Cover depan Surat Kabar Mingguan EKORA NTT tentang fenomena maraknya pembangunan tuigu di NTT Edisi 8 - 14 Februari 2020.

Sebuah tugu berwarna putih kekuning-kuningan menyerupai lima (5) buah kapur tulis besar tampak  menghujam langit Kota Bajawa yang lembap di Perlimaan Kota Bajawa. Tingginya mencapai 5 meter. Di bawahnya, terdapat taman mini berukuran 20 x 25 meter dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Tugu tersebut merupakan bagian dari Proyek Penataan “Landscape” Kota Bajawa yang menelan anggaran sebesar Rp1 Miliar lebih. Pemda Ngada menggebu-gebu bangun tugu untuk kepentingan apa dan siapa?

Bajawa, Ekorantt.com – Pada awal tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Ngada gencar membangun (1) taman dan empat (4) tugu di tengah Kota Bajawa. Empat (4) buah tugu tersebar di beberapa titik di Kota Bajawa, yaitu di perempatan lampu merah, di perlimaan di depan Toko Langganan, di samping Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, dan di depan Masjid Agung Al – Ghuraba Baiturahman Bajawa. Sementara itu, sebuah taman dengan 13 pilar ditata di Lapangan Kartini Bajawa.

Pembangunan tugu dan taman yang dilakukan untuk menata landscape Kota Bajawa dan mempertegas status Ngada sebagai kabupaten budaya dengan sejumlah keindahan alam yang memesona tersebut menyedot anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1 Miliar lebih, tepatnya Rp1.539.456.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Merawat dan Mentransformasi Nilai Budaya

Seorang pengendara motor melintasi Tugu Bambu di tengah Kota Bajawa di Perlimaan Kota Bajawa, Selasa (4/2/2020). BELMINRADHO/EKORANTT

Saat ditemui EKORA di kantornya, Senin (3/2/2020), Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada Martinus M.R. Maghi menjelaskan, Pemda Ngada membangun taman di Lapangan Kartini Bajawa untuk merawat dan mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat Ngada. Di taman tersebut, terdapat 13 pilar yang menunjukkan 13 bulan dalam kalender budaya masyarakat Ngada. Angka 13 menunjuk pada tradisi tahun baru adat masyarakat Ngada yang lazim dikenal dengan “Reba”.

Selanjutnya, demikian Martinus, setiap tugu yang dibangun pemerintah memiliki nilai filosofis tertentu. Misalnya, tugu di lampu merah yang di atasnya terdapat simbol Garuda Pancasila melambangkan persatuan Bangsa Indonesia atau semboyan Bhineka Tunggal Ika, tugu di depan Masjid melambangkan toleransi, tugu di samping Kantor Dinas Pariwisata menggambarkan etos kerja orang Ngada dan kedisiplinan waktu, dan tugu rumpun bambu di perlimaan Kota Bajawa menggambarkan kemakmuran yang diraih dengan kerja keras.

“Untuk pengerjaan tugu di perlimaan, sesuai perencanaan, itu membangun tugu rumpun bambu yang di dalam filosofi budaya orang Ngada memiliki sa’o (rumah), su’a (alat pertanian), dan rapu bheto (pohon bambu),” ungkap Martinus.

Martinus menginformasikan, Proyek Penataan Landscape Kota Bajawa dikerjakan berdasarkan UU tentang Pariwisata dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Pekerjaan mayor proyek adalah pembangunan taman kota di Lapangan Kartini Bajawa, sedangkan pekerjaan minor proyek adalah pembangunan tugu di beberapa titik di Kota Bajawa. Pembangunan taman kota dan tugu dengan Nomor Kontrak 556.7/PPK-DPK/86/07/2018 itu dikerjakan oleh CV Patrada selaku Kontraktor Pelaksana dan CV Kerinding Perdana selaku Kontraktor Pengawas. Masa kontrak kerja dimulai sejak 17 Juli – 14 November 2019.

Namun, sampai akhir masa kontrak, CV Patrada tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada selaku pemilik proyek atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian memberi addendum kepada rekanan bersangkutan untuk menyelesaikannya. Masa addendum diberikan sampai tanggal 31 Desember 2019.

“Sesuai regulasi, kita beri waktu pengerjaan kurang lebih enam bulan. Namun, sampai akhir tanggal pengerjaan tersebut, mereka belum selesai kerjakan sehingga kita kasih addendum,” ujarnya.

Menurut Martinus, setelah masa addendum berakhir, rekanan masih tetap melakukan kelalaian pengerjaan proyek. Meskipun demikian, pihaknya terus mendorong rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Secara legulasi, sudah tidak ada cela lagi bagi rekanan untuk menyelesaikan pengerjaan. Namun, kita berikan kebijakan diskresi. Kita sudah komunikasi dengan pihak rekanan untuk selesaikan pekerjaan, sedangkan pencairan sisa 30 persen kita sementara blokir sampai selesai,” ungkap Martinus.

Ketua DPRD Ngada Bernadinus dhey Ngebu mengatakan, secara lembaga, tim dari anggota DPRD Ngada sudah mengecek proyek di lapangan. DPRD Ngada akan menggelar pertemuan internal dan akan memanggil semua dinas untuk mempertanggungjawabkan proyek pembangunan tugu yang belum selesai.

Kritik

Praktisi Pariwisata Arnoldus Wea berpendapat, Pemda Ngada harus mempertanggungjawabkan pembangunan taman dan tugu di Kota Bajawa berdasarkan tiga (3) variabel utama. Pertama, artistik. Apakah taman dan tugu yang dibangun saat ini sudah memiliki nilai artistik yang berdampak pada keindahan kota?

“Saya menilai, tugu bambu atau apapun yang sedang dibangun di Kota Bajawa saat ini tidak memiliki kajian artistik yang matang,” ungkapnya.

Kedua,lanjut Arnoldus,makna pembangunan. Menurutnya, tugu atau taman harus mampu menjadi salah satu bagian yang bisa merepresentasikan sesuatu di Kabupaten Ngada.

“Pemda yang bisa menjelaskan ini, karena kita semua belum mengetahui secara pasti sesuai rencana yang mau dibangun itu tugu apa? Tugu bambu, tugu singkong atau tugu alu yang dipakai menumbuk jagung. Nilai apa yang bisa kita petik dari pembangunan tugu tersebut dalam kehidupan sehari hari? Ini harus jelas.

Ketiga, demikian Arnoldus, penggunaan anggaran. Minimnya nilai artistik bangunan tugu dipastikan akan memicu pertanyaan masyarakat terhadap nilai proyek dari bangunan tugu tersebut.

Menurut Founder Gerakan Degha Nua ini, pembangunan taman dan tugu di Kota Bajawa punya nilai penting apabila merujuk pada tujuan yang sebenarnya, yaitu antara lain mengenang dan melestarikan sejarah dan membangun sesuatu yang artistik. Pembangunan tugu merupakan bagian dari program tata kota sehingga membutuhkan nilai artistik yang tinggi.

“Ingat, Bajawa adalah jantungnya Kampung Bena, Air Panas So’a, Bukit Wolo Bobo, dan objek wisata yang lain. Marilah kita bangun kota yang menarik untuk menjadi kota tujuan wisata, bukan kota transit. Kota tujuan dipastikan masa liburan wisatawan lebih panjang. Panjangnya waktu liburan wisatawan mampu menggairahkan pariwisata setempat yang berdampak pada pembangunan ekonomi lokal. Hotel akan penuh terus, kopi Bajawa laku dibeli oleh tamu, sayur pucuk labu, ayam, dan ikan akan laku karena dibeli oleh pihak hotel. Ada efek domino yang berawal dari keindahan dan kenyamanan kota,” ungkap Arnoldus.

Menurut Arnoldus, masalah di Indonesia adalah tugu dan taman tidak dibangun sesuai tujuan, tetapi dibangun hanya untuk menghabiskan anggaran. Pembangunan tugu dan taman tidak berdasarkan kajian yang matang. Tugu dan taman dibangun asal jadi dan untung bisa bagi bagi. Yang terjadi adalah tidak ada nilai artistik dan minim kualitas.

Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya Yohanes Vianey Watu saat dihubungi EKORA, Kamis (6/2/2020) berpendapat, tugu di Kota Bajawa sebaiknya mewartakan “Ketu” atau “Waka” tiga etnis di Kabupaten Ngada, yaitu Bajawa, So’a, dan Riung yang telah berdifusi dengan keindonesiaan dan kekristenan. Dalam tradisi pembacaan makna hati hewan korban (ghiri ate ngana), ada satu penanda di hati itu yang disebut “Ketu” (panji, tugu). Tuturan spiritualnya, Ketu sede ngadho, yang berarti Ketu yang berdiri tegap, dan rame ate, yang berarti, berakar kokoh pada lembaran hati.

“Hati adalah metafora tentang kasih yang sakral. Salah satu makna nama “Bajawa” adalah “bha jawa“. Bha berarti tempat menaruh makanan atau piring, Jawa berarti damai sejahtera. Bha jawa atau Bajawa berarti tempat makan damai sejahtera. Kota Bajawa adalah kota yang memiliki roh damai sejahtera. Hal mana mengandaikan hadirnya suasana kota yang baik (modhe), benar (molo), dan bersih-estetis (bila),” ungkap Yohanes.

Berdasarkan analisis sosial budaya itu, Yohanes berpendapat, persimpangan dan lingkaran jalan sebagai tempat keberadaan tugu di Kota Bajawa terlalu kecil untuk dijadikan sebagai tugu yang representatif dari segi sosial budaya. Pada masa lalu, Menara Gereja Mater Boni Consili (MBC) dan salib di Bukit Pipi Podo menjadi semacam tugu Kota Bajawa. Sekarang, rasa-rasanya, yang menjadi semacam tugu Kota Dingin ini justru adalah kubah masjid dan ujung lancip Rumah Makan Padang.

Yohanes menganjurkan agar tugu bambu/ubi kayu/alu yang rusak itu perlu direformasi agar memiliki makna yang kontekstual sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Ngada.

Sementara itu, warga Kota Bajawa Bonefasius Zanda berpendapat, tidak ada untungnya Pemda Ngada membangun taman dan tugu tersebut di atas. Sebab, nilai filosofis dan estetika dari keberadaan tugu dan taman itu tidak jelas. Sementara itu, terdapat kesan bahwa pemerintah belum optimal memperhatikan tempat-tempat pariwisata yang bisa meningkatkan PAD.

“Yang pasti, tugu itu bukanlah sesuatu yang urgen. Yang urgen itu adalah mencetuskan kebijakan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Bonifasius.

Warga Ngada lainnya Reinard L. Meo berpendapat, tugu yang dibangun persis di jantung Kota Bajawa itu sangat polemis.

“Dari diskusi yang beredar di sosial media dan dari pengamatan langsung yang saya lakukan, tugu yang belum punya nama pasti itu, minim bahkan tanpa perencanaan yang matang. Agak sulit bagi saya untuk menemukan apa keuntungan dari dibangunnya tugu model itu bagi masyarakat. Saya temukan, justru menciptakan jarak baru. Sebagai masyarakat Ngada, saya tidak merasa diwakili oleh dibuatnya tugu seperti itu. Secara kultural, tidak ada kenangan di sana,” ungkap Reinard.

Menurut Reinard, di tengah masih banyaknya masyarakat Ngada yang belum sejahtera, tugu itu hadir semacam ironi. Pemda Ngada mengeluarkan dana Rp1 Miliar lebih untuk sesuatu yang malah ditentang, alih-alih dibanggakan. Banyak masyarakat sedang menanti klarifikasi resmi Pemda Ngada. Dan meskipun ada nantinya, tugu itu akan dikenang sebagai salah satu kegagalan pembangunan yang sadar konteks.

“Untuk itu, ke depannya, saya berharap agar Pemda, melalui dinas terkait, tidak menganggap remeh dana yang begitu besar, untuk membangun sesuatu yang tidak menyentuh langsung inti kebutuhan masyarakat. Penolakan dari masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi, dan pemeriksaan penggunaan dana sebesar itu harus segera dilakukan,” kata Reinard.

Soal kesejahteraan, data BPS menunjukkan, pada 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngada mencapai 20.790 orang (12.94%). (Bersambung )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here