Ruteng, Ekorantt.com – Sejumlah orang muda di Ruteng, Kabupaten Manggarai mengadakan nonton bareng (Nobar) dan diskusi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang berlangsung di Rumah Baca Aksara Ruteng pada Sabtu, 18 April 2026.
Film ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale yang diproduksi melalui kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Film Pesta Babi menyoroti perjuangan masyarakat adat suku Awyu, Muyu, Yei, dan Marind Papua Selatan yang mempertahankan hutan dan tanah leluhur mereka.
Setelah Nobar, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu Wilhelmina Tantri, menghadirkan dua pemantik, yakni jurnalis Floresa.co Ryan Dagur dan pegiat isu perempuan, Selviana Yolanda.
Selviana berkata, Pesta Babi adalah sebuah upacara syukuran atau suka cita masyarakat adat setempat. “Tetapi, ada konteks lain bahwa orang menggelar pesta babi di tengah kecemasan, rasa khawatir akan kehilangan tanah.”
Film tersebut, kata dia, menggambarkan penjajahan ekonomi dan penghancuran identitas orang Papua. Karena itu, masyarakat adat menyatakan eksistensinya yang berjuang melawan penjajahan.
“Papua itu diinginkan alamnya, diinginkan hutannya, diinginkan tambangnya, tetapi orangnya tidak,” tuturnya
Di bagian lain, ia bilang bahwa film Pesta Babi mau mengonfirmasikan seluruh sejarah pembangunan di Papua sebenarnya pembangunan yang menguntungkan Indonesia sembari menyingkirkan masyarakat adat setempat.
“Saya mengapresiasi atas gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua dan Gereja Katolik karena banyak sekali mereka melakukan upaya-upaya Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP).”
Salah satu yang digelorakan adalah pernyataan ‘Papua bukan tanah kosong’ dan sangat mewarnai gerakan perlawanan masyarakat Papua.
“Kemudian saya memberikan catatan gerakan Salib Merah itu gerakan yang diinisiasi oleh Gereja Katolik bersama masyarakat adat,” kata Selviana.
Sementara itu, Ryan Dagur berkata, isu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua sama halnya dengan proyek nasional yang berada di Flores kendati skala yang berbeda.
Ia menjelaskan, pola pendekatannya sangat menonjol militerisasi. Meskipun di Flores tidak sebanyak jumlah di Papua, Ryan menduga, “arahnya akan pasti ke sana.”
Pola perlawanan yang digerakkan oleh masyarakat Papua juga sama persis yang dilakukan masyarakat Flores, berbasis pada argumentasi adat dan agama.
“Pesta Babi dalam film tersebut sebagai alat perjuangan,” ujarnya.
Dalam film ini, iman dan adat dipakai sebagai alat terakhir untuk melawan, ketika semua upaya lain warga gagal.
“Pola yang sama juga di Flores. Misalkan, di Poco Leok bagaimana memakai upacara adat. Mereka meminta restu leluhur dalam upaya perlawanan mereka,” kata Ryan.
Poco Leok, jelas Ryan, merupakan wilayah adat yang menjadi target proyek perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai.
Proyek ini ditentang oleh masyarakat adat setempat karena dinilai mengancam tanah leluhur, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.
“Kita bisa bergerak bersama untuk memberi perhatian pada soal-soal publik, soal-soal yang jangan anggap biasa dia akan semakin parah seperti di Papua,” ajak Ryan.
Dalam sesi diskusi, Jefri Teping menyatakan, persoalan di Papua adalah persoalan bersama masyarakat Indonesia. “Bicara Papua sama hal dengan Flores.”
Ia mengkritisi mahasiswa yang tidak berani bersuara ihwal masalah perluasan geotermal Poco Leok. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana ruang kritik semakin menyempit, sementara kepentingan kekuasaan justru semakin dominan, kata Jefri.
“Mungkin saya satu-satunya PNS di Manggarai yang bersuara soal geotermal. Kita harus punya hati nurani. PNS bukan untuk mengejar jabatan atau kekayaan, tapi melayani,” ujarnya.
“Masalah Poco Leok seharusnya jadi isu nasional. Tapi sekarang seolah hanya jadi masalah lokal. Kita dibiarkan saling diam,” katanya.
Situasi tersebut, menunjukkan adanya pola “pecah belah” atau devide et impera yang membuat masyarakat tidak solid dalam menghadapi persoalan bersama.
“Kita sedang diadu domba. Ini pola lama sejak zaman kolonial, dan sekarang masih dipakai. Apa yang kita lakukan? Jangan hanya duduk dan diam. Kita harus berani bersuara,” ujarnya.
Irenius Asin, peserta diskusi lain mengatakan, upacara Pesta Babi yang ditayangkan dalam film tersebut sebagai upaya konsolidasi masyarakat Papua dan mereka sedang menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat adat. “Sama hal yang dilakukan dengan Poco Leok,” ujarnya.
Ia berkata, film ini memberi insight baru bahwa yang ditampilkan media cenderung menunjukkan kekerasan yang dilakukan warga setempat kepada aparat keamanan. Dan itu tidak sepenuhnya tepat.
Pesta Babi juga membuat dirinya tahu perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanahnya. “Kemudian bagaimana kehidupan masyarakat diusik akibat PSN yang terus digenjot.
Irenius yang juga Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, menuturkan, setiap kali pergantian pemimpin dari tahun ke tahun justru memperburuk situasi di Papua.
Eksploitasi yang begitu masif, menurutnya, membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, satwa liar kehilangan tempat tinggal hingga masyarakat mengungsi secara paksa.
“Satu hal yang menarik juga dari film ini adalah bagaimana di tengah tekanan yang diterima oleh masyarakat Papua, adat sebagai identitas menjadi senjata perlawanan yang terus mereka pakai.
Irenius bilang, perjuangan para perempuan di garis paling depan menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan dari film tersebut.
“Di tengah kemajuan teknologi ini, kita diajak untuk terus merefleksikan melalui perjuangan yang di lakukan ibu-ibu di Papua,” ungkapnya.
Kedaulatan pangan suatu negara, kata dia, memang bentuk kemajuan, tetapi kedaulatan mengorbankan sebagian masyarakat merupakan kejahatan.
“Mereka adalah saudara, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyumbang untuk NKRI,” tuturnya.
Sementara Rafli Mangkang, Ketua BEM FKIP Unika St. Paulus Ruteng, menilai film Pesta Babi memberikan refleksi kuat tentang cara pandang terhadap Papua dan masyarakat adat.
“Hal yang paling mengesankan bagi saya adalah bagaimana warga Papua sendiri menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong. Ini sangat reflektif, terutama bagi pemerintah da lam melihat masyarakat Papua hari ini,” katanya.
Narasi ‘tanah kosong’ kata Rafli, acap menjadi pintu masuk bagi perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Itu menunjukkan bahwa perjuangan mereka nyata dan terus dilakukan, bahkan sampai ke tingkat nasional,” ujarnya.
Ia berkata, film tersebut penting sebagai bahan refleksi, khususnya bagi generasi muda dan organisasi masyarakat sipil.
“Pesan film ini tidak hanya relevan untuk Papua, tetapi juga menjadi peringatan bagi daerah lain agar lebih peka terhadap isu keadilan sosial dan hak masyarakat adat,” tandasnya.
