Maumere, Ekorantt.com – Kampung Bora Blupur, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, NTT tetap saja terisolasi. Mereka jauh dari hingar bingar kota. Jalanan rusak berat, berlubang, dan berlumpur, memaksa warga dan anak-anak sekolah berjalan berkilo-kilo meter dalam kepasrahan.
Suara kendaraan yang melintas di Kampung Bora Blupur, jarang terdengar. Warga merindukan mulusnya jalan beraspal. Di sini, warga setiap hari harus berjibaku dengan debu tanah dan kubangan lumpur.
Kondisi ini bukan baru terjadi, namun sudah bertahun-tahun sejak Kampung Bora Blupur berdiri. Saat musim hujan tiba, jalanan tanah menjadi lumpur yang mustahil dilewati kendaraan roda empat.
Tak jarang, pengendara harus rela menuntun sepeda motor sambil dengan kondisi berlumuran lumpur hanya untuk mengangkut hasil komoditi dan hasil kebun ke pasar.
“Kalau musim hujan, warga terpaksa pikul barang dagangan sejauh lima kilometer menuju jalan raya. Kalau ada warga yang sakit parah atau ibu hamil yang mau melahirkan, biasanya mereka jalan kaki ke jalan raya,” tutur Trisila, salah seorang warga Kampung Bora Blupur kepada Ekora NTT, Senin, 20 Juli 2026.
“Beberapa hari lalu, seorang warga yang mengalami patah tulang kaki terpaksa diangkut menggunakan kain sarung oleh warga menuju jalan raya,” tambahnya.
Kondisi jalanan rusak dirasakan oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) dan mahasiswa Universitas Nusa Nipa Maumere. Demi menuntut ilmu, mereka harus berjalan kaki sejauh lima kilometer melewati jalan tanah yang berdebu, berlubang, dan berlumpur.
“SD di kampung ada, tetapi SMP harus ke SMP Negeri Kewapante di Kecamatan Kangae. Dengan kondisi jalan yang rusak, mereka tetap berusaha ke sekolah. Kalau hujan, lumpur membuat mereka terpaksa berjalan kaki sejauh lima kilometer menuju jalan raya,” ujar Trisila.
Ia menyebut, tarif angkutan kendaraan roda dikenakan biaya Rp25 ribu, sedangkan roda empat jenis pikap Rp20 ribu. Sementara itu, angkutan hasil bumi seperti kopra dikenakan biaya sekitar Rp300 ribu, dan keladi dihitung Rp5.000 per batang.
Kata Trisila, warga sudah sering menyampaikan kepada pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Sikka pernah berkunjung ke kampung Bora Blupur.
“Bahkan, pegawai dari Kabupaten Sikka pernah datang mengukur jalan. Kendati demikian, hingga kini belum ada realisasi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sikka,” kata dia.
Trisila mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera membuka mata dan memasukkan perbaikan infrastruktur jalan ini ke dalam program prioritas tahun anggaran berjalan.
Mereka tidak butuh lagi janji manis saat kampanye politik melainkan aksi nyata pengaspalan jalan yang layak. Warga mengharapkan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat terkait akses jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan.
Penjabat Desa Bura Bekor, Antonius Moa mengatakan, akses jalan tersebut melintasi beberapa desa. “Kami mohon perhatian dari pemerintah daerah, sehingga dapat memperlancar mobilisasi barang dan jasa,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan jalan juga penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan pendidikan di SD Kelas Pararel SDI Klotong di Bora Blupur dan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu Paubasor.
Terkait infrastruktur jalan di Bora Blupur, Camat Bola, Charolus Luanga Saka mengatakan, usulan perencanaan sebenarnya sudah diajukan. Namun, pemerintah tengah mengalami efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
“Jika tidak diakomodir melalui APBD, jangka pendeknya konsep pembangunan jalan kabupaten harus berbasis swadaya dan gotong royong bersama stakeholder,” ujar Charolus yang baru tiga bulan menjabat sebagai Camat Bola.
Ia menambahkan, setelah meninjau langsung kondisi jalan dan pembangunan sekolah di sana, pihak kecamatan akan memfasilitasi musyawarah dari tingkat dusun hingga desa, agar usulan warga tetap terkawal.
“Mengingat dana desa juga terbatas dan difokuskan pada ketahanan pangan, tindakan darurat perbaikan jalan akan dilakukan secara gotong royong,” sebut Charolus.
