Oelemasi, Ekorantt.com – Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan bertajuk “Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Responsif Gender” yang digelar di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Kamis, 9 Juli 2026.
Kegiatan dipimpin Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unwira, Eusabaius Separera Niron, bersama dosen Bruno Rey Sonby Pantola, dan melibatkan mahasiswa yang sedang menjalankan praktik di Desa Oesena.
Sekitar 30 peserta mengikuti pelatihan yang terdiri atas aparatur Pemerintah Desa Oesena, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, hingga perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
Pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, serta mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun kelompok sosial.
Selain memberikan pemahaman mengenai konsep pembangunan desa yang partisipatif, tim dosen juga membekali peserta dengan materi tentang kesetaraan dan keadilan gender, penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, serta APBDes yang responsif gender.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang inklusif sehingga seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, dan masyarakat miskin memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
Kepala Desa Oesena, Nelson F. Boymau menyampaikan apresiasi kepada Fisip Unwira karena telah memilih Desa Oesena sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, pelatihan tersebut sangat relevan dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Oesena, Melki Pae mengatakan pemahaman mengenai gender masih perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat mengingat masih adanya pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang paling menentukan dalam pembangunan desa.
Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong kemajuan desa, baik melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan sumber daya manusia.
“Jika laki-laki dan perempuan diberi ruang yang sama untuk berpartisipasi, maka hasil pembangunan akan lebih berkualitas karena mampu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, warga Desa Oesena, Alfiana Baok, menilai keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa terus mengalami peningkatan. Perempuan kini tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktif memberikan gagasan dan terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Ia berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan agar masyarakat semakin memahami pentingnya partisipasi bersama dalam pembangunan desa yang inklusif.
Dalam pelatihan tersebut, peserta juga mengikuti diskusi kelompok dan studi kasus untuk menyusun skala prioritas pembangunan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh warga.
Ketua Tim PkM, Eusabaius Separera Niron, menegaskan, pembangunan desa yang berkualitas harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga untuk terlibat dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan.
Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi strategi untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat.
Ia berharap melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Oesena semakin mampu menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
