Labuan Bajo, Ekorantt.com – Wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) merumahkan tenaga kontrak daerah (TKD) menuai polemik di masyarakat. Anggota DPRD Blasius Janu, meminta agar hal tersebut dibahas bersama DPRD.
“Sebaiknya dipikir lagi. Saya pikir Pemda mesti duduk bersama dengan DPRD untuk membahas wacana itu,” ujar politisi Hanura ini saat ditemui Ekora NTT, Jumat (16/7/2021) di Labuan Bajo.
Ia mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya kabupaten di ujung Pulau Flores itu untuk membuka kesempatan kerja bagi generasi Manggarai Barat. Sebab, selama menjadi bagian dari Kabupaten Manggarai, wilayah barat tidak punya peluang.
“Saya pikir sekarang saatnya. Maka untuk menghadapi situasi ini pemerintah dan DPRD mesti mencari solusi yang terbaik. Karena di luar sana rakyat sedang menyoroti DPRD dan pemerintah. Ini ada apa,” ujarnya.
Ia juga mengaku wacana itu tidak pernah dibahas di paripurna bersama DPRD. “Mungkin ini konsultasi level tinggi,” katanya.
Namun, Blasius menyarankan langkah yang mesti dilakukan adalah komunikasi yang baik dua lembaga itu. Artinya, kalau merumahkan TKD adalah pilihan, maka harus diseleksi secara benar serta meluruskan status honorer. “Apa dia SK bupati atau kepala dinas, ini yang harus diluruskan,” pungkasnya.
Ia berharap tim kajian yang dibentuk oleh Bupati Edistasius Endi mempetimbangkan secara baik khususnya guru dan tenaga kesehatan. Kebutuhan dua profesi ini masih sangat banyak. “Kami sering turun ke desa-desa masih banyak pustu yang tidak ada bidan atau perawat,” ungkapnya.
Ia menambahkan apabila wacana itu sudah final dan mengikat, maka TKD yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sarjana menerima keputusan tersebut secara bijak. “SD, SMP, SMK harus menerima itu,” ucapnya.
Ketua TIM Kajian TKD, Fransiskus Sale Sodo menjelaskan, pihaknya tengah melakukan identifikasi kebijakan tersebut. Ada sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan.
“Sekarang ini defisit pendapatannya cukup besar. Baik defisit pendapatan dari yang bersumber dari PAD itu yang cukup besar, kemudian ada proporsi pendapatan dana perimbangan yang dialihkan ke penanganan Covid-19,” katanya.
Dengan demikian lanjut Sodo, di perubahan APBD pihaknya harus menyesuaikan belanja. “Yang pasti akan berdampak pada beberapa item belanja berkurang,” tukasnya.
Sandy Hayon
