Oleh: Eto Kwuta*
Dua kampus besar di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menyelenggarakan Konferensi Republik sebagai ruang diskursus untuk membedah persoalan-persoalan kedaulatan rakyat di Tanah Air.
Kegiatan dua hari dimulai dari 30-31 Oktober 2026 menghadirkan 39 tokoh intelektual lokal dan nasional sebagai narasumber. Sebelumnya, forum ini telah dilaksanakan di Yogyakarta, Jakarta, dan Padang. Maumere jadi tempat keempat dengan target peserta sebanyak 3000 orang.
Jika melihat dua tahun delapan hari kekuasaan Prabowo-Gibran, kedaulatan rakyat menjadi pekerjaan rumah demokrasi Indonesia karena peran oligarki membuat ruang politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan semakin menyempit.
Di Teater Tuti Indra Malaon, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Gerakan Bantuan Hukum Struktural oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengadakan diskusi publik dan peluncuran buku Lawan Oligarki! Siasat Segelintir Orang Menguasai Negara dan Bagaimana Rakyat Melawannya, Rabu (28/10/2026).
Namun, jauh dari Jakarta, dua kampus di Pulau Flores-NTT ini pun berdiri sebagai instrumen penggerak berlangsungnya Konferensi Republik. Ini gerakan besar membedah pertanyaan penting Rektor IFTK Ledalero, Otto Gusti N. Madung tentang apakah rakyat sudah menjalankan fungsi mengontrol kekuasaan itu dengan sepenuhnya atau belum?
Matinya Demokrasi
Dua tahun delapan hari kekuasaan Prabowo-Gibran menunjukkan tanda-tanda matinya demokrasi. Bentuk nyatanya, kedaulatan rakyat belum hadir sebagai senjata ampuh mengontrol kebijakan. Prabowo-Gibran memimpin sambil mengontrol kebijakan mereka sendiri. Suara mereka patut didengar, sebaliknya suara rakyat dibungkam.
Pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2026, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Ini sebagai bukti demonstrasi hadir untuk melawan. Namun, setelah itu 19 orang diamankan Polda Metro Jaya dan masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Kompas, 29/10/2026).
Ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap kedaulatan dan bukti matinya demokrasi. Oleh karenanya, ketika demonstrasi dihadapkan dengan pembungkaman, Konferensi Republik hadir sebagai ruang demokrasi lainnya yang tepat.
Dari Maumere, IFTK Ledalero dan UNIPA Maumere muncul sebagai representasi gerakan bersama yang berteriak keras dan terdengar hingga ke Jakarta. Ketika demonstrasi mati di jalan raya, suara mahasiswa dibungkam, tapi Konferensi Republik lahir sebagai kekuatan ide yang tajam ke atas. Setidaknya ia mampu mewakili vox populi, vox Dei-; suara rakyat adalah suara Tuhan.
Dengan demikian, Konferensi Republik sebagai forum akbar bukan hanya diskursus-deliberatif, melainkan sebagai penggerak aktivis, akademisi, insan pers, dan masyarakat akar rumput untuk berani berdiri, bergerak, bersuara, dan melawan untuk perubahan.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas; jika negara terlalu arogan, maka usaha melawan kekuasaan yang sewenang-wenang adalah melalui tindakan komunikatif (communicative action), diskursus rasional (rational discourse), dan penguatan ruang publik (public sphere).
Tiga poin ini menjadikan Konferensi Republik bukan semata ruang kosong tanpa subyek, melainkan berisi kekuatan super dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi, betapa penting membangun narasi-narasi besar yang selanjutnya dijadikan kesepakatan bersama.
Saya menawarkan tiga narasi ini. Pertama, melihat wajah suram Indonesia hari ini. Jika narasi besar harus ada pada Indonesia Emas 2045, maka narasi besar lain hari ini ada dalam diri Prabowo-Gibran. Keduanya adalah simbol monopoli oligarki yang berbasis pada sumber daya material, kekayaan alam Indonesia, dan basis kekuatan militeristik.
Kedua, melihat Astacita Prabowo-Gibran sambil memetakan banyaknya kegagalan yang sudah terjadi dan pasti akan bertambah hingga 2029 nanti. Penting sekali menarik benang merah satu per satu dari delapan poin Astacita itu. Saya menyebut poin kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Poin ini menghasilkan penebangan hutan di Papua serta Kalimantan untuk tanaman sawit versi pemerintah. Alam bersama segala satwa harus mati akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ada juga kasus intolernasi meningkat dan terus terjadi selama dua tahun delapan hari kekuasaan Prabowo-Gibran. Persoalan demi persoalan ini bukan merupakan Astacita, tetapi duka cita bangsa Indonesia hari ini dan kelak.
Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat
Konferensi Republik sebagai forum perlu menghasilkan semacam poin-poin Astacita yang membedah kembali versinya Prabowo-Gibran. Karena di dalamnya ada seminar, workshop, diskursus, bahkan pentas seni dan budaya, maka semua pihak perlu memikirkan solusi kritis sebagai bentuk perlawanan terhadap oligarki.
Nilai paling pertama adalah mengambil kembali kedaulatan rakyat dan mulai bergerak dari bawah. IFTK Ledalero dan UNIPA Maumere telah membuka jalan. Ini adalah gerakan mengaktifkan kultur kampus hingga kultur kota kita, yakni membunyikan lebih keras suara mahasiswa, akademisi, aktivis, insan pers, pegiat-pegiat seni di berbagai bidang kehidupan, dan masyarakat akar rumput.
Ketika semua elemen aktif dan bergerak bersama, saya yakin bahwa kedaulatan rakyat tidak lari jauh-jauh. Ia akan datang sendiri tanpa diundang. Tidak seperti hantu bayangan atau setan kekuasaan yang datang membawa ‘pedang dan pentung’ untuk menangkap Yesus, tetapi datang dengan rasa hormat dan bangga tanpa harus menjadi Yudas yang mencium kening gurunya sendiri.
Jadi, Konferensi Republik ini adalah sebuah senjata yang tidak boleh dilucuti, dimatikan, dan bahkan dihentikan.
Forum ini harus tetap aktif menjaga teguh nilai demokrasi dan merebut kembali kedaulatan rakyat. Selamat merayakan Konferensi Republik untuk IFTK Ledalero dan UNIPA Maumere. Panjang umur perjuangan!
*Alumnus IFTK Ledalero. Tinggal di Ende.
