Labuan Bajo, Ekorantt.com – Anggota DPRD Manggarai Barat (Mabar) Inocentius Peni mendorong pemerintah setempat untuk serius melakukan upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten itu. Hal tersebut disampaikan Inocentius Peni menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 49 ribu warga Mabar masih miskin.
Ditemui Ekora NTT, Rabu (22/9/2021) pagi di Labuan Bajo, politisi PAN ini menegaskan, pemberdayaan usaha masyarakat lokal harus menjadi salah satu fokus program pemerintah. Sebab, dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super premium, masyarakat lokal harus menjadi pelaku usaha yang berdaya saing.
“Tentu pertama kita dorong untuk pembenahan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Pelaku usaha kita mesti dibekali dengan pengetahuan dan wawasan beriwirausaha sehingga produk usaha yang dihasilkan mampu berdaya saing dengan usaha lain,” ujarnya.
Anggota DPRD asal daerah pemilihan (Dapil) III ini juga mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang melindungi produksi lokal dan pembatasan pemberian izin usaha yang akan mematikan pengusaha lokal.
Ia juga menambahkan, melalui skema pinjaman daerah pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pembangunan infrastruktur, tetapi penguatan sektor ekonomi masyarakat, yakni pertanian, peternakan, UMKM, dan beberapa sektor usaha lain.
“Harapannya ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Apalagi kondisi selama dua tahun terkahir ini sangat parah. Pertumbuhan ekonomi turun daya beli juga turun,” katanya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, menyebut, jumlah penduduk miskin Manggarai Barat tahun 2016, mencapai 49.550 orang, tahun 2017, 49.390 orang, tahun 2108, 48.530 orang, tahun 2019, 49.230 orang, tahun 2020, 49.400 orang.
“Penurunan setiap tahun masih relatif kecil rata-rata di bawah kisaran 0,5 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, Yosef Danu yang ditemui Ekora NTT, Rabu (9/9) di Labuan Bajo.
Menurut Yosef Danu, angka kemiskinan yang cendrung statis menjadi tantangan untuk lima tahun yang akan datang. Maka perlu berbagai upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kalau bisa minimal satu persen setiap tahun.
“Ini butuh kerja sama dari berbagai pihak dengan program-program yang langsung bersentuhan dengan penduduk miskin dan pendekatan lain pembangunan sarana dan prasarana penunjang,” pintanya.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kabupaten itu pada tahun 2020 sebesar 0,89 persen. Pertumbuhan ini terendah selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan wabah Covid-19 yang melanda sejak awal 2020.
“Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 0.89 persen, di mana angka pertumbuhan ini merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir,” ujar Yosef Danu.
Kendati demikian, Yosef mengatakan pertumbuhan itu masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di NTT.
“Pertumbuhan ekonomi Mabar termasuk yang tinggi ke-2. Kalau nomor 1 Malaka dengan pertumbuhan ekonomi 0,97 persen. Masih ada ada 12 kabupaten/kota di NTT yang pertumbuhannya negatif,” jelasnya.
Sandy Hayon