Maumere, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka telah menyelesaikan tahap pertama verifikasi dan validasi rumah rusak akibat gempa Flores pertengahan Agustus lalu. Proses dilanjutkan dengan tahapan verifikasi faktual.
Kepala Satgas Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa atau Femy Bapa menjelaskan, hasil verifikasi faktual telah dikirimkan ke tingkat kecamatan untuk difasilitasi dan dikoordinasikan ke tingkat desa atau kelurahan. Selanjutnya dilakukan uji publik berupa pengumuman di tempat terbuka selama tiga hari berturut-turut.
Pada hari keempat, warga bersama aparat desa melaksanakan musyawarah untuk menandatangani berita acara. Proses ini untuk mengetahui “berapa banyak masyarakat yang menerima hasil verifikasi faktual dan berapa banyak yang menolak atau memberikan sanggahan.”
“Dari total 4.026 data tahap pertama, ada sekitar 200 sanggahan yang masuk dari masyarakat,” kata Femy Bapa kepada Ekora NTT di Maumere, Sabtu, 26 September 2026.
Dari total 4.026 rumah, terdapat rumah yang masuk kategori rumah rusak ringan, sedang dan berat hingga yang tidak memenuhi kriteria (TMK).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka ini berkata, verifikasi tahap kedua sedang berjalan. Setidaknya, ada 6.000 data kerusakan rumah baru.
Hasilnya, sekitar 5.000 data rumah yang dinyatakan memenuhi syarat karena sebelumnya terdapat data ganda.
“Tim sudah melakukan verifikasi faktual sejak kemarin dan hasil verifikasi faktualnya sama. Sedangkan untuk tahap satu yang menyanggah, nanti ada tim teknis yang turun untuk melihat kembali hasil sanggahan bersama sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat,” kata Femy Bapa.
Ia menambahkan, tim teknis ini berbeda dengan tim verfal atau tim enumerator. Tim enumerator turun menggunakan instrumen standar sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Saat ini, Pemkab Sikka sedang memproses penetapan surat keputusan By Name By Address (BNBA) bagi warga yang tidak mengajukan sanggahan. Drafnya telah disusun, dan diupayakan selesai ditandatangani dalam tiga hari ke depan.
“Dasar (SK) yang akan kita gunakan untuk membangunkan hunian sementara (Huntara) bagi rumah yang rusak berat,” ujar Femy Bapa.
Sementara untuk rumah yang rusak ringan dan sedang akan ditangani melalui bantuan stimulan dari BNPB. Pemkab Sikka nanti akan mengintervensi rumah rusak ringan yang tidak ditangani oleh BNPB, yakni sekitar 10 hingga 19 persen dari total kerusakan.
Sedangkan bagi warga yang masih menyanggah, prosesnya akan diikutsertakan pada tahap kedua. Hal ini karena tim teknis membutuhkan waktu untuk turun ke lapangan dan memeriksa kembali data masyarakat tersebut.
“Hasil verifikasi lapangan nanti akan menentukan apakah sanggahannya diterima atau tetap mengacu pada hasil dari enumerator. Itu yang harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat,” kata Femy Bapa.
Untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkab Sikka menerapkan sistem transaksi non-tunai dalam penyaluran dana bantuan stimulan untuk perbaikan rumah kategori rusak ringan, sedang, maupun berat.
Femy Bapa menjelaskan, sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) BNPB, intervensi bantuan stimulan diberikan untuk tingkat kerusakan rumah mulai dari 20 persen ke atas.
Aturan tersebut menegaskan bahwa dana bantuan stimulan tidak boleh dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat. Dari total porsi bantuan yang dialokasikan, anggarannya sudah dibagi berdasarkan persentase khusus untuk upah tukang dan belanja bahan material bangunan.
Pemerintah kabupaten juga akan memberdayakan toko-toko bangunan yang ada di kabupaten Sikka.
“Jadi masyarakat penerima manfaat maupun tukang tidak akan menerima uang dalam bentuk tunai,” jelas Femy Bapa.
Dari data tahap pertama, kerusakan berat paling banyak terkonsentrasi di Pulau Palue yang mencatat 123 rumah rusak berat dari total 1.525. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, dibangunkan hunian sementara (huntara) terlebih dahulu. Setelah huntara rampung baru dilanjutkan pada tahapan pembangunan hunian tetap (huntap).
“Kami sudah dimintai percepatan sehingga Palue nanti dibangun terlebih dahulu. Tim dari BNPB sudah turun ke lokasi yang rusak berat untuk ambil data. Tinggal dari pemerintah saja harus lebih cepat proses datanya,” ujar Femy Bapa.
 Sikka telah menyelesaikan tahap pertama verifikasi dan validasi rumah rusak akibat gempa Flores pertengahan Agustus lalu. Proses dilanjutkan dengan tahapan verifikasi faktual){kind=link}