Ende, Ekorantt.com – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk membangun hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak gempa Flores pada 15 Agustus lalu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
“Huntara yang dibangun oleh pemerintah berukuran 4 x 6 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp34 juta per unit,” kata Staf Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jahidin Chilo, kepada awak media di Ende pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi rumah terdampak gempa, kata Chilo, untuk tahap pertama pihaknya membangun 53 unit huntara. Sebanyak delapan unit sudah dibangun.
“Huntara yang telah rampung itu berada di Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Ndona,” ujar Chilo.
Ia menjelaskan, pembangunan huntara seharusnya dilakukan setelah dokumen By Name By Address (BNBA) ditandatangani dan diajukan kepada pemerintah pusat. Namun, pembangunan dipercepat karena mempertimbangkan kondisi warga yang rumahnya rusak berat dan tidak memiliki tempat tinggal.
“Karena pertimbangan kondisi lapangan, khususnya masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tidak ada tempat tinggal, maka pembangunan huntara dipercepat sebelum pengajuan dokumen BNBA,” kata dia.
Chilo menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 10.090 unit rumah di Kabupaten Ende yang dilaporkan terdampak gempa dan telah masuk dalam proses pendataan serta verifikasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 unit rumah telah selesai diverifikasi pada tahap pertama.
“Hasil verifikasi menentukan kategori kerusakan rumah, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” jelas Chilo.
Pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Sementara untuk rumah rusak berat, pemerintah akan membangun hunian tetap dengan nilai Rp70 juta.
Menurut Chilo, sekitar 55 persen rumah yang sebelumnya dilaporkan rusak tidak masuk kriteria setelah dilakukan verifikasi lapangan. Salah satu pertimbangannya adalah tingkat kerusakan berada di bawah 20 persen.
“Misalnya hanya dapur dan teras yang rusak, bukan badan rumah utama, itu tidak masuk kriteria,” katanya.
Terhadap hasil verifikasi tahap pertama, pemerintah masih membuka ruang bagi warga dan kepala desa untuk mengajukan sanggahan.
Sanggahan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali oleh tim teknis di lapangan untuk memastikan kondisi rumah yang dilaporkan.
Jika setelah pemeriksaan ulang tingkat kerusakan tetap tidak memenuhi kriteria, BNPB mendorong pemerintah daerah menggunakan anggaran Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende.
“Misalnya tingkat kerusakannya di bawah 20 persen dan jika diperbaiki membutuhkan anggaran sekitar Rp10 juta, maka bisa dibantu oleh pemerintah daerah dengan anggaran dari Bantuan Presiden,” kata Chilo.
Ia meminta pemerintah daerah tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa transisi pemulihan pascagempa.
Begitu pula BNPB terus mendorong pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan serta menyalurkan logistik yang masih tersedia di posko sesuai kondisi dan kebutuhan warga.
