Ruteng, Ekorantt.com – Pernyataan Gubernur NTT, Melkiades Lama Lena yang melarang para penentang proyek geotermal berdemonstrasi, memantik tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Serikat Pemuda NTT (SP NTT) di Jakarta.
Mereka cukup kaget pernyataan seperti itu keluar dari mulut seorang gubernur. Bagi mereka, larangan berdemonstrasi adalah bentuk pembungkaman suara kritis.
“Pernyataan yang diungkapkan Melki sangat tidak sejalan dengan gagasan visinya khususnya pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan,” kata Ketua SP NTT, Saverius Jena kepada Ekora NTT, Senin, 14 April 2025.
Jena menanyakan urgensi Melki melarang publik berdemonstrasi. Padahal warga maupun aktivis berdemonstrasi karena pemerintah memaksa agar proyek yang diklaim ramah lingkungan itu tetap terjadi.
“Apa garansinya upaya Pemerintah Provinsi NTT dapat melahirkan solusi menguntungkan bagi warga lingkar proyek geotermal?”
Sebelumnya, Melki Laka Lena melarang pihak yang menentang proyek panas bumi untuk melakukan demonstrasi.
“Jadi jangan lagi ada demo-demo lagi. Stop sudah, ya!” kata Melki kepada awak media usai bertemu Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat pada Sabtu, 12 April lalu.
Dia mengklaim pemerintah dan pihak terkait sedang “duduk bersama cari solusi.” Ia tidak menginginkan urusan geotermal mengganggu semua pembangunan di NTT.
“Kita ini banyak sekali urusan, jadi jangan urusan geotermal membuat semua kita masih bertengkar terlalu lama,” tuturnya.
Melki bilang pemerintah akan membentuk tim cek fakta, dengan melibatkan unsur yang menolak maupun yang pro geotermal.
“Kita masih bangun banyak hal, banyak urusan yang lebih penting dari sekadar urusan hanya ribut soal geotermal.”
Proyek panas bumi yang dapat merusak lingkungan akan diberhentikan, kata Melki.
Namun, bagi proyek yang sedang berjalan dan dinilai bagus, maka tetap akan dilanjutkan. Sementara yang kurang bagus bakal diperbaiki.
“Jadi begini, ya. Jadi begini. Yang sudah bagus itu tetap berjalan, yang kurang bagus kita perbaiki sampai jadi betul-betul bagus. Yang sama sekali itu memang tidak bisa diteruskan, stop,” tegasnya.
Melki menjelaskan, terdapat lima isu utama dalam industri pertambangan, yaitu teknis pertambangan, lingkungan, pembagian hasil, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan keamanan.
Ia mengklaim dirinya sebagai orang yang berpengalaman lima tahun membantu Purnomo Yusgiantoro, sebagai menteri ESDM.
“Semua isu tambang pasti model begini, dulu soal freeport saja kami bisa beresin, masa geotermal tidak.”
“Karena semua maksud baik, karena itu pasti ada titik temunya,” sambungnya.
Melki pun meminta awak media agar membantu membangun narasi yang sifatnya solutif.
“Diskusinya dibikin yang solutif, jangan banyakkan dibikin jadi pro kontra berlebihan,” tegas Melki.
 di Jakarta.){kind=link}