Sudirman Said: Indonesia Butuh Kepemimpinan yang Bertumpu pada Integritas

Satu persen orang terkaya menguasai lebih dari separuh ekonomi nasional, kelompok miskin bertambah lebih dari 10 juta orang

Ruteng, Ekorantt.com – Krisis kepercayaan pada institusi negara membuat gagasan kepemimpinan yang tidak bergantung pada jabatan kembali relevan dibicarakan. Di tengah Indeks Persepsi Korupsi yang terus merosot dan lembaga penegak hukum yang saling sandera di depan publik, Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menilai Indonesia tak bisa lagi berharap penuh pada kepemimpinan yang lahir dari kursi kekuasaan semata.

Di hadapan ratusan delegasi Kongres Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ke-34 di di Unika Indonesia Santu Paulus Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur, ia mengajak aktivis mahasiswa membangun kepemimpinan intrinsik, yaitu kepemimpinan yang sumber kekuatannya bukan otoritas formal, melainkan nilai dan karakter yang dibangun sendiri oleh seseorang dari waktu ke waktu.

“Kita patut syukuri semua kemajuan yang telah kita capai sebagai bangsa. Tetapi harus kita sadari bahwa keadaan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja,” kata Sudirman membuka paparannya, Selasa, 21 Juli 2026.

Sudirman memaparkan angka yang bertolak belakang dengan proyeksi Indonesia Emas 2045. Dalam sepuluh tahun terakhir, seiring pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, peringkat Indeks Persepsi Korupsi justru anjlok dari 88 ke 109. Satu persen orang terkaya menguasai lebih dari separuh ekonomi nasional, kelompok miskin bertambah lebih dari 10 juta orang, dan sekitar 19 juta lulusan SMA berstatus tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan apa pun.

Gejolak pasar keuangan turut jadi buktinya. Bank Indonesia berulang kali menggelontorkan cadangan devisa untuk menahan pelemahan rupiah, namun hasilnya tetap salah satu periode terburuk dalam sejarah pasar modal domestik.

“Negara boleh membungkam para intelektual, boleh menyingkirkan para aktivis, boleh mengendalikan partai-partai, boleh membuat parlemen itu lumpuh, boleh mencengkeram penegak hukum. Yang tidak bisa diatur adalah pasar,” jelas Sudirman.

Ia berkata, pasar merupakan pengontrol dan penyeimbang yang kuat, sehingga praktik korupsi, lemahnya tata kelola, dan menurunnya indeks demokrasi akan berdampak nyata terhadap kondisi ekonomi.

Di tengah gambaran suram itu, Sudirman tetap meyakini ada alasan untuk optimistis, digali dari sejarah bangsa ini. Setiap lompatan besar Indonesia, dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga Reformasi, selalu digerakkan oleh kaum muda dan kaum terpelajar.

Menurutnya, modal generasi sekarang jauh lebih besar dibanding 1908, saat hampir seluruh penduduk buta huruf dan cuma ada 178 mahasiswa pribumi di seluruh negeri. Hari ini Indonesia punya sekitar 25 juta mahasiswa dan hampir 3.000 perguruan tinggi.

“Secara keseluruhan kita punya kemauan untuk mendobrak, melawan status quo, dan melakukan perbaikan,” katanya, mengutip pesan lama Bung Karno dan Bung Hatta bahwa perjuangan generasi sekarang justru lebih berat karena lawannya bukan penjajah asing, melainkan korupsi, penindasan, dan ketimpangan yang tumbuh dari bangsa sendiri.

Sayangnya, kata Sudirman, capaian demokrasi hasil Reformasi tidak dirawat baik dalam satu dekade terakhir. KPK dilemahkan, penegakan hukum melempem, parlemen kehilangan fungsi kontrolnya, dan partai politik berubah jadi arena transaksi elite.

Ia menyebut kondisi ini sebagai lubang hitam yang harus segera diangkat keluar, dan dari situ menawarkan tiga model kepemimpinan yang mesti tumbuh bersamaan: institusional, yang membenahi kelembagaan rusak; kolektif, karena tidak ada satu tokoh pun yang sanggup membereskan persoalan sebesar ini sendirian; dan yang paling ia tekankan malam itu, kepemimpinan intrinsik.

Sudirman mengatakan kepemimpinan intrinsik tidak bertumpu pada jabatan atau otoritas, melainkan pada nilai, integritas, kompetensi, dan kemampuan menggerakkan orang sehingga diikuti karena wibawa dan rasa hormat, bukan karena kekuasaan, rasa takut, atau kepatuhan.

“Basisnya adalah kekuatan personal, bukan kekuatan jabatan, dan personal power melekat pada diri kita, tidak peduli apakah kita naik, turun, bergeser, berhenti bekerja, atau pensiun,” jelas Sudirman.

Pesan senada datang dari sejumlah tokoh lain yang turut hadir dan memberi sambutan. Rektor IFTK Ledalero Otto Gusti Madung menegaskan posisi PMKRI sebagai ruang pembentukan karakter kebangsaan.

“PMKRI bukan saja organisasi kemahasiswaan, tetapi merupakan sekolah demokrasi yang harus menjadi jalan bagi kembalinya moralitas dalam bernegara,” katanya.

Agustinus Setyo Wibowo mengingatkan agar perbaikan bangsa tidak menunggu keadaan memburuk lebih dulu.

“Banyak negara dan bangsa yang melakukan pembenahan mendasar karena dipaksa keadaan. Kita tidak ingin Indonesia harus mengalami penderitaan, baru kita sadar untuk menata diri. Ongkosnya akan terlalu mahal,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unika Indonesia Santu Paulus Ruteng Manfred A. Habur menitipkan pesan agar nilai keagamaan tidak lepas dari peran para kader PMKRI ke depan.

“Ajaran sosial gereja harus menjadi pijakan moral bagi para aktivis PMKRI, untuk mengemban panggilan kepemimpinan ke depan,” katanya.

Ia juga berpesan agar mahasiswa terus mengasah gagasan dan membangun jembatan ketimbang tembok. “Jaga integritas, bangun kompetensi, perbanyak jejaring, tapi benamkan ego, benamkan kepentingan diri sendiri,” tutupnya.

Kongres di Ruteng itu turut dihadiri Rektor Unika Indonesia Santu Paulus Ruteng Manfred A. Habur beserta jajaran pejabat struktural kampus, Agustinus Setyo Wibowo, anggota DPR RI Benny K. Harman, Rektor IFTK Ledalero Otto Gusti Madung, Ketua Presidium Nasional PMKRI Susana Florika Kandaimu, ratusan delegasi peserta kongres dari seluruh Indonesia, serta civitas akademika Unika Indonesia Santo  Paulus Ruteng.

TERKINI
BACA JUGA