Maumere, Ekorantt.com – Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang semula menjadi kewenangan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lorens Say Maumere, kini beralih ke perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT yang ada di Kabupaten Flores Timur.
“Semakin jauh dari kita maka yang jelas penyelesaian penerbitan SPB juga pasti lama,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur kepada Ekora NTT saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu, 19 Februari 2025.
Hal ini membuat nelayan berskala besar terkendala dalam mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Otomatis juga menghambat aktivitas penangkapan ikan.
“Padahal surat rekomendasi BBM maupun surat lainnya, baik operasional yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan yang ada di Kabupaten Sikka itu semua cepat,” kata Paulus.
Terhadap persoalan SPB, kata Paulus, dibutuhkan kerja sama dan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT. Karena pada prinsipnya, pemerintah bertugas melayani masyarakat secara mudah, efisien, efektif, bahkan harus cepat.
“Sehingga aktivitas perikanan di laut yang dilakukan oleh masyarakat bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan, nelayan pemancing tuna. Pada musim tertentu, mereka harus menangkap ikan di Laut Sawu dan berlayar melewati ke Flores Timur. Pasti membutuhkan bahan bakar yang banyak.
Kalau penerbitan SPB lama, maka nelayan tidak beraktivitas di laut. Sementara, rekomendasi BBM hanya berlaku 24 jam, demikian pun surat layak operasional.
“Saya berharap ke depan apapun yang menjadi rencana Dinas Perikanan Kabupaten Sikka ini harus didukung semua pihak,” tandas Paulus.
Menurutnya, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang bisa menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau sektor perikanan kita perkuat, investasinya besar. Kemudian ada intervensi secara langsung dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. NTT menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan ditopang sektor perikanan dan sektor yang lain,” kata Paulus.
Secara biofisik, wilayah NTT merupakan wilayah kepulauan; ada Pulau Flores, Sumba, dan Timor. Perairan di sekitar pulau-pulau ini menyimpan kekayaan yang melimpah dan hanya bisa dijangkau oleh kapal berukuran 30 Gross Tonnage (GT).
Dia berharap nelayan-nelayan lokal dapat naik kelas, dari yang sering menggunakan kapal-kapal kecil, kemudian beralih ke kapal-kapal besar.
“Sehingga tidak hanya investasi besar yang masuk tetapi masyarakat kita sendiri yang menjadi investor. Tapi sumber daya dan sarana prasarana difasilitasi oleh pemerintah,” pungkas Paulus.