Maumere, Ekorantt.com – Pemerintah pusat memangkas dana alokasi umum (DAU) spesifik grant infrastruktur Kabupaten Sikka sekitar Rp21 miliar lebih untuk proyek jalan, jembatan, dan irigasi di 2025. Penghapusan ini diklaim bagian dari efisiensi anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Dana yang sudah pasti hilang yakni proyek fisik sekitar Rp21 miliaran untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi. Anggarannya langsung dihapus,” kata Margaretha Moveldes Da Maga Bapa selalu Penjabat Sekda Sikka kepada Ekora NTT Kamis, 6 Februari 2025.
Dihilangkannya DAK infrastruktur merupakan salah satu dampak penerapan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Rincian Alokasi Transfer Daerah (TKD) Kabupaten/Kota tahun 2024 dalam Rangka Efisiensi APBN dan APBD 2025 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa.
Dikutip dari laman Kementerian Keuangan RI, DBH sebesar Rp27, 8 triliun dipangkas menjadi Rp13,90 triliun. DAU dipangkas Rp15,6 triliun dari alokasi Rp446,63 triliun. DAK dipotong Rp18,30 triliun dari Rp36,95 triliun. Dana desa dipangkas Rp2 triliun dari pagu anggaran Rp71 triliun atau sisa Rp69 triliun.
Femi Bapa mengakui terjadi multiplier effect sangat besar dari penghapusan anggaran proyek fisik ini. Karena selama setahun ke depan tidak ada proyek fisik dibiayai anggaran pemerintah.
Pengaruhnya, kata Femi Bapa, bukan hanya dirasakan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Perputaran uang akan berkurang bahkan berpengaruh terhadap target-target pendapatan pemerintah.
Sedangkan penghapusan anggaran yang lainya, lanjut Femi Bapa, masih berproses dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sikka.
“Arah-arahan dalam rapat dan lain-lain masih berproses dalam TAPD. Kita akan berpedoman pada arahan-arahan itu,” kata Femi Bapa.
“Sudah pasti ada efisiensi anggaran,” tegasnya lagi.
Diingatkannya bahwa efisiensi anggaran juga terjadi dalam belanja pegawai yang berdampak terhadap peredaran uang di Kabupaten Sikka. Padahal daya beli terbesar bersumber dari aparatur sipil negara.
“Hotel, restoran, rumah akan turut merasakan juga, sehingga juga berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa belum mengetahui angka pasti pemotongan anggaran dalam APBD 2025. Diakuinya dampaknya sangat terasa bagi beragam profesi dan usaha masyarakat.
Tanpa proyek fisik pemerintahan, menurut Us Bapa, sapaan Gorgonius, akan langsung terasa pada penjualan material bahan bangunan, batu, pasir, dan tenaga kerja tukang, buruh pekerja serabutan, usaha makan minum, dan masih banyak usaha lainnya.
“Tidak ada pekerjaan, pasti terjadi pengangguran. Tindak kriminal bisa saja terjadi. Karena tuntutan perut, orang lalu nekat mencuri atau melakukan kekerasan,” tutur Us Bapa.
Demikian halnya penghematan belanja ASN, yang kemungkinan hanya melakukan pekerjaan rutin di kantor. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak yang menganggur.
“Bayangkan kalau semua kegiatan pertemuan dan rapat dilarang, maka usaha rumah makan, katering, hotel, dan restoran kesulitan. Putaran uang di masyarakat dengan sendirinya berkurang sekali. Perekonomian akan terganggu,” kata Us Bapa.
Dia meminta Presiden Prabowo Subianto supaya selektif dan meninjau ulang efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran akan digunakan untuk mendanai program makan bergizi gratis, tapi apakah benar dampak ekonominya secara signifikan dialami masyarakat?
“Saya berharap bapak presiden mendengar juga aspirasi dari daerah-daerah minus. Daerah ini akan semakin mundur perekonomiannya,” imbuh Us Bapa.
Penulis: Eginius Moa
