Salah satu dampak dari pandemi corona virus COVID-19 ialah terganggunya stabilitas perekonomian baik di level global, nasional maupun lokal. Untuk urusan perekonomian mikro, para pedagang kecil dan harian-lah yang paling menderita. Salah satunya dialami oleh Mas Aming, seorang pedagang angkringan di Blimbingsari, Yogyakarta. Sudah empat hari belakangan, usahanya sepi pengunjung dan dia nyaris tak mendapatkan keuntungan sama sekali.
“Biasanya hanya untuk kembali modal, Mas,” begitu katanya.
Sebagai seorang yang menggantungkan hidupnya pada usaha angkringan di pinggir jalan, Mas Aming tentu menghadapi dua dilema. Jika dia harus lakukan social/physical distancing, pekerjaannya tak mungkin jalan dan penghasilannya bakal mampat. Berikutnya, ketika sudah pergi ke jalan dan mulai menjajakan dagangannya, dia mendapati sedikit saja pengunjung yang bertandang. Penghasilannya berkurang, bahkan dia bisa rugi. Saat saya datang untuk membeli makanannya, memang tidak ada orang yang ada di situ.
Tentu Mas Aming tidak sendirian. Orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung dari kerja fisik di luar rumah juga kena imbas. Seperti pedagang kaki lima, buruh harian, pengemudi online bahkan penjual di pasar. Di antara mereka ada yang nasibnya ditentukan oleh mobilitas sosial di tempat-tempat umum, ada yang bergantung pada pemberi upah, ada juga yang harus bekerja keras sendiri mencari pembeli atau pengguna jasa. Toh mereka memang bukan orang kantoran yang dapat dikondisikan untuk bekerja dari mana saja.
Mas Aming dan orang-orang lainnya itu tidak tinggal di hutan rimba. Mereka -sama seperti kita- berada dalam suatu tatanan sistem sosial bernama negara. Dan, kita tahu, salah satu fungsi negara, selain melaksanakan ketertiban bersama, ialah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Kita mungkin paham, tidak ada negara ideal yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Tapi, salah satu tolok ukur untuk melihat bekerja tidaknya negara, dalam hal ini lembaga-lembaga di dalamnya, justru terletak pada kesiapsiagaan mengatasi suatu masalah atau bencana yang meresahkan seluruh warga.
Tapi, corona virus sebagai suatu krisis bersama sepertinya membuat negara ini terkejut dan kewalahan.
Di samping masalah ekonomi berskala besar ataupun kecil, persoalan lainnya juga datang dari para tenaga medis di beberapa rumah sakit. Mereka mengeluh alami kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien. Mereka juga bekerja sampai kelelahan, bahkan ada yang meninggal dunia atas nama tugas dan pengabdian.
Hal ini belum lagi berkaitan dengan masalah horizontal antarsesama warga negara, misalnya, pembelian sistem borong untuk bahan makanan tertentu dan perangkat pencegah virus, seperti masker dan hand sanitizer. Orang-orang yang kehidupan ekonominya pas-pasan atau kecil bakal kesulitan memperolehnya. Atau, seandainya tersedia, harga jual barang-barang itu pun melambung tinggi.
Corona virus memang telah menjangkiti banyak bidang kehidupan. Masyarakat, pada satu sisi, boleh jadi berusaha untuk tidak panik sebagaimana imbauan moral dari negara. Tapi, negara semestinya sadar, di samping upaya untuk tidak panik , ada keresahan-keresahan lain yang datang menggerogoti mereka.
Ada yang masih berpikir bagaimana bisa cari uang atau makan keesokan harinya, ada yang mencemaskan anggota keluarganya para petugas kesehatan yang harus kerja lembur, dan lebih daripada itu, ada juga yang masih belum paham atau tak punya akses terhadap persebaran informasi/pengetahuan yang memadai.
Kita semua memang berharap, pandemi ini cepat berlalu dan tentu pasti akan berlalu seperti yang disampaikan sejarawan Yuval Noah Harari. Namun, efek sosial yang terjadi selama ini akan menjadi ingatan tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
Di media sosial beredar guyon untuk para wakil rakyat yang mana mereka dikatakan diam belaka ketika rakyat sedang membutuhkan. Saat musim kampanye, mereka rajin membagi kaos, sementara untuk situasi krisis seperti sekarang, nyaris tak ada kebijakan atau gerakan sedikit pun untuk membagi masker kepada rakyat. Bahkan, yang lebih banyak kelihatan adalah seruan-seruan moral seperti nasihat guru TK pada murid-muridnya.
Lebih blunder lagi, ada beberapa anggota DPRD yang menolak diperiksa kesehatannya terkait pencegahan corona virus ini. Bahkan, sempat beradar informasi kalau alat tes massal yang baru didatangkan dari Tiongkok pertama-tama ingin dikhususkan dulu kepada wakil rakyat kita di Senayan beserta anggota keluarganya, meskipun Presiden Jokowi sendiri telah menyampaikan ketidaksetujuannya.
Terlepas dari tingkah pongah para wakil rakyat itu, guyonan di atas tadi sebenarnya bernada serius dan maknanya tidak main-main. Masyarakat mungkin tidak terlalu berharap dibagikan masker sebagaimana pembagian kaos waktu musim kampanye. Masyarakat mungkin tidak butuh bala bantuan yang jor-joran dari mereka. Masyarakat ini hanya butuh punya politisi dan pejabat negara yang betul-betul responsif dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk mengatasi krisis ini. Masyarakat sudah terlalu lelah dengan imbauan-imbauan moral.
Jika tidak, adanya pandemi corona virus dan bagaimana respons pemerintah mengatasinya sejauh ini sungguh benar-benar tidak akan dilupakan oleh rakyat Indonesia. Kami sangat mendukung apa pun usaha dari negara. Kami tidak akan panik kalau pemerintah sendiri tidak panik dan segera mengambil langkah tegas. Sebab, hanya pemerintah-lah yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Kami percaya, pemerintah dan para wakil rakyat kami pasti bisa mengusahakan yang terbaik.
