Maumere, Ekorantt.com – Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati menerima sejumlah keluhan dari peserta saat mengunjungi tiga wilayah Kabupaten Sikka, Jumat, 21 Juli 2023.
Ketiga lokasi yang dikunjungi, yakni, Puskesmas Waipare, Kantor Desa Namangkewa, dan RSUD T.C. Hillers Maumere.
Adapun kunjungan itu merupakan rangkaian kegiatan direksi dan dewan pengawas melayani (Diani) dan supervisi, buktikan dan lihat langsung (SiBLing) untuk memastikan pelayanan peserta JKN berjalan baik.
Direktur Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati mengatakan, kegiatan Diani dan SiBling sebagai upaya memberikan pelayanan lebih dekat sekaligus mengedukasi masyakarat terhadap manfaat dan pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Kita memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta terhadap prosedur program JKN, ” ujar Lily dalam keterangganya, Senin, 24 Juli 2023.
Lily menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sikka sudah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Artinya Pemda memiliki komitmen tinggi bahwa seluruh warganya terjamin oleh JKN.
Lily berharap, masyarakat yang belum memiliki kartu kepesertaan atau ingin mendaftarkan ke penerima bantuan Iuran, harus mendaftar ke Dinas Sosial untuk masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Nanti setelah terdaftar di dinas sosial, baru diaktifkan di BPJS Kesehatan. Sekarang pelayanan adminstrasi melalui WhatsApp (Pandawa) atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Lily.
Ia menambahkan, saat ini upaya transformasi mutu layanan terus digaungkan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih muda, cepat, dan semua setara, untuk memenuhi harapan peserta.
“Mudah berobat cukup dengan menunjukan KTP sudah bisa dilayani. Cepat dengan pelayanan cepat termasuk dengan implementasi antrean online. Setara dengan tidak adanya perbedaan atau diskriminasi antara peserta JKN dengan pasien umum,” terang Lily.
Fasilitas kesehatan (faskes) di puskesmas dapat menerima pasien dari luar wilayah. Karena kartu JKN sifatnya portabilitas dapat digunakan di manapun di seluruh Indonesia dengan faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Saya mengharapkan faskes dari puskesmas dan rumah sakit jika ada pasien dari luar wilayah yang datang berobat cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja,” ujarnya.
Lily juga berharap, ada janji layanan yang dipasang di setiap fasilitas kesehatan, diantaranya, tidak meminta iuran biaya, dan tidak boleh pasien membayar untuk layanan yang masuk dalam JKN seperti obat, alat kesehatan, dan biaya operasi.
Terkait kegiatan Diani, kata Lily, pertanyaan yang paling banyak dari masyarakat itu, perubahan segmentasi kepesertaan yang tadinya dari badan usaha terus berhenti, dan mau pindah ke Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau ke mandiri.
“Kalau mau pindah ke mandiri maka dia tinggal melengkapi persyaratan dan memilih kelas yang dibayar. Kalau mau ke PBI berarti dia harus kembali ke dinas sosial untuk masuk DTKS,” ujarnya.
Untuk kegiatan SIBling di Puskesmas Waipare dan RSUD T.C. Hillers Maumere, ungkap Lily, ada beberapa keluhan dari peserta.
Diantaranya kendala jaringan pasien sehingga tidak mengetahui jam pelayanan, dan pemahaman peserta terhadap prosedur program JKN masih minim.
“Misalnya ada yang mau datang ngurus kartu KIS takut ada bayaran. Padahal tidak ada biaya sama sekali. Kalau untuk sistem pelayanan JKN di puskesmas dan di rumah Sakit tidak ada kendala,” pungkasnya.
