Perempuan, Krisis Ekologi, dan Negara yang Pekak

Setiap kali negara bicara soal pembangunan, yang disebut selalu pertumbuhan, investasi, dan energi.

Oleh: Sr. Herdiana Randut, SSpS*

Hari ini di kampung-kampung, kita masih mendengar perempuan tidak pernah bicara soal perubahan iklim dengan bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka bicara dengan bahasa yang lebih jujur: sumur yang mengering, sungai yang berubah warna, dan ladang yang tiba-tiba berpagar.

Mereka tidak menyebutnya krisis ekologi. Mereka menyebutnya susah hidup. Dan justru dari susah hidup itulah, kita seharusnya mulai mendengarkan. Setiap kali negara bicara soal pembangunan, yang disebut selalu pertumbuhan, investasi, dan energi. Yang jarang disebut adalah siapa yang membayar ongkosnya.

Setiap kali negara bicara soal pembangunan, yang disebut selalu pertumbuhan, investasi, dan energi. Yang jarang disebut adalah siapa yang membayar ongkosnya.

Di Flores Barat, di Manggarai, di banyak kampung di Indonesia, ongkos itu dibayar oleh perempuan. Mereka yang harus berjalan lebih jauh ketika mata air mengering. Mereka yang harus mencari air bersih ketika sungai tercemar proyek. Mereka yang harus menjelaskan kepada anaknya kenapa ladang keluarga kini berpagar dan tidak bisa lagi dimasuki.

Manusia dan alam memang tidak pernah terpisah. Tetapi dalam praktik pembangunan hari ini, relasi itu telah berubah menjadi relasi eksploitasi. Alam diperlakukan sebagai objek yang bisa dikeruk, perempuan diperlakukan sebagai pelengkap yang bisa didiamkan.

Dua penindasan yang berbeda, tetapi lahir dari logika yang sama: dominasi. Saya melihat di sinilah ekofeminisme menjadi relevan, bukan sebagai jargon akademik, melainkan sebagai cara untuk membaca persoalan kita secara jujur.

Ekofemisme dan Penindasan Perempuan

Dalam buku The Ecofenism, womens, 1989 dijelaskan ekofeminisme, sejak awal menolak cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia khususnya laki-laki, sebagai pusat kehidupan. Ia juga menolak androsentrisme yang menempatkan pengalaman laki-laki sebagai ukuran kebenaran.

King dalam buku ini sudah mengingatkan: penindasan terhadap perempuan tidak bisa dipisahkan dari penindasan terhadap alam. Selama perempuan dianggap rendah, alam akan terus dianggap rendah. Kebencian terhadap perempuan dan kebencian terhadap alam saling menguatkan, karena keduanya lahir dari sistem yang sama.

Mies dan Shiva pada 2014 dalam The Womens Spirit menegaskan hal itu dengan lebih tajam. Perempuan dan alam memiliki nasib yang serupa karena keduanya ditindas oleh kekuatan patriarkal yang sama.

Maka tidak masuk akal membicarakan penyelamatan lingkungan tanpa membicarakan pembebasan perempuan. Tetapi sampai hari ini saya melihat di Indonesia, pembicaraan itu masih berhenti di seminar. Masih sekedar teori yang entah sampai kapan bunyinya.

Hemat saya, dalam praktik selama ini perempuan masih ditempatkan pada urusan domestik. Ia yang memasak, mencuci, membersihkan rumah, menanam, dan merawat tanaman. Semua pekerjaan itu bergantung pada air.

Air yang bersih adalah syarat bagi anak yang sehat, keluarga yang sehat, dan lingkungan yang sehat. Tetapi ketika sumber air itu dirusak oleh proyek geothermal, oleh tambang, oleh perampasan lahan, perempuan tidak diberi ruang untuk bersuara.

Begitu pula dalam konflik agraria, perempuan sering tidak diundang dalam musyawarah. Dalam forum pengambilan keputusan, pengalaman mereka dianggap bukan data. Masih dianggap cerita dapur. Hemat saya ini bukan sekadar persoalan budaya. Ini persoalan keadilan. Mengapa?

Persoalan Budaya Versus Keadilan

Ketika negara memutuskan sebuah proyek atas nama energi bersih atau pembangunan berkelanjutan, siapa yang diajak bicara? Seringkali hanya pemodal, pejabat, dan tokoh laki-laki. Perempuan yang setiap hari berurusan dengan air, tanah, dan pangan justru absen. Akibatnya, kebijakan yang lahir buta terhadap dampak yang paling nyata.

Padahal dunia internasional sudah bergerak lebih jauh. Melalui The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), disepakati bahwa kebijakan iklim harus responsif gender. Sikap dan kebiasaan ini menjadi satu budaya yang terus dipelihara di Indonesia hingga sekaran. Tidak melibatkan perempuan. Dari pusat samapi ke daerah-daerah budaya ini sudah melekat dan sulit dihilangkan. Lantas apa yang seharusnya dibuat?

Keterlibatan perempuan dan laki-laki harus setara. Bukan karena alasan formalitas, tetapi karena tanpa pengalaman perempuan, kita tidak akan pernah memahami kerusakan lingkungan secara utuh.

Yang sering dilupakan, ekofeminisme tidak hanya hidup di ruang-ruang akademik. Ia hidup dalam praktik sehari-hari yang selama ini dianggap sepele. Perempuan yang memilah sampah, menghemat air, menanam kembali pekarangan, menolak membuang limbah sembarangan, sedang melakukan kerja ekologis yang nyata.

Kerja yang tidak pernah masuk dalam laporan pembangunan, tetapi justru yang menjaga kehidupan tetap berjalan.

Jika kita serius ingin menyelamatkan lingkungan, kita harus berhenti memperlakukan perempuan sebagai korban yang perlu dikasihani. Perempuan adalah subjek. Ia adalah penjaga kehidupan yang paling tahu apa yang sedang terjadi di tanahnya.

Artinya, setiap proyek yang berdampak pada alam harus melibatkan perempuan sejak awal, bukan setelah konflik terjadi. Setiap kebijakan iklim harus mendengar pengalaman perempuan yang tinggal di wilayah terdampak, bukan hanya mendengar konsultan dari Jakarta.

Sederhananya: perempuan yang sehat akan melahirkan anak yang sehat. Jika seorang ibu terpaksa meminum air kotor dan menghirup udara yang tercemar akibat proyek yang merusak lingkungan, maka anak yang dilahirkannya akan menanggung akibatnya. Kerusakan ekologis bukan persoalan abstrak. Ia masuk ke dalam tubuh. Ia masuk ke dalam rahim. Ia masuk ke dalam masa depan.

Jadi bisa saya katakan bahwa selama sistem patriarki terus menempatkan perempuan hanya pada urusan domestik dan terus menindas alam, ketimpangan itu akan terus berulang. Kita akan terus membangun dengan cara merusak, dan terus heran kenapa bencana datang silih berganti.

Ekofeminisme menawarkan jalan keluar yang sederhana tapi radikal: ubah relasi dominasi menjadi relasi perawatan. Bukan lagi menguasai alam, tetapi merawatnya. Bukan lagi mendiamkan perempuan, tetapi mendengarkannya.

Negara tidak kekurangan data tentang kerusakan lingkungan. Yang kurang adalah kemauan untuk mendengar suara yang selama ini dianggap kecil: suara perempuan yang menjaga air, menjaga tanah, dan menjaga kehidupan.

Jika negara terus pekak alias gagal mendengar suara itu, maka pembangunan apa pun yang kita rayakan hari ini, akan dibayar mahal oleh generasi yang akan datang. Dan akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal lingkungan yang rusak. Ini soal siapa yang berkuasa dan siapa yang dikorbankan.

Selama pembangunan masih diukur dari seberapa banyak alam bisa dikeruk, dan selama perempuan masih dianggap pelengkap dalam pengambilan keputusan, maka kerusakan ini bukan kecelakaan. Ia adalah hasil dari pilihan politik yang sadar.

Negara tidak bisa terus berlindung di balik kata “demi pembangunan” sambil menutup mata pada perempuan yang kehilangan air, kehilangan tanah, dan kehilangan masa depan anak-anaknya. Pembangunan yang mengorbankan perempuan dan alam bukanlah pembangunan. Itu adalah perampasan yang dilegalkan.

Ekofeminisme tidak meminta belas kasihan. Ia menuntut perubahan relasi kekuasaan. Ia menuntut agar perempuan tidak lagi hanya diajak bicara setelah proyek berjalan, tetapi dilibatkan sejak proyek itu direncanakan.

Ia menuntut agar alam tidak lagi diperlakukan sebagai barang yang bisa ditukar dengan investasi. Hemat saya, jika negara terus gagal mendengar, maka jangan heran jika perlawanan akan terus lahir dari dapur, dari sumur, dari ladang, dari perempuan-perempuan yang sudah terlalu lama diam. Karena ketika kehidupan sudah terancam, diam bukanlah lagi pilihan.

Bumi tidak butuh diselamatkan dengan pidato. Bumi butuh diselamatkan dengan keadilan. Dan keadilan itu dimulai dari satu hal yang paling sederhana, tapi paling ditakuti oleh kekuasaan: mendengarkan perempuan.

*Penulis adalah anggota Woke Asia Feminist dan Founder Puan Floresta Bicara

TERKINI
BACA JUGA