Mensos Minta Kebijakan Pemerintah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Ende, Ekorantt.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf meminta jajaran kementerian dan para Kepala daerah agar dalam menerapkan kebijakan hendaknya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

“Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian, pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berdasarkan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil,” ungkap Saifullah saat memimpin upacara peringati hari lahir Pancasila di Lapangan Pancasila Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 1 Juni 2026.

“Kebijakan tidak boleh membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tambah Gus Ipul yang biasa disapa.

Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Ende mengusung Tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Momentum ini, menurut Gus Ipul, bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah refleksi mendalam agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup di tengah masyarakat.

Hal ini mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi dan ekonomi yang dinilai bisa melunturkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Oleh karena, kepada seluruh elemen bangsa terlebih khusus anak muda sebagai penjaga masa depan Gus Ipul mengajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup living ideology, kata Gus Ipul.

Ia meminta agar tidak boleh membiarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor dan teks di buku sejarah.

“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegas Gus Ipul.

Ia menyatakan, Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia.

Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Gus Ipul, semua pihak memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif,” terangnya.

Ia mengungkapkan nilai musyawarah dan mufakat yang dianut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

Sebagai bangsa yang besar, lanjutnya, masyarakat Indonesia harus terus menunjukkan kepemimpinan nyata, serta kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Peran kita dalam mediasi konflik regional serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Gus Ipul.

“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” lanjut dia.