Plt. Bupati Ende Djafar Achmad lontarkan kata “Kuper”, akronim dari kurang pergaulan. Kata itu ditujukan kepada para penjabat publik di Ende yang bersikap alergi dengan dan tidak mau dikonfirmasi oleh para jurnalis atau pers.
Pengganti Mendiang Ir. Marsel Petu itu kemudian melakukan berbagai kebijakan terkait pers. Kebijakan itu adalah pertama, melakukan pertemuan atau audiensi rutin dengan para jurnalis tiga bulan sekali, kedua, menyediakan fasilitas publik bagi para jurnalis seperti press room atau kamar pers plus Wi-fi dan mobil operasional jurnalis.
Pernyataan dan kebijakan Djafar Achmad menerbitkan diskursus tentang media dan politik di NTT.
Pertanyaannya adalah apa keadaan sebenarnya dan bagaimana seharusnya hubungan antara media dan politik?
Di satu sisi, Isidorus Lilijawa dalam buku “Perempuan, Media, dan Politik” (2010) berpendapat, “Ada benang merah antara pers dan pemerintah. Dalam kancah politik, pers kerap berfungsi sebagai filter komunikasi politik antara elit politik dan rakyat. Pers juga adalah wahana penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah…” (pp. 138-139).
Dalam bukunya itu, Lilijawa mempromosikan antara lain jurnalisme positif, jurnalisme bermartabat, dan jurnalisme sastrawi.
Jurnalisme positif adalah “konsep pemikiran tentang bagaimana aktivitas jurnalistik dijalankan dengan baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita yang disajikan tidak saja objektif dan bermakna, tetapi juga menumbuhkan optimisme dan perilaku positif pada pembaca” (p. 124).
Jurnalisme bermartabat adalah “jurnalisme yang konsisten melayani kepentingan publik” (p. 138).
Akhirnya, jurnalisme sastrawi adalah “satu dari setidaknya tiga nama buat genre tertentu dalam jurnalisme yang berkembang di Amerika Serikat, di mana reportase dikerjakan dengan mendalam, penulisan dilakukan dengan gaya sastrawi, sehingga hasilnya enak dibaca” (p. 185) dengan tujuh (7) pertimbangan pokok, yakni fakta, konflik, karakter, akses, emosi, perjalanan waktu, dan unsur kebaruan (p. 187).
Di lain sisi, jika kita selidiki sejarah relasi pers dan politik baik di kancah global di dunia maupun di kancah lokal di NTT, maka kita akan temukan dialektika hubungan antara pers dan politik.
Pada suatu zaman, pers benar-benar mengabdi dari, oleh, dan untuk rakyat. Pada zaman lainnya, pers sungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan kelas penguasa.
Pada zaman batu, rakyat bebas mengekspresikan diri melalui lukisan-lukisan di dinding-dinding batu di gua-gua. Semua suku bangsa di dunia ini pasti punya sejarah tentang lukisan pertama di bumi manusia versi mereka masing-masing. Namun, poinnya adalah rakyat punya semacam kebebasan asali untuk ungkapkan kepentingannya sesuka-sesuka dia. Via media apapun.
Pada zaman Romawi, terutama pada masa pemerintahan Kaiser Julius Caesar, penguasa politik dan oligark atau orang-orang kaya mempekerjakan para diurnarius, budak pencari berita, untuk mencari informasi di acta diurna di forum romanum.
Selanjutnya, manusia-manusia tercerahkan pada masa Renaissance dan Fajar Budi, dengan diawali oleh Revolusi Prancis berslogan “liberte, egalite, fraternite”, menggunakan pena antara lain untuk meruntuhkan hegemoni penguasa politik dan agama. Akan tetapi, tatkala Guttenberg menemukan mesin cetak, kapitalisme cetak bertumbuh makin subur di Eropa.
Di Hindia Belanda, Tirto Adhi Soerjo manfaatkan kapitalisme cetak untuk menjadi “suara rakyat terperintah” melawan kolonialisme Belanda. Benedict Anderson tak ragu menyebut kapitalisme cetak main peran penting dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia sebagai komunitas bangsa yang terbayang.
Paska Reformasi, terutama dengan semakin masifnya penetrasi internet, kapitalisme cetak terdesak oleh kapitalisme digital.
Menurut Ross Tapsell (2016), hal ini mengakibatkan dua hal, yakni pertama, para oligark dan konglomerat media semakin punya kedudukan ekonomi politik yang kuat, tetapi kedua, rakyat biasa, terutama warga melek internet, dapat menunggangi media digital untuk melabrak kekuasaan para oligark, konglomerat, dan politisi.
Di NTT, pers sejak awal dapat pengaruh besar dari Gereja Katolik. Di Flores, Flores Pos, koran milik Tarekat Misi SVD, jadi referensi utama pembaca. Dalam skala yang lebih luas, Pos Kupang, bagian dari grup Kompas yang juga dikendalikan oleh orang-orang Katolik, juga jadi referensi. Di samping itu, ada Victory News, Timor Express, dan EKORA NTT, koran cetak milik swasta dan koperasi.
Namun, akhir-akhir ini, hegemoni kapitalisme cetak di NTT mulai diganggu dengan kehadiran media-media digital. Koran-koran cetak, dengan kekuatan modal padanya, juga melebarkan ekspansi ke ranah digital. Poskupang.com, Florespos.co, dan Ekorantt.com adalah adaptasi dari kapitalisme cetak ke kapitalisme digital.
Akan tetapi, pertanyaannya tidak berubah, kepada siapa media cetak dan digital ini menghamba? Penguasa politik? Penguasa agama? Penguasa modal? Rakyat jelata?
Di balik kata “kuper” Djafar Achmad, tersembunyi borok birokrasi dan lembaga politik di Ende. Kata itu dikeluarkan karena memang ada penjabat di Ende yang alergi pers.
Pada suatu masa, antara pertengahan 2016 sampai akhir 2017, saya pernah rasakan betapa tidak enaknya jadi jurnalis Flores Pos di tengah sikap para penjabat publik di Ende yang alergi pers, terutama Flores Pos.
Para penjabat di sana merasa alergi karena hampir setiap hari, terutama melalui kolom Bentara, Flores Pos melancarkan kritik pedas terhadap Pemda Ende di bawah kemudi Mendiang Bupati Marsel Petu.
Jika benar ada yang alergi, maka pers di Ende patut diduga sudah jalankan fungsi kontrol dengan baik. Sebab, bikin kekuasaan tersinggung dan tingkat tertingginya alergi adalah tugas utama dan terpenting dari pers. Jika para pemegang kuasa nyaman-nyaman saja di bilik kuasa, maka ada yang tidak beres dengan kerja pers.
Oleh karena itu, kami sekali lagi berpendapat, kenyamanan fasilitas yang ditawarkan Pemda Ende tidak pernah boleh meninabobokan para jurnalis di Ende di ranjang kekuasaan. Posisi yang kian intim dengan kekuasaan mestinya bikin pers tambah keras kritik kekuasaan.
Namun, ini harapan yang terlalu muluk. Sebab, independensi hanya dapat dijaga jika pers berjarak dengan kekuasaan. Tapi, kita lihat saja.
