Kupang, Ekorantt.com – Direktur PT Flobamor Agustinus Bokotei mengatakan bahwa di tahun 2022 pihaknya berhasil meraih laba atau keuntungan sebesar Rp564.509.427.
Menurut Bokotei, laba atau keuntungan perusahan milik pemerintah daerah tersebut belum melalui audit.
“Laba ini belum di audit atau unaudited,” ujar Boketei beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan laba atau keuntungan yang diperoleh PT Flobamor ini diperoleh dari beberapa sumber bisnis diantaranya, bisnis beras dan jagung, bisnis sapi dan daging beku dan pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK).
Terkait penyetoran ke Pemerintah Provinsi NTT untuk penyetoran ke kas daerah, lanjut Bokotei, pihaknya akan menyerahkan sebanyak 20 persen dari laba bersih.
“Kita mungkin setor ke kas daerah mungkin 20 persen dari laba bersih setelah audit,” ungkap Bokotei.
Ia juga mengatakan, di tahun 2023 ini pihaknya akan berusaha meningkatkan laba atau keuntungan perusahan dengan mengembangkan usaha-usaha yang telah dijalani PT Flobamor.
Selain itu dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau pun dengan institusi atau lembaga keuangan.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk bisnis pengiriman sapi dan daging beku.
Kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, kata dia, tidak akan membebankan penyertaan modal darah.
“Rencananya di tahun 2023 ini kita kirim sapi dan daging beku. Target mereka itu, satu bulan itu tiga kontainer. Tiga kontainer ini setara dengan 12 ton lebih,” ucapnya.
Kinerja PT Flobamor pada 2022 dan rencana kerja di tahun 2023 mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPRD NTT, Fredy Mui.
Fredy mengatakan dengan adanya pemulihan ekonomi pasca pendemi Covid-19 ini, PT Flobamor mampu meningkatkan pendapatannya.
“Kita berharap di tahun 2023 ini mereka mampu meningkatkan pendapatannya berkali lipat dari di tahun 2022,” ujar Fredy.
Ia berharap PT Flobamor menjadi role model bagi perusahan daerah milik Pemerintah Provinsi NTT yang lainnya.
Pasalnya, PT Flobamor merupakan perusahaan daerah yang tidak menerima penambahan penyertaan modal khusus untuk manajemen yang saat ini.
“Sejak dilantik empat tahun lalu sampai sekarang ini manajemen baru tidak pernah menerima penambahan penyertaan modal,” ungkap Fredy.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Nasdem juga mengapresiasi kinerja manajemen PT Flobamor saat ini karena mampu mengurus mengurus PT Flobamor dengan baik.
“Manajemen baru ini mampu mengurus utang-utang lama, mampu bayar cicilian di Bank NTT, terus mereka juga dapat keuntungan. Mereka juga harus diapresiasi,” kata dia menandaskan.
Weetabula, Ekorantt.com – Ketua Komite KSP Kopdit Pintu Air Cabang Weetabula, Anselmus Tana mengatakan bahwa sebuah koperasi dinilai sukses bila dapat melahirkan anggota-anggota yang sejahtera. Oleh karena itu anggota Pintu Air mesti berani meminjam dan membiayai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan yang bagus.
Hal ini disampaikan oleh Anselmus pada acara rapat anggota bulanan (RAB) Kelompok Kadekap di Desa Kalembu Kaha, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jumat , 13 Januari 2023.
Hadir kegiatan ini, Manajer Cabang Weetabula Samuel Monis dan staf relawan Romalus Pitan.
Sebanyak 91 anggota hadir dalam RAB yang dipadukan dengan perayaan natal dan tahun baru bersama ini.
Anselmus memaparkan kemajuan atau perkembangan lembaga Kopdit Pintu Air, terutama yang berkaitan dengan hak serta kewajiban anggota.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan baru tentang Daperma, dana duka misalnya. Melalukan penagihan dan pencatatan penyetoran anggota pada saat itu juga,” kata Anselmus.
Anselmus juga memuji kekompakan anggota Kelompok Kadekap dalam membangun semangat kebersamaan. Betapa tidak, kelompok Kadekap sukses membangun sebuah bangunan dengan ukuran 5 x 6 meter untuk dijadikan tempat pertemuan rutin bulanan.
“Pondok ini menjadi tempat bagi kelompok untuk bertukar informasi dan memberikan pelajaran dalam menumbuhkan semangat anggota untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,” kata Anselmus.
Senada, Ketua Kelompok Kadekap, Martinus Bulu Paga mengatakan, pembangunan pondok sederhana itu bertujuan untuk menjadi tempat berbagi dan bertukar pikiran.
“Di sini tidak ada yang merasa terganggu, semua anggota boleh berbicara, bertanya tentang apa yang menjadi problem yang dihadapinya,” ucap Martinus.
Martinus bilang, rata-rata anggota di kelompoknya masuk kategori pengusaha kecil. Mereka sedang belajar bagaimana mengelola usaha yang baik agar dapat meraup keuntungan yang besar.
Martinus pun sepakat dengan apa yang dilakukan oleh manajer dan komite untuk selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Cara itu dilakukan supaya anggota peminjam tidak terbebani bila sewaktu-waktu usahanya gagal.
Mbay, Ekorantt.com – Kepolisian Resor Nagekeo memberi peringatan kepada para orangtua agar terus memberi pengawasan terhadap anak-anak dalam hal berlalu lintas.
“Pembentukan karakter anak-anak berawal dari keluarga. Orangtua yang pertama mengawasi karena akan berdampak buruk bagi masa depan mereka,” kata Kasat Lantas Polres Nagekeo IPTU Melky Davidson Nemobais, usai acara Jumat Curhat pencegahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkam anak di usia di bawah umur di Mapolres Nagekeo, Jumat.
Ia menyatakan kasus kecelakaan lalu lintas di Nagekeo masih didominasi oleh orang muda, baik dari kalangan produktif maupun anak usia di bawah umur.
Kecelakaan anak usia di bawah umur terjadi lantaran adanya pembiaran dari lingkungan keluarga. Orangtua, lanjut Kasat Melky, mesti menjadi sosok untuk melindungi anak, bukan sebaliknya membiarkan kebebasan anak dalam kondisi berbahaya.
Berdasarkan data Lantas Polres Nagekeo, kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah itu selama 2022 berjumlah 47 kasus, 9 (sembilan) diantaranya melibatkan anak usia di bawah umur.
Sedangkan, hingga minggu kedua Januari 2023 laporan polisi mengenai kecelakaan anak usia di bawah umur berjumlah 3 (tiga) kasus.
Lantas Polres Nagekeo memprediksi akan terjadi peningkatan kasus kecelakaan yang menimpa anak usia di bawah umur selama 2023 bila tidak ada pengawasan dari lingkungan keluarga.
“Maka peran keluarga juga sangat penting untuk mencegah permasalahan ini,” katanya.
IPTU Melky menerangkan anak usia di bawah dilarang mengendarai sepeda motor sesuai ketentuan Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam pasal itu menerangkan setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta.
“Kan, persyaratan urus SIM itu harus memiliki KTP. Anak usia di bawah umur kan belum punya KTP, artinya mereka belum diperbolehkan membawa kendaraan,” kata Kasat Melky.
Larantuka, Ekorantt.com – Petrus Piter Da Silva, warga Kelurahan Larantuka, Flores Timur-NTT tak kuasa menahan getir usai kapal miliknya raib entah ke mana.
Tak ada yang tahu pasca kapal penangkap ikan D4 itu lolos dari pantauan ABK hingga hilang di pesisir pantai pada 10 Desember 2022 dini hari, jam 04:00 Wita.
Kapal Fiber D4 miliknya itu telah ia beli dari seorang pembuat kapal sekaligus nelayan di Desa Delang, Larantuka. Keinginan Petrus P. Da Silva untuk memiliki kapal Fiber pun tercapai setelah ia merogoh kocek uang sebesar Rp165 juta guna melunasi biaya pembuatan kapal.
Kapal penangkap ikan itu kini telah jadi dengan panjang 11 meter, lebar 190 dan GT 3 meter itu berwarna putih berpadu merah, kuning, dan biru. Ketika dihubungi Ekora NTT, Petrus bilang kapal tersebut sempat berlabuh di pesisir pantai di Kelurahan Larantuka.
Setelah dipindahkan ke Kelurahan Pantai Besar, kapal itu raib dibawa arus atau dicuri masih menjadi teka-teki baginya. Meski pihak ABK sudah mencari berulang kali, namun tidak juga ditemukan. Pekan lalu, lanjut Petrus, sempat beredar informasi bahwa ada beberapa atribut kapal terlihat di pesisir pantai.
“Ada masyarakat bilang mereka temukan dua penutup bak kapal di darat, satu kursi dan keranjang untuk simpan piring dan gelas. Mereka sudah sampaikan kepada penanggung jawab kapal tapi penanggung jawab bilang biar mereka ambil dan simpan saja,” kata Piter Da Silva sambil menunjukkan rasa kecewa.
Karena kecewa berat, ia sempat pergi ke pantai dan mengamankan beberapa barang berharga miliknya dan menyerahkannya ke pihak polisi sebagai barang bukti.
Ia bahkan sempat melaporkan kasus kehilangan kapalnya kepada pembuat kapal. Budi, pembuat kapal pun datang untuk melihat lokasi kehilangan kapal itu. Ia sempat menyelam ke dasar laut. Dan, yang ia temukan hanya sebuah tutupan bak kapal di dasar laut. Tak ada bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa kapal itu tergerus arus dan tenggelam.
Gonta-ganti ABK
Piter Da Silva, ia biasa disapa, sepertinya tak kuasa kapalnya selalu dipindahtangankan kepada ABK yang baru. Namun, ia tak bisa menampik kenyataan bahwa 6 ABK yang dipercayakannya selalu ada konflik dan tak seharmonis seperti yang dibayangkannya.
Gonta-ganti ABK pun terjadi. Awalnya kapal itu diberi wewenang kepada Zakaria Da Silva dan keponakannya. Karena bentrok, maka berpindah tangan kepada Joni Carvalo bersama Oscar Sakera. Namun, situasi yang sama terjadi kembali pada pertengahan November hingga Desember 2022.
Pada tanggal 10 Desember 2022, jam 04.00 dini hari, Oscar Sakera menyampaikan kepada Piter bahwa kapal miliknya hilang.
“Saya ditelepon oleh Oscar Sakera menggunakan HP istrinya Joni Carvalo. Ia menyampaikan bahwa kapal hilang pada jam 04.00 Wita. Dia telepon saya jam 05.00 Wita,” kata Piter, kaget.
Piter kaget saat mengetahui kapalnya hilang. Ia meminta agar mereka bergegas untuk mencari di perairan seputar wilayah Larantuka, tapi tak juga membuahkan hasil.
Berdasarkan penuturan Oscar Sakera, Joni Carvallo sempat mengecek keberadaan kapal pada 9 Desember, jam 21.00 Wita dan keesokan harinya kapal itu raib entah ke mana.
Piter Da Silva kesulitan menghubungi beberapa pihak yang diberi kepercayaan menangani kapal ikan miliknya. Bahkan, pasca kapal itu hilang mereka pun seolah “lepas” tanggung jawab.
Ia berusaha menghubungi nomor Hp milik istrinya Joni Carvalo tapi yang angkat Hp adalah Dede Fernandez.
“Dede bilang itu kapal ada keluarga dekat sudah ambil. Tidak usah lapor polisi,” kata Piter menirukan ucapan Dede Fernandez.
Kapal penangkap ikan D4 milik Piter da Silva/Ekora NTT
Piter menyesalkan sikap ABK. Pasca hilangnya kapal miliknya, semua ABK kelihatan hilang kontak. Bahkan, ia kesulitan saat mengambil dokumen kapal miliknya.
“Sejak kejadian itu tidak pernah satu ABK pun yang telepon saya. Waktu saya tiba dari Kupang, 12 Desember 2022 lalu, saya mau ambil dokumen kapal di rumah Joni Carvallo. Mereka tidak mau kasih. Bahkan isterinya bilang, jangan sampai bapa mau buat susah kita. Didesak terus maka mereka kasih. Waktu itu mereka anjurkan saya ambil di Buser Flores Timur,” kisah Piter.
Ia mengatakan, pada saat itu dirinya mau ke kantor polisi untuk melapor; akan tetapi karena sudah ada laporan kehilangan pertama oleh Joni Carvalo, maka tidak ada lagi laporan kedua.
Ia juga sempat melapor ke Lurah Pantai Besar Larantuka, namun Ibu Lurah sempat diberitahu oleh Joni Carvallo soal kapal hilang tersebut. Bahkan, dirinya dituduh sudah mengambil kapal dan menjualnya ke Kupang.
“Bapa (Piter Da Silva) ambil kapal jual di Kupang,” kata Piter menirukan ucapan Lurah Pantai Besar.
Polisi Belum Bisa Berbuat Apa-apa
Sejak laporan kehilangan kapal milik Piter Da Silva, Joni sudah mendatangi Mapolres Flores Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.
Sayangnya, sejak pencarian kapal yang hilang bulan Desember 2022 lalu oleh tim Buser belum juga membuahkan hasil.
Bahkan, pada Kamis 12 Januari 2023, Piter sempat mendatangi Mapolres Flores Timur guna mengecek perkembangan kapal motornya yang hilang tersebut. Namun belum juga ada kepastian yang jelas atas keberadaan kapal miliknya dari pihak kepolisian.
“Kami belum bisa apa-apa karena saksi kunci tidak ada,” kata Piter menirukan ucapan aparat kepolisian di Kanit Pidum Polres Flotim.
Akhirnya ia hanya pulang membawa segunduk tanya di kepala. Piter berharap proses terus berjalan dan pihaknya menanti agar kapal miliknya bisa segera dikembalikan.
“Kalau boleh kapal saya bisa dikembalikan kelak. Saya hanya butuh itu,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima media saksi-saksi dari ABK sudah dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa. Namun, pihak kepolisian bilang, belum ada saksi kunci yang ditemukan dalam kasus hilangnya kapal tersebut.
Kupang, Ekorantt.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang di awal tahun 2023 telah menangani lima kasus asusila yang terjadi di Kota Kupang.
Hal ini terungkap dengan telah diterimanya lima SPDP dari kepolisian terkait kasus asusila yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kupang Kota.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Banua Purba mengatakan dari lima kasus yang ditangani pihaknya didominasi kasus asusila yang terjadi terhadap anak di bawah umur.
“Baru awal tahun saja sudah lima (5) SPDP yang kami terima dari polisi dalam penanganan kasus asusila. Rata-rata korbannya masih tergolong anak di bawah umur semuanya,” ujar Banua Purba yang juga mantan Asisten Pengawasan Kejati NTT ini.
Kasus dengan SPDP terbanyak kedua adalah kasus pengeroyokan. Kasus pengeroyokan ini, kata Purba, terjadi akibat pengaruh minuman keras.
Ia menambahkan kasus dengan SPDP terbanyak selanjutnya adalah kasus penganiayaan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan disusul dengan kasus pencurian.
Purba berkata, kasus lainnya yakni kasus penganiayaan. Kasus ini juga rata-rata dipicu oleh miras lokal jenis sopi. Disusul kasus KDRT, dan yang paling minim kasus pencurian.
“Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini rata-rata dipicu oleh pengaruh minuman kerasa lokal jenis sopi,” ucap dia.
Peran Orang Tua
Tingginya kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kota Kupang saat ini perlu menjadi perhatian penting semua pihak.
Menurut Kajari Purba, pilar utama dalam melindungi dan mengayomi anak adalah orang tua.
“Paling utama meminta agar setiap orang tua selalu memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya,” kata dia.
Perhatian ini, dengan cara melibatkan atau mengikutsertakan anak-anaknya dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan yang positif.
Menurut Kajari, untuk menghindari kasus asusila dengan korban anak di bawah umur, diharapkan agar orang tua selalu melatih anak-anaknya untuk melakukan kegiatan sosial.
Ia juga mengimbau kepada warga masyarakat Kota Kupang untuk mengurangi jumlah minuman keras (miras) jenis sopi saat mengadakan hajatan atau pesta.
Pasalnya, dengan mengkonsumsi alkohol yang jumlahnya melebihi kekuatan tubuh, akan berdampak negatif bagi lingkungan bahkan sesama baik keluarga maupun teman sendiri.
“Sopi sering digunakan dalam menjalankan tradisi baik dalam tradisi perkawinan maupun hajatan lainnya. Sopi sudah dijadikan tradisi sehingga untuk menghilangkannya agak sulit namun saya berharap agar jumlah yang dikonsumsi dapat dikurangi,” kata Kajari Purba beharap.
Kupang, Ekorantt.com – Bank NTT diketahui harus memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun. Saat ini, modal inti Bank NTT baru mencapai Rp2,3 triliun sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp700 miliar.
Menyikapi persoalan ini, anggota Komisi III DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu angkat bicara. Menurut Hugo, dampak dari belum terpenuhinya modal inti ini maka, status Bank NTT akan turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Jika tidak penuhi modal inti itu, maka Bank NTT bakal turun status menjadi BPR atau digabungkan,” ujar Hugo saat RDP dengan Bank NTT beberapa waktu lalu di ruang rapat Kelimutu, gedung DPRD NTT.
Persoalan lain yang sedang dihadapi Bank NTT ini yakni adanya dua kabupaten yang enggan menyetor penyertaan modal. Bahkan menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT juga sudah dua tahun tidak menyetor.
Dirinya berharap agar manajemen PT Bank NTT segera melakukan gerakan agar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi segera melakukan penambahan atau penyertaan modal.
Sementara itu, Direktur IT dan Operasional Bank NTT Hilarius Minggu kepada wartawan membenarkan adanya kekurangan modal inti senilai Rp700 miliar.
Hilarius menjelaskan bahwa setoran penyertaan modal dari pemegang saham mengalami penurunan. Pada 2022, penyertaan modal dari pemegang saham hanya sebesar Rp171 miliar.
Kerja Sama dengan Bank DKI
Hilarius mengatakan saat ini, pihaknya telah mengatur agar bisa melakukan Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama dengan Bank DKI. Bahkan telah menandatangani MoU dengan Bank DKI.
Terkait dengan MoU Bank NTT dan Bank DKI, Hilarius mengaku bahwa merupakan status. Sehingga, apakah nanti berlanjut hingga PKS dan terdapat realisasi belum bisa dipastikan.
“Dan kita sudah MoU dengan Bank DKI Jakarta. Tapi itu baru status MoU, apakah hal itu bisa berlanjut sampai PKS dan ada realisasi kita belum tahu. Jika ada penyertaan modal dari Bank DKI itu kita masih tunggu proses dan informasi dari mereka,” ungkapnya.
Ende, Ekorantt.com – Sebanyak 5.307 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 5.064 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 243 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Ende belum menerima gaji pada Januari 2023.
“Banyak PNS yang mengeluh hal ini. Saya harap kondisi ini harus ditanggap serius oleh pihak PPKAD,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, H. Hasbulah Mberu kepada Ekora NTT di Gedung DPRD Ende, Kamis (12/1/2023).
Dikatakan politisi PKS tersebut, pemerintah mesti menerapkan formula yang tepat sehingga kejadian di awal tahun soal keterlambatan pembayaran gaji tidak lagi terjadi.
Anggota DPRD Ende H. Hasbulah Mberu (Foto: Ansel Kaise- Ekora NTT)
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah, Maurits Bunga saat di konfirmasi, membenarkan hal tersebut.
“Sekarang sedang dalam proses rekapan dan review atas pengajuan oleh Organisasi Perangkat Daerah, besok (Jumat-Red) sudah mulai kita bayar,” ùjar Maurits.
Maurits menerangkan, perihal keterlambatan pembayaran gaji pada awal tahun akibat penyesuaian sistem dan pembaharuan data awal tahun melalui aplikasi Sipede.
“Jadi itu biasa. Tahun sebelumnya bisa sampai bulan Februari. Nah, makanya di tahun ini awal Januari kita bayar dengan cara manual dulu,” Ungkap Maurits.
Disebutkan Maurits, anggaran daerah untuk membiayai gaji ASN di Kabupaten Ende mencapai 27 miliar rupiah setiap bulan.
Maumere, Ekorantt.com – Aroma cokelat menyambut saya ketika memasuki sebuah bangunan bercat putih di Dusun Siransina, Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pertengahan Oktober 2022 lalu. Jarak bangunan tersebut hanya sepelemparan batu dari pemukiman warga.
Melalui dinding kaca jendela yang tembus pandang, terlihat dua karyawan sibuk bekerja di rumah produksi cokelat itu. Mereka tengah sibuk mencatat pembukuan. Keduanya adalah Fransiskus Servasius Toni dan Anastasia Kartini Nasa.
Toni menyebut, pencatatan dilakukan saat tak ada jadwal pengolahan cokelat, menunggu distribusi kakao dari petani.
Ketika menyambut saya, Anastasia dan Toni mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti masker, sarung tangan, dan penutup rambut. Itu dilakukan agar ruangan tetap steril.
Mereka bergantian menjelaskan proses pengolahan kakao menjadi cokelat siap saji. Dibutuhkan ketekunan untuk melewati proses yang tidak gampang demi menghasilkan produk cokelat yang berkualitas.
Tahap pertama yang dilakukan adalah fermentasi kakao selama lima hingga delapan malam.
“Selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin sangrai selama 15 menit, gunanya untuk sangrai kakao agar siap diproses selanjutnya,” kata Toni.
Kakao yang telah disangrai dimasukkan ke mesin pemisah kulit, gunanya untuk memisahkan kulit ari kakao selepas disangrai. Proses ini yang nantinya akan menghasilkan daging cokelat.
“Setelah itu, kita masukkan ke dalam mesin giling untuk digiling menjadi pasta,” jelas Toni sambil menunjuk mesin-mesin yang digunakan selama pengolahan cokelat.
Proses selanjutnya adalah memasukkan pasta ke dalam mesin pengempa untuk mengambil lemak cokelat. Untuk menghasilkan cokelat batang, pasta dimasukkan ke dalam mesin ball mill selama 12-16 jam. Setelah itu, dimasukkan ke dalam mesin penghalus selama 45-60 menit. Lalu, cokelat ditambahkan dengan gula dan susu atau bahan lain yang diinginkan sebagai penambah rasa.
“Lalu, didiamkan dalam ruangan ber-AC dengan temperatur tertentu dan kemudian dituang ke dalam cetakan-cetakan,” katanya.
Sementara untuk menghasilkan cokelat bubuk, pasta dimasukkan ke dalam mesin pres agar mendapatkan lemak cokelat. Setelah di-pres, dimasukkan lagi ke dalam mesin penghalus dan mesin pengayak untuk mendapatkan bubuk cokelat.
Sekali proses produksi, KSU Plea Puli bisa menghasilkan 5 kilogram cokelat, berupa 3 kilogram cokelat yang siap dikonsumsi, sisanya lemak dan ampas cokelat.
Harga setiap produk cokelat batang dibanderol Rp2.000-Rp25.000 sangat tergantung ukuran. Harga cokelat bubuk 250 gram yaitu Rp35.000, sedangkan untuk 500 gram Rp 65.000.
“Namun, produk yang dihasilkan hanya bisa dijual kepada anggota kelompok dan masyarakat sekitar,” terang Anastasia. “Kalau untuk dijual keluar, kan, dia punya uji BPOM-nya belum ada. Kemasannya juga belum didesain dan belum ada nama brand-nya.”
Karyawan di rumah produksi cokelat Plea Puli, Fransiskus Servasius Toni menjelaskan proses pengolahan kakao menjadi cokelat siap saji
Dari Poktan ke KSU Plea Puli
Rumah produksi cokelat itu dikembangkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Plea Puli, sebuah koperasi sektor riil yang ada di Desa Bloro. Hal tersebut dilakukan sejak Juni 2022 setelah mendapatkan bantuan mesin pengolahan cokelat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.
Semula, Plea Puli hanyalah sebuah kelompok tani (Poktan) yang dibentuk pada 1 Agustus 1990. Tahun-tahun awal, para petani merawat kebun secara bergotong royong (Sako Seng).
Ketua KSU Plea Puli, Oscar Yakob Laba mengatakan, saat itu, para petani dihadapkan dengan serangan hama Helopeltis sp yang merusak kakao. Produktivitas kakao ikut merosot.
Kebersamaan para petani dalam kelompok tani, kata Oscar, diharapkan bisa menyelesaikan masalah hama yang merusak tanaman kakao petani. Itulah kenapa Poktan itu diberi nama Plea Puli yang berarti mengobati sampai sembuh.
“Hama Helopeltis sp kemudian diberantas oleh para anggota kelompok dengan menggunakan musuh alami hama yaitu semut hitam,” tutur Oscar.
Pada tahun 1994, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Yaspem mendampingi kelompok ini dengan kegiatan simpan pinjam uang. Baru pada 2002, kelompok ini memantapkan diri untuk membentuk KSU Plea Puli.
Usaha-usaha yang dijalankan berupa usaha simpan pinjam, usaha lumbung pangan, usaha pemasaran bersama kakao dan kopra, serta arisan untuk anak sekolah.
“Kita kan mengikuti proses dari Poktan. Tahapannya mulai dari kelas pemula, kelas lanjutan, dan kelas utama. Setelah semuanya diraih, pemerintah mengusulkan untuk Poktan tersebut menjadi sebuah koperasi serba usaha,” kata Oscar.
Anggota KSU Plea Puli juga rutin bekerja bergantian di semua kebun anggota setiap hari Sabtu, untuk merawat tanaman-tanaman, baik tanaman kakao, vanili, merica, lada, dan tanaman perdagangan lainnya.
Oscar menuturkan bahwa KSU Plea Puli menargetkan pasar bagi produk cokelat yang sudah diolah.
“Jadi, fokus kami adalah pemasarannya. Bagaimana mendapatkan pasar yang bagus agar usaha kami ini dapat berkembang,” tutur Oskar.
Cokelat dalam kemasan hasil olahan Rumah Produksi Cokelat Plea Puli Bloro
Memberdayakan Petani Kakao
KSU Plea Puli fokus memberdayakan petani kakao di wilayah Desa Bloro. Kakao diperoleh dari 60-an petani yang merupakan anggota KSU Plea Puli, dan selanjutnya akan diolah menjadi cokelat di rumah cokelat milik KSU Plea Puli.
Setiap anggota koperasi menjual hasil panen kakao kepada pihak koperasi seharga Rp29 ribu per kilogram, tergantung mutu dan kadar air
Jika dijual ke pengepul, harganya berbeda-beda tergantung kadar air. Kakao yang masih basah dibeli dengan harga 15 ribu/kg, yang setengah kering dibeli dengan harga 18 ribu/kg, dan yang kering dibeli dengan harga 27 ribu/kg.
Seorang petani di Desa Bloro, Fransiskus Xaverius Nurak memiliki tiga lahan kebun; dua lahan perkebunan kakao dan satu lahan untuk perkebunan kelapa, kakao, vanili, dan merica.
Sekali panen, Xaverius bisa menjual sekitar 120-an kilogram kakao. Biji kakao yang dihasilkan biasanya dijual langsung ke KSU Plea Puli.
Ia menjual kakao di KSU Plea Puli karena harganya sesuai dengan harga perusahaan pembeli kakao, di samping karena sebagai anggota KSU, ia wajib untuk menjual hasil komoditinya di KSU Plea Puli.
“Harga beli kakao di koperasi kami per kilonya adalah 29 ribu rupiah tergantung dari mutu atau kadar airnya. Kalau kopra untuk sementara harganya lima ribu lima ratus rupiah,” jelas Xaverius saat ditemui di kediamannya di Bloro, pertengahan Oktober 2022 lalu
“Sebagai anggota, kami sepakat untuk menjual kakao atau kopra di koperasi kami” ujarnya lagi.
Kepala Desa Bloro, Daniel Desa berjanji akan membantu para petani kakao untuk memperlancar usaha produksi cokelat. Apalagi potensi kakao di desa itu sangat menjanjikan.
Desa Bloro terletak kira-kira 14 kilometer dari Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka. Desa ini bisa ditempuh sekitar 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama di desa ini adalah kelapa, kakao, kopi, dan lain-lain.
“Pemerintah desa akan membantu produksi cokelat khususnya kepada para petani kakao. Karena memang sebelumnya juga desa biasa memberi bantuan berupa pembibitan, dan lain-lain,” ujar Daniel.
Istimewa
Menukil data Pemerintah Desa Bloro, luas lahan perkebunan di Desa Bloro 536,1 hektar, dengan jumlah petani laki-laki 370 orang dan petani perempuan 355 orang.
Khusus untuk kebun kakao, Penyuluh Pertanian Desa Bloro, Antonius Siga menuturkan, Desa Bloro memiliki 153 hektar dengan jumlah pohon per hektarnya sekitar 1.100 pohon kakao.
Antonius bilang, kondisi kakao di Desa Bloro saat ini lebih banyak terserang hama. Salah satu cara untuk mengendalikan hama itu yakni dengan perlakuan P3S (penumpukan, pemangkasan, dan panen sering).
Selain itu, ia juga memberikan edukasi tentang peremajaan kakao dan rehabilitasi kakao di setiap kelompok tani di Desa Bloro.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka, Yoseph Benyamin
Koperasi Sektor Riil
Usaha pengembangan cokelat yang KSU Plea Puli mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka, Yoseph Benyamin mengharapkan semakin banyak koperasi sektor riil.
Koperasi-koperasi, kata Yoseph, bisa mengembangkan sektor riil, salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah itu, serta mendanai usaha produktif masyarakat.
“Kita berharap dengan usaha cokelat, dia (Plea Puli) masih lebih masif karena ada beberapa koperasi di Kabupaten Sikka yang memiliki intens anggota lebih banyak mengurus cokelat, seperti Plea Puli, Sube Huter, dan Romeo,” terang Yoseph di ruang kerjanya pada Senin, 7 November 2022.
Hal ini berasalan mengingat koperasi di Kabupaten Sikka masih dikuasai oleh jenis koperasi simpan pinjam. Bila menengok data Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka, dari 183 unit koperasi di Kabupaten Sikka, sekitar 80 persen bergerak pada usaha simpan pinjam.
Yoseph menyebutkan, anggota koperasi di Sikka mencapai 452.356 orang yang menyebar di 45 Koperasi Serba Usaha (KSU), 6 Koperasi Produsen, 5 Koperasi Jasa, 2 Koperasi Pemasaran, 3 Koperasi Konsumsi, 66 Koperasi Kredit, 6 Koperasi Karyawan, dan 15 Koperasi Pegawai Negeri.
“Kita mau bahwa koperasi-koperasi ini mengambil peran agar koperasi ini tidak sekadar menjual bahan mentah atau menjual cokelat kepada orang lain tetapi juga dapat mengolah cokelat tersebut menjadi barang jadi yang siap pakai,” tambahnya.
Diakui, KSU Plea Puli masih berusaha mencari jenama yang cocok untuk cokelat yang diproduksi dan membenahi rumah produksi agar mendapat ijin dari BPOM.
“KSU akan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka dan Provinsi NTT. BPOM akan menguji dari kadar minyak atau lemak cokelat yang dihasilkan dan mengenai rasa dari cokelat yang diproduksi,” kata Oscar.
Menurut Oskar, mereka masih mengalami kendala dalam sistem simpan pinjam, keterbatasan anggota, dan modal yang masih kurang. Tetapi KSU Plea Puli memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi dengan tetap saling membantu antar-sesama anggota kelompok.
“Pemerintah dan masyarakat harus memberikan dukungan terhadap usaha ini agar usaha ini dapat maju dan berkembang,” pungkasnya.
Larantuka, Ekorantt.com – Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) Muhamad Guhir dan Ketua Relawan Bidang Media Beta Jarnas NTT Syaiful Muhammad Usman meminta Partai NasDem memeroses perilaku tidak etis oleh oknum tertentu yang menyebarkan baliho penolakan Anies Baswedan di NTT.
“Itu politik kotor. Itu ada oknum tertentu melakukan. Saya pikir mereka secara sistematis dalam bekerja,” kata Syaiful.
Syaiful berujar baliho penolakan terhadap Anies merupakan bagian dari kampanye hitam yang mana saat ini elektabilitas Anies begitu tinggi.
Ia menyesali tindakan oknum tertentu yang tidak suka dengan Anies. Ia menduga pemasangan baliho penolakan tersebut terjadi pada malam.
“Mereka segera diproses. Anies ini, kita sudah lihat kinerjanya di Jakarta. Jangan sampai terjadi politik pembodohan bahwa si A itu jelek,” kata Syaiful.
Ia mengajak masyarakat NTT agar tidak percaya berita bohong yang menyudutkan Anies Baswedan.
“Kita sudah dewasa menentukan pilihan. Kita akan bangun komunikasi dengan pihak Bawaslu, pemerintah dan Partai NasDem,” paparnya.
Semantara Muhamad Guhir menambahkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Partai NasDem sebagai partai pengusung untuk diteruskan kepada pihak berwajib.
“Sangat kita sesalkan karena Anies juga adalah anak bangsa yang mencalonkan diri 2024. Sebenarnya hal-hal itu menunjukkan demokrasi tidak sehat,” kata Guhir kepada media, Rabu (11/1/2023).
“Dengan penolakan itu bisa saja memantik simpati dari masyarakat NTT terhadap Anies. Elektabilitas Anies bisa juga naik karena pembenci terhadap Anies. Bisa saja dengan penyebaran baliho ini dapat menyebabkan simpati,” kata Guhir menandaskan.
Kupang, Ekorantt.com – Komisi III DPRD NTT mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SPAM NTT untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga guna mencapai realisasi target dan realisasi pendapatan.
Dukungan ini disampaikan anggota Komisi III DPRD NTT Paulinus Yohanes Nuwa Veto menanggapi pernyataan Ketua BLUD SPAM NTT Erasmus Jogo yang mengatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga.
Menurut Paulinus, dengan memiliki kapasitas produksi sumber air baku sebesar 150 liter per detik yang bersumber dari Bendungan Tolong, BLUD SPAM NTT mampu mendistribusikan air bukan saja kepada Kota Kupang dan Kabupaten Kupang namun dapat diperuntukkan bagi pihak ketiga atau lembaga-lembaga lainnya.
Pihak ketiga yang dimaksudkan Paulinus Veto yakni rumah sakit, perguruan tinggi dan perusahaan-perusahan besar lainnya yang membutuhkan sumber air baku dalam jumlah yang besar.
“Air merupakan sumber yang paling vital dan dibutuhkan oleh semua orang. Dewan dukung BLUD SPAM NTT untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya seperti rumah sakit, perguruan tinggi dan juga perusahaan-perusahan besar lainnya,” ujar Paulinus Veto, Rabu.
Terpisah Kepala BLUD SPAM NTT Erasmus Jogo menyambut baik dukungan lembaga dewan kepada pihaknya. Pasalnya, saat ini kerja sama dengan Kota Kupang belum maksimal dilakukan padahal masyarakat Kota Kupang masih sangat membutuhkan air.
“Karena pelayanan dengan PDAM belum maksimal maka kami harus membuat terobosan untuk ada pelayanan baru di lembaga lainnya,” ujar Erasmus.
“Saat ini baru dimanfaatkan sebesar 75 meter per detik. Dan dari 75 meter per detik baru sekitar 34 persen. Artinya masih ada sisa,” tambahnya.
Saat ini, pihaknya telah melakukan pelayanan pelanggan baru di Lippo Plaza, Rumah Sakit Siloam dan Hotel Pelangi. Hal ini dilakukan untuk mengejar target.
Ia juga menyampaikan bahwa saat pihaknya juga sedang membangun komunikasi dengan beberapa pihak diantaranya RSUD W. Z. Johannes Kupang, Kantor Gubernur dan Kantor DPRD NTT agar dapat bekerja sama menggunakan jasa pelayanan dari BLUD SPAM NTT.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Komisi III yang mendukung usulan BLUD SPAM NTT dalam pergantian aset-aset yang dimiliki saat ini yang telah berumur 20 tahun lebih.
“Di tahun 2022, target naik. Secara angka realisasi pendapatan naik Rp600 juta lebih tapi secara presentasi turun karena perbandingannya cukup tinggi antara realisasi dan target,” ucapnya.
