itu,” katanya.
“Hari ini akan ada permintaan maaf. Permintaan maaf sebagai manusia tentu ya, apalagi kita habis Paska dan Idulfitri ya maaf-maafan kan boleh.”
Namun, dalam penegakkan disiplin tidak boleh diletakkan dalam kepentingan pribadi atau personal, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan.
Nabit pun mengingatkan lagi bagi unsur-unsur yang masih menginginkan bagian dari pemerintah untuk berhenti bermanuver.
“Sekali lagi saya ingatkan berhenti bermanuver!” pintanya.
“Dalam posisi apa pun Anda, berhenti bermanuver. Mari kita dalam satu jalur yang sama untuk menegakkan aturan,” sambungnya.
Nakes Minta Maaf
Ratusan tenaga kesehatan mendatangi Kantor Bupati Manggarai pada Jumat, 19 April 2024.
Kehadiran ratusan tenaga kesehatan yang baru saja dipecat ini datang untuk menemui Nabit dan menyampaikan permintaan maaf.
Nabit yang didampingi sekretaris daerah Fansi Aldus Jahang menerima permintaan maaf para nakes. Namun, untuk memperkerjakan mereka kembali ia meminta waktu untuk mengambil keputusan yang tepat.
Usai beraudiensi dengan para nakes wartawan pun meminta Nabit untuk diwawancara. Akan tetapi, ia mengarahkan awak media untuk mewawancarai sekretaris daerah.
“Penjelasan bupati mengatakan untuk bersabar kami diberi waktu tentu juga tidak terlalu lama untuk membicarakan dan membahas secara internal dalam kaitan itu,” kata Jahang.
Artinya, kata dia, bupati telah menyampaikan kepada para nakes bahwa mereka telah bekerja begitu lama, sudah berbakti. Karena itu untuk kelanjutan dari masalah ini akan dibicarakan.
Ketika ditanya perbedaan pernyataan yang disampaikan Nabit saat Musrenbangkab dengan bertemu langsung, Jahang mengatakan “kita pakai pernyataan yang ini”. Pernyataan yang dimaksud adalah pernyataan saat bertemu langsung dengan para nakes, bukan pernyataan ketika Musrenbangkab.
Jahang bilang, uang upah selama tiga bulan ini untuk para tenaga kesehatan masih dalam APBD.
“Jadi kalau ada isu di luar bahwa itu tidak ada anggaran, anggarannya ada di APBD 2024. Proses lanjutnya setelah ini pembahasan internal,” tutupnya.