Banyak Kampus Tawar Inovasi di Nagekeo, Wabup Gonzalo: Politeknik Wilhelmus Kapan?

Belmin Radho
-
0
Banyak Kampus Tawar Inovasi di Nagekeo, Wabup Gonzalo: Politeknik Wilhelmus Kapan?

Mbay, Ekorantt.com – Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Muga Sada menantang Politeknik St. Wilhelmus Boawae untuk berinovasi saat kuliah umum di kampus itu pada Kamis, 22 Mei 2025.

“Kemarin IPB, Universitas Flores, dan INF sudah datang tawarkan inovasi mereka untuk membangun daerah, Politeknik St. Wilhelmus kapan?” ujar Gonzalo menanyakan.

Kuliah umum ini mengangkat tema produktivitas dan hambatan sektor peternakan dalam mewujudkan swasembada pangan di Nagekeo.

“Kita berharap kampus mampu menghasilkan riset yang menghasilkan teknologi tepat guna yang mampu menghasilkan produktivitas dan kualitas ternak,” tutur dia.

Dia meminta para mahasiswa untuk melakukan penelitian yang luarannya berguna bagi masyarakat.

“Kalau mahasiswa mampu melakukan penelitian dan terbukti, kampus bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan argumentasi ilmiah sesuai hasil penelitian,” kata Gonzalo.

Gonzalo juga mengingatkan mahasiswa program studi peternakan untuk menjadi peternak milenial dan menjadi wirausaha muda. Dengan berwirausaha, masa depannya dan daerah terjamin sejahtera

Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung wirausaha muda, kata Gonzalo.

Ia menambahkan bila Civitas St. Wilhelmus mampu menghasilkan teknologi, pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama sehingga akan berdampak pada pembiayaan dari Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD).


Dosen Politeknik St. Wilhelmus, Fabianus Lopi, menyatakan bahwa banyak lulusan kampus Politeknik St. Wilhelmus sudah terserap di berbagai bidang mulai dari Pegawai Negeri Sipil, wirausaha di bidang peternakan, dan lembaga swasta.

“Sumbangan nyata kita terhadap daerah saat ini yakni sumber daya manusia,” ujarnya.

Kampus juga melakukan sejumlah kegiatan nyata seperti pelatihan pembuatan pakan kepada petani khususnya kelompok tani yang ada di desa.

“Politeknik St. Wilhelmus memiliki program studi akuntansi, salah satu yang kita lakukan adalah pelatihan pembukuan kepada staf yang ada di desa,” kata Fabianus.

Sementara itu, Direktur Politeknik St. Wilhelmus, Frederikus Lena Djago mengatakan, kegiatan kuliah umum bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa.

“Sesuai data pada tahun 2021 sektor peternakan berkontribusi pada peningkatan ekonomi sebesar 10,18 persen sementara pertanian 29,17 persen,” ungkapnya.

Sektor peternakan, kata dia,  hadir dalam mendukung penyediaan protein dalam rangka tersedianya swasembada daging di Kabupaten Nagekeo.

Namun persoalan yang dihadapi sekarang adalah banyak hewan ternak yang terserang penyakit. Ia berharap ada solusi yang bisa mengatasi masalah ini.


Uskup Paulus Budi Kleden Minta Pengelola Kopdit Obor Mas Bekerja dengan Kasih

Antonius Jata
-
0
Uskup Paulus Budi Kleden Minta Pengelola Kopdit Obor Mas Bekerja dengan Kasih

Ende, Ekorantt.com – Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden meminta pengurus dan tim manajemen Kopdit Obor Mas untuk bekerja dengan kasih.

Hal ini disampaikan Uskup Budi saat memimpin misa pemberkatan gedung KSP Kopdit Obor Mas Cabang Utama Ende pada Jumat, 23 Mei 2025.

Melayani dengan kasih bukan hanya soal perasaan atau hanya masalah kerohanian namun kasih yang konkret yakni mengusahakan agar hidup orang menjadi lebih baik secara ekonomi.

“Bekerjalah dengan kasih. Kasih berarti mengusahakan supaya semua mereka yang masih hidup dalam perhambaan karena kemiskinan, karena kekurangan pendidikan, karena kurang pelayanan kesehatan, dapat hidup dalam kondisi yang sesuai dengan martabatnya sebagai anak Allah,” kata Uskup Budi.

Dengan begitu, kata Uskup Budi, mereka tidak terus hidup dalam perasaan seperti hamba tetapi mereka hidup seperti manusia, seperti sahabat, seperti saudara bagi yang lain.

Uskup Budi meyakini kehadiran Kopdit Obor Mas di Kabupaten Ende dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil.

“Saya yakin kehadiran Obor Mas dalam rangka untuk membuat kehidupan banyak orang, terutama mereka yang susah dan miskin menjadi lebih baik, juga secara ekonomi,” jelasnya.

Uskup Budi berpesan kepada segenap pengelola koperasi agar selalu bertanggungjawab dengan pekerjaan yang diemban.

Menurutnya, sebuah koperasi akan memiliki masa depan kalau ada tanggung jawab dari masing-masing anggota maupun pengurus.

Tanggung jawab, kata dia, menunjukkan bahwa kita adalah sungguh bagian dari satu organisasi, bagian dari satu keluarga, bagian dari satu komunitas.

“Orang yang merasa menjadi anggota, merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga besar akan memikul menerima tanggung yang diberikan kepadanya dan melaksanakan dengan sungguh,” tuturnya.

“Kerelaan untuk menerima tanggung jawab dan melaksanakan tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting, pilar yang sangat utama dalam menunjang keberlangsungan Obor Mas,” tambahnya.

Hal yang paling penting dalam sebuah organisasi yakni merawat kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat fundamental dalam lingkungan pekerjaan, lanjut Uskup Budi.

Terpercaya, menurut Uskup Budi, bukan karena kolusi dan nepotisme tetapi terpercaya karena memiliki rekam jejak serta latar belakang yang baik.

“Artinya kepercayaan dan tanggung jawab ada kesadaran akan usaha yang konkret untuk meningkatkan taraf hidup. Itu adalah pengamalan dari kasih,” tuturnya.

Untuk diketahui, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bakal meresmikan Kantor KSP Kopdit Obor Mas Cabang Utama Ende pada Sabtu, 25 Mei 2025.

Kopdit Obor Mas Hadirkan Aplikasi ‘Kocek’ untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Antonius Jata
-
0
Kopdit Obor Mas Hadirkan Aplikasi ‘Kocek’ untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Ende, Ekorantt.com – KSP Kopdit Obor Mas terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan aset. Salah satu langkah strategis terbaru adalah menghadirkan sistem layanan berbasis teknologi bernama Kocek (Koperasi Cheking).

General Manajer KSP Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering menjelaskan, aplikasi Kocek hadir untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan kredit secara lebih tepat sasaran.

“Aplikasi Kocek membantu kami dalam menentukan pemberian kredit secara maksimal dan kepada orang yang tepat,” kata Frediyanto usai kegiatan sosialisasi Aplikasi Kocek di Aula Lantai 2 Kantor Kopdit Obor Mas Cabang Utama Ende, Kabupaten Ende pada Jumat, 23 Mei 2025.

Menurutnya, kualitas saldo pinjaman merupakan hal paling krusial dalam koperasi simpan pinjam karena menjadi sumber utama pendapatan. Oleh karena itu, menjaga produktivitas saldo pinjaman menjadi prioritas.

“Saldo pinjaman harus dijaga agar tetap produktif, dan aplikasi ini sangat penting untuk mendukung itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Frediyanto menjelaskan, dengan Kocek, manajemen dapat menganalisis data pribadi calon debitur, mulai dari riwayat kredit, pinjaman daring, hingga penghasilan, sehingga keputusan kredit bisa diambil dengan lebih cermat.

Sebelumnya, KSP Kopdit Obor Mas telah menggunakan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Namun, menurut Frediyanto, SLIK masih memiliki keterbatasan. Kocek hadir sebagai pelengkap dengan fitur tambahan berupa rekomendasi otomatis berdasarkan analisis data calon debitur.

“Kami tetap menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada pada manajemen, khususnya tim pemasaran yang harus melakukan survei lapangan dan mengantongi data yang akurat,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, Frediyanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak pengembang aplikasi Kocek di hadapan Menteri Koperasi dan UKM pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Direktur Koperasi Cheking “Kocek”, Wily Sanjaya, menyambut baik kerja sama ini.

Ia menilai KSP Kopdit Obor Mas telah mengambil langkah tepat dalam menjaga kualitas pinjaman.

“Aplikasi Kocek menyajikan data yang valid dan lengkap, termasuk riwayat pinjaman daring, sehingga proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan ini, orang tidak bisa lagi menyembunyikan pinjaman mereka,” jelas Wily.

Wily mengakui adanya tantangan dalam menyelaraskan kegiatan lapangan dengan sistem teknologi.

Meski demikian, ia optimistis teknologi Kocek akan menjadi alat bantu yang efektif bagi manajemen koperasi.

Diketahui, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh manajer cabang, pengurus, dan pengawas KSP Kopdit Obor Mas se-wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bupati Ende Bakal Tiadakan Pokir DPRD Tahun 2025, Disebut Produk Haram

Antonius Jata
-
0
Bupati Ende Bakal Tiadakan Pokir DPRD Tahun 2025, Disebut Produk Haram

Ende, Ekorantt.com – Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda bakal meniadakan alokasi anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD Ende pada tahun anggaran 2025.

Ia menilai pokir DPRD yang diusulkan untuk tahun ini tanpa melalui mekanisme yang baik. Karena itu, Yosef mengatakan pokir merupakan produk haram.

“Pokir tahun 2025 itu kan produk haram. Artinya apa? Pokir disusun berdasarkan suatu mekanisme yang salah,” kata Yosef kepada wartawan di Kantor Bupati Ende pada Kamis, 22 Mei 2025.

“Orang tidak pernah reses mau ada pokir, iya kan. Tidak ada pokir untuk tahun 2025,” tutur dia.

Bila pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pokir DPRD, kata Yosef, itu artinya sudah menyalahi aturan.

“Kalau saya lakukan itu dan saya salah,” ucap Yosef.

Selain pokir, ada beberapa kegiatan lainnya bakal dikurangi, bahkan ditiadakan. “Kita akan kurangi belanja yang tidak perlu kalau anggaran kita tidak cukup kita tahan dulu,” terangnya.

Pada 2025, kata Yosef, Pemerintah Kabupaten Ende memikul beban yang berat. Pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar Rp120 miliar untuk menutup utang yakni gaji Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Memasuki tahun 2025 ini beban berat saya. Beban utang, beban P3K, ADD kemudian beban yang lain,” beber dia.

“Total yang saya hitung itu hampir Rp120 miliar. Nah itu kita harus bayar,” tambahnya.

Untuk memenuhi itu, pemerintah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp14 miliar menjadi Rp95 miliar pada tahun 2025.

“Kita sedang genjot PAD sampai bulan Mei ini baru Rp14 miliar dari target Rp24 miliar di bulan ini dan sampai Desember 2025 termasuk BLUD target kita Rp95 miliar. Tanpa BLUD harus bisa capai Rp50 miliar,” tuturnya.

Ekora NTT telah menghubungi sejumlah anggota DPRD. Namun mereka enggan berkomentar terkait rencana pemerintah untuk meniadakan pokir.

Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Jembatan Pomakeke di Nagekeo

Patrick Padeng
-
0
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Jembatan Pomakeke di Nagekeo

Kupang, Ekorantt.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan terhadap Jembatan Pomakeke yang terletak di Kabupaten Nagekeo.

“Jembatan itu sudah masuk dalam prioritas kami dan sedang dalam proses,” ujar Gubernur Melkiades dalam rapat di DPRD NTT pada Jumat, 23 Mei 2025.

Jembatan Pomakeke merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan Desa Aeramo dan Desa Nangadhero, serta menjadi akses utama menuju Pelabuhan Marapokot dan RSUD Aeramo.

Jembatan ini sangat penting bagi mobilitas warga dan pengangkutan hasil bumi seperti kelapa dan padi.

Namun, jembatan tersebut hanya berupa jembatan darurat yang dibangun dari balok kelapa. Kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak pakai.

Bahkan, warga sekitar menyebutnya sebagai “jembatan pencabut nyawa” karena telah menyebabkan belasan kecelakaan, baik yang berujung luka-luka maupun kematian.

“Kondisi jembatan yang rusak ini telah menelan korban jiwa maupun luka-luka,” kata Anggota DPRD NTT asal Nagekeo, Paulus Nuwa Veto, di Kupang, Jumat.

Paulus, yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Hanura, mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTT dalam memprioritaskan pembangunan jembatan tersebut.

Ia menyebutkan, permasalahan jembatan ini telah berkali-kali disuarakan dalam rapat-rapat resmi, termasuk melalui interupsi dalam rapat paripurna bersama gubernur.

“Semoga tahun ini bisa mulai dibangun sehingga lalu lintas antar desa dan ke Pelabuhan Marapokot serta ke RSUD Aeramo menjadi lancar dan aman,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Beny Nahak, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian teknis terhadap jembatan tersebut.

“Sudah kita ajukan di pergeseran anggaran tahap dua,” ungkap Beny.

Ia menjelaskan, pembangunan Jembatan Pomakeke direncanakan dilakukan secara bertahap dengan skema multi-years. Namun, pelaksanaannya tetap harus mendapat persetujuan dari DPRD.

“Kita bahas dulu dengan dewan. Tapi di tahun 2025 sudah bisa dimulai,” tutupnya.

Pemprov NTT Kembali Raih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan

Patrick Padeng
-
0
Pemprov NTT Kembali Raih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan

Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menerima penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi NTT meraih opini WTP secara berturut-turut selama 10 tahun, sejak LKPD Tahun Anggaran 2015.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Kekayaan Negara/Daerah BPK RI, Bernardus Dwita Pradana, kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, dan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Acara berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi NTT pada Jumat, 23 Mei 2025.

Bernardus menyampaikan bahwa meski opini WTP diberikan, terdapat beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT.

Pertama, terdapat ketidaksesuaian pembayaran honorarium di empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Kedua, pelaksanaan 25 paket pekerjaan belanja modal pada gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan di empat SKPD belum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Permasalahan tersebut bersifat tidak material sehingga tidak mempengaruhi kewajaran LKPD Tahun Anggaran 2024, sehingga BPK tetap memberikan opini WTP,” jelas Bernardus.

Selain itu, BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi NTT Tahun 2024.

Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada DPRD NTT dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD, serta kepada Gubernur NTT dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Bernardus berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat mempertahankan opini WTP di masa mendatang dan menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT untuk meraih dan mempertahankan opini yang sama.

“Opini WTP menjadi dasar bagi pemerintah daerah agar senantiasa menggunakan keuangan daerah secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan akan menindaklanjuti seluruh catatan dari BPK, khususnya terkait pengembalian uang pembayaran honorarium di empat SKPD yang tidak sesuai aturan.

“Semua catatan BPK RI akan kami tindaklanjuti. Kepala Bidang Keuangan saya perintahkan agar mengikuti Perpres yang paling tinggi, tidak lagi mengikuti Pergub,” tegasnya.

Melki juga memastikan pengembalian uang atas temuan BPK tersebut akan dilakukan dalam waktu 60 hari.

“Jika ada hak negara yang diambil, harus dikembalikan. Harus dikembalikan,” pungkasnya.

Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi NTT mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut.

“Sepuluh tahun ini tidak mudah, walaupun ada banyak catatan,” kata Emi.

Sebagai Ketua DPD PDIP Perjuangan NTT, Emi juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal tindak lanjut catatan BPK yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Kami akan membahasnya di komisi dan fraksi untuk memastikan tindak lanjut berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pemkab Manggarai Timur Tetapkan Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat

Adeputra Moses
-
0
Pemkab Manggarai Timur Tetapkan Gendang Colol sebagai Masyarakat Hukum Adat

Borong, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara resmi menetapkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Gendang Colol pada Selasa, 20 Mei 2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/198/XII/2024.

Gendang Colol merupakan kampung adat yang terletak di Desa Colol, Kecamatan Lambaleda Timur. Penyerahan surat keputusan dilakukan oleh Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, dalam sebuah upacara yang digelar di Rumah Gendang Colol. Acara ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan turut dihadiri Sekretaris Daerah, Boni Hasudungan.

Dalam rilis resmi akun Facebook Protokol dan Komunikasi Pimpinan Manggarai Timur, disebutkan bahwa penetapan ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kegiatan identifikasi, verifikasi, dan validasi. Proses tersebut dilaksanakan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat tingkat kabupaten bersama masyarakat adat Gendang Colol dan tokoh-tokoh muda adat.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses panjang hingga keluarnya SK ini,” ujar Tarsisius Sjukur dalam sambutannya.

Ia menegaskan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) bukanlah formalitas belaka, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi eksistensi serta hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk wilayah adat, lembaga adat, dan norma adat yang berlaku.

Selain perlindungan hukum, lanjut Tarsisius, pengakuan ini juga bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat adat melalui keterlibatan lintas sektor, terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan ekonomi.

“Pengakuan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dan mendorong pengelolaan wilayah adat yang lestari sesuai nilai-nilai budaya,” katanya.

Ia juga berharap masyarakat adat Gendang Colol mulai mendokumentasikan hukum adat dan norma-norma tradisional sebagai pijakan dalam menyelesaikan persoalan sosial, sehingga tidak semua masalah harus dibawa ke ranah hukum negara.

Acara penetapan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan peta wilayah adat Gendang Colol dan penandatanganan berita acara penyerahan SK Masyarakat Hukum Adat.

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Adat (Gempa) Colol, Endak Cagur Sernai, menyambut baik langkah Pemkab Manggarai Timur tersebut.

Ia menyebut pengakuan ini sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap eksistensi dan kearifan lokal masyarakat adat.

“Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat dan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya kepada Ekora NTT.

Senada dengan itu, Yohanes Gesriardo Ndahur dari Biro Hukum Gempa Colol menambahkan bahwa pengakuan ini merupakan buah dari proses panjang yang partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Langkah ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam menjaga lingkungan dan menjadikan mereka bagian penting dari pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Menurut Yohanes, pengakuan ini juga memastikan hak masyarakat adat atas perlindungan hukum, pelestarian budaya, dan pengelolaan wilayah adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

Gubernur NTT Tunda RUPS PT Flobamor, Soroti Laporan Manajemen yang Belum Siap

Patrick Padeng
-
0
Gubernur NTT Tunda RUPS PT Flobamor, Soroti Laporan Manajemen yang Belum Siap

Kupang, Ekorantt.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Flobamor yang sedianya digelar pada Kamis, 22 Mei 2025, di Hotel Sasando, Kupang.

Penundaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Melki sesaat setelah membuka agenda rapat tersebut.

Ia menegaskan, kelanjutan RUPS tidak memungkinkan tanpa laporan manajemen yang lengkap dan akurat.

“Sepertinya kita belum bisa lanjutkan RUPS hari ini. Harus ada perbaikan laporan terlebih dahulu,” tegas Gubernur Melki dalam keterangannya usai memimpin rapat.

RUPS ini awalnya direncanakan untuk mengevaluasi kinerja serta membenahi struktur manajemen PT Flobamor, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Komisaris PT Flobamor yang juga menjabat Asisten III Setda NTT, Samuel Halundaka, serta jajaran direksi perusahaan.

Dari informasi yang dihimpun, PT Flobamor saat ini tengah menghadapi persoalan serius, termasuk tunggakan pembayaran gaji kepada Anak Buah Kapal (ABK).

Salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mereka belum menerima gaji selama empat bulan terakhir.

“Kami sudah empat bulan belum gajian,” ujarnya.

RUPS lanjutan akan dijadwalkan kembali setelah laporan dari pihak manajemen dan komisaris dinyatakan lengkap serta layak untuk dibahas.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan komitmennya untuk memastikan transparansi dan perbaikan tata kelola di tubuh PT Flobamor demi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan perusahaan.

Kades di Ngada Tewas Dianiaya Warga, Diduga Soal Dana HOK

Belmin Radho
-
0
Kades di Ngada Tewas Dianiaya Warga, Diduga Soal Dana HOK

Bajawa, Ekorantt.com – Bonifasius Ghae, 57 tahun, Kepala Desa Warupele 1, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT tewas setelah dianiaya warganya di halaman kantor desa pada Kamis, 22 Mei 2025.

Kasi Humas Polres Ngada Ipda Benediktus R Pissort mengatakan pelaku bernama Nikolaus Ruba, 58 tahun menganiaya Bonifasius menggunakan senjata tajam.

Pagi itu, pelaku mendatangi kantor desa dan menanyakan keberadaan bendahara desa untuk menanyakan pembayaran uang Harian Orang Kerja (HOK).

“Saksi mengarahkan pelaku ke lantai dua kantor desa. Sementara bendahara berada di lantai dua kantor desa,” katanya.

Usai bertemu bendahara, pelaku kembali ke lantai satu. Ia mengambil tumpukan kursi plastik dan mengikatnya di tiang gawang sepak bola yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa.

Langkah itu diduga dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keterlambatan pembayaran uang HOK.

“Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku pesan agar tidak membuka ikatan kursi itu,” ujar Benediktus.

Tidak lama kemudian Kades Bonifasius tiba di kantor desa. Ia melihat ada yang aneh perihal kursi yang terikat di tiang gawang. Usai mendengar penjelasan, ia memerintahkan salah satu stafnya untuk mengambil kursi itu.

“Saat salah satu staf berusaha mengambil kursi, terjadi keributan antara korban dan pelaku. Pelaku berusaha mengambil kursi dari korban, di tangan pelaku ada sebilah pisau,” jelasnya.

Saksi melihat korban berusaha memeluk pelaku dari belakang. Tidak terima dipeluk, pelaku lalu mengayunkan pisau dan mengenai bahu kanan korban.

Keduanya sama-sama jatuh. Pelaku kembali menikam korban di bagian pinggang.

Melihat kejadian itu, salah satu staf desa berusaha untuk melerai keduanya dengan menekan leher pelaku.

Tubuh korban berlumur darah. Warga setempat lantas membawanya ke Polindes untuk mendapatkan penanganan medis. Korban sempat dilarikan ke RSUD Bajawa, namun nyawanya tak tertolong.

“Pelaku sudah diamankan di Mako Polsek Aimere beserta barang bukti,” jelasnya.

Cerita Florentina, Perempuan Nagekeo yang Pamerkan Teh Bambu di Negeri Sakura

Ian Bala
-
0
Cerita Florentina, Perempuan Nagekeo yang Pamerkan Teh Bambu di Negeri Sakura

Mbay, Ekorantt.com – Florentina Ceme Owa (43), perempuan asal Desa Wolowea, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tampil di acara paviliun women’s dalam pameran Osaka Expo di Jepang pada Kamis-Sabtu, 1-3 Mei 2025.

Florentina memamerkan teh bambu, karya inovatif mama bambu dari Kelompok Delima Wolowea, kelompok dampingan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) yang merupakan sebuah organisasi nirlaba pada tanaman bambu.

“Teh bambu kami tampilkan cara pembuatannya di sana. Kami sangat bangga dengan itu, produk kami di kelompok dilihat oleh orang luar,” kata Florentina.

Florentina tampil gagah memesona dengan mengenakan busana khas Nagekeo. Menurutnya, perjalanan menuju panggung internasional itu adalah penghargaan dan pencapaian yang sangat luar biasa.

Teh bambu hasil karya mama bambu Kelompok Delima, Desa Wolowea, Nagekeo. Teh ini diolah dari daun bambu muda (Foto: Dok. Pribadi/HO)

Teh, Perempuan, dan Kesempatan

Ia menceritakan, pada akhir April 2025, Kelompok Delima mendapatkan kabar bahwa mereka diundang untuk tampil di paviliun women’s pada pameran Osaka Expo di Jepang. Kabar ini memacu semangat mama-mama bambu termasuk Florentina yang diutus mewakili kelompok itu.

Di panggung paviliun women’s, Florentina menjelaskan inovasi apa yang telah dilaksanakan anggota kelompok sejak dibentuk pada 2021.

Ia mengatakan, Kelompok Delima telah melakukan aksi nyata dengan mengembangkan tanaman bambu mulai dari hulu ke hilir seperti pembibitan, penanaman hingga pengolahan produk bambu.

Para anggota kelompok berhasil mengolah teh dari bahan dasar daun bambu. Mereka memilih daun bambu muda, dicuci bersih, dan kemudian diolah menjadi minuman yang siap diseduh.

Pembuatan teh bambu dilaksanakan oleh semua anggota Kelompok Delima.

“Kami sebut teh bambu namanya. Teh bambu ini kami wajibkan semua anggota kelompok untuk konsumsi atau disajikan pada saat ada tamu yang datang ke rumah,” ujar Florentina.

Di Jepang, Florentina juga menjelaskan bagaimana budaya bambu di Wolowea. Ia mengatakan di daerahnya masih melekat dengan tradisi upacara adat yang dinamakan Zoka.

Bambu dipakai sebagai bahan pembuatan jembatan. Jembatan itu digunakan masyarakat adat dalam menjalani tradisi adat Zoka.

“Wolowea ada empat jembatan bambu yang terus diperbaiki setiap tahun. Jembatan itu harus diperbaiki sebelum upacara adat Zoka dimulai,” kata Florentina.

Menurutnya, perempuan bisa melakukan hal-hal besar di level dunia asalkan didukung dan diberi kesempatan.

Kelompok Delima, lanjutnya, telah mendapatkan kesempatan dan menunjukkan kepada dunia atas dukungan semua pihak terutama perempuan itu sendiri.

“Kami percaya bahwa semua perempuan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, sebagaimana yang kami lakukan di Kelompok Delima. Berkat dukungan semua pihak melalui program Mama Bambu sejak tahun 2021, kami mendapatkan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mencintai bambu sebagai jalan perubahan,” kata dia.

Florentina Ceme Owa (43) tampil gagah mempesona dengan mengenakan busana khas Nagekeo saat pameran Osaka Expo di Jepang awal Mei 2025 (Foto: Dok. Pribadi/HO)

Karya Tangan Mama Bambu

Fasilitator Desa YBLL, Maria Mame, 26 tahun, menjelaskan bahwa teh bambu sudah diproduksi dan dijual. Kegiatan pembuatan teh bambu ini sudah dilaksanakan dari tahun 2023 hingga sekarang.

“Teh bambu di Kelompok Delima sudah dibuat dari tahun 2023 waktu YBLL memberikan pelatihan kepada mama bambu di Kampus Bambu Turetogo di Ngada,” kata Maria.

Kelompok Delima dibentuk pada tahun 2021 dengan mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain; KPH wilayah Nagekeo yang merekomendasi, DPMD Provinsi NTT dan PKK Provinsi NTT yang ikut mendanai serta YBLL sebagai pendamping dalam kegiatan pembibitan bambu.

Sejak 2021, Kelompok Delima telah menghasilkan 199 ribu bibit bambu yang melibatkan 25 orang mama bambu.

“Semua insentif dari pembibitan bambu itu digunakan untuk bayar uang sekolah, kebutuhan anak kuliah, dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga,” ucap Florentina.

Ia menambahkan, dalam pembibitan, dibutuhkan perlakuan khusus sehingga bambu bisa tumbuh dan bisa berhasil. Ada cerita gagalnya, banyak bibit yang gagal tumbuh, diganti lagi.

“Tapi semua itu adalah proses yang harus dilewati oleh kami mama bambu,” kata dia.

Di 2022, pihaknya sudah mengirim bibit bambu ke beberapa desa untuk ditanam dengan bantuan fasilitasi YBLL. Penanaman pada 2022  merupakan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

“Kami Kelompok Delima menanam 40 ribu anakan bambu. Kami menanam di pinggir kiri kanan sungai di desa kami,” tandas Florentina.

1...111213...1,228Halaman 12 dari 1,228