Rully Raki*
Dalam perjalanan pulang dari kampung di wilayah Pantura Flores, saya menyempatkan diri singgah dan bertemu seorang teman kelas. Beliau adalah seorang terpelajar yang memilih pulang dan menetap di kampung.
Banyak hal yang dibicarakan dengan anak laki-laki tunggal itu. Topik pembicaraan mulai dari soal remeh temeh, nostalgia saat sekolah, sampai materi berat sekelas materi kuliah. Di tengah pembicaraan, ada hal menarik yang ia sampaikan tentang banyak konflik yang sudah ia lalui.
Ia sudah sering berkonflik di sana. Konflik-konflik itu membuat ia mesti banyak berurusan dengan pihak berwajib, pengadilan, atau pun pihak lawan yang rata-rata adalah orang terpelajar.
Rata-rata konflik yang ia ceritakan berkaitan dengan masalah hak atas tanah. Saya mendengar, kemudian membatin sekaligus bangga pada beliau. Di ujung ceritanya, ada hal kemudian yang tersembul. Kalau konflik sudah menjadi seperti santapan siang dan malam, kapan teman bisa mulia membangun desa ini?
Pembangunan dan konflik sering menjadi dua hal yang selalu muncul di saat bersamaan. Hampir di setiap gerak pembangun, senantiasa dibarengi dengan kehadiran konflik. Entah konflik kepentingan sampai konflik soal dana, semua tersangkut paut dengan soal pembangunan. Baik itu konflik yang panjang ataupun yang tidak, baik itu yang akhirnya usai maupun tidak, membuat pembangunan seolah sulit lepas dari konflik.
Konflik bisa muncul karena masalah kemiskinan dan ketidakadialan atau masalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang tidak seimbang. Konflik juga bisa muncul karena soal perebutan sumber daya, soal sistem bantuan yang tidak adil ataupun akibat globalisasi dan transformasi sosial yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (Pavenholz, 2009).
Di level lokal misalnya, proyek pembangunan yang sarat konflik terjadi, baik itu horisontal antara warga maupun konflik vertikal antara warga dan pemerintah. Kasus-kasus seperti permasalahan hak ulayat masyarakat atas tanah di Pubabu, di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Mongabay.co.id, 20/2/20) atau juga masalah pembangunan Waduk Lambo di Kebupaten Nagekeo (Kompas.com, 22/9/21), dapat menjadi contohnya.
Tentang persoalan konflik dan pembangunan, Frances Stewart (2002) berpendapat bahwa 8 dari 10 negara miskin (kemungkinan besar juga negara berkembang) senantiasa mengalami dan berjuang dalam konflik dan ketidakteraturan. Hal-hal ini disebabkan oleh perang sipil, revolusi, ataupun pertumpahan darah yang membawa dampak sosial yangn buruk dan menghambat pembangunan.
Dalam konteks daerah teman saya di atas, konflik yang dialami berkaitan dengan soal perebutan sumber daya. Kalau mau ditarik lebih jauh, konflik ini akan berkaitan dengan soal pendapatan ekonomi yang akan menentukan kelas masyarakat dan sumber daya manusia masyarakat setempat. Di sini dapat dilihat, banyak dimensi yang berkaitan dengan soal konflik tersebut.
Jika dianalisis, konflik yang timbul dalam pembangunan bisa membawa hal yang positif. Di sini konflik menjadi awal bagi berjalannya pembangunan yang terkontrol. Kontrol itu muncul karena pembangun atau pemegang proyek pembangunan tidak akan seenaknya menjalankan pembangunan, entah itu fisik maupun non-fisik, karena ia mesti bernegosiasi dengan masyarakat atau mereka yang menjadi sasaran pembangunan.
Namun di sisi lain, sebagaimana yang dikatakan Stewart, konflik bisa menjadi penghalang dan batu sandungan bagi berjalannya pembangunan. Jika sudah demikian, hal yang kemudian bisa muncul dan itu amat disayangkan adalah ketika terlalu banyak energi, pikiran, bahkan uang dihabiskan untuk berkonflik. Di titik ini maka kembali ke pertanyaan yang muncul dalam sesi cerita di atas tadi, kapankah kita bisa mulai membangun?
Betemu dengan pertanyaan seperti ini, sebenarnya orang bisa membuat pilihan. Pilihan itu adalah apakah kita ingin terus berkonflik atau memilih untuk mulai duduk bersama, bernegosiasi untuk membicarakan pembangunan?
Hal yang disesalkan, jika banyak orang kemudian terjerumus dalam perasaan egois. Perasaan ini akan menjurus kepada kecenderungan untuk terus bertarung demi mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah. Persoalan akan berputar sekitar soal rekognisi siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kalau pun ada yang kalah, ujaran yang kemudian muncul dalam bahasa sederhana orang Flores, “Tunggu kau, saya tunggu kau nanti di bok-bok“ (menunggu saat lawan lemah dan membalas dendam)
Hal ini akan membentuk mata rantai atau terjadi dalam episode yang panjang. Banyak orang tidak sadar, kalau tidak ada pemenang sejati dalam sebuah peperangan yang demikian. Menang akan menjadi arang dan kalah pun kalah jadi abu, kata orang bijak.
Pada titik ini, pilihan yang bijak pun paling rasional ialah memilih untuk mulai duduk bersama dan berbicara tentang pembangunan. Pilihan ini dikatakan bijak karena, dalam situasi yang demikian, masing-masing pihak yang berkonflik akan dituntut memperlihatkan dan mempraktikkan sisi kemanusiaannya yang bijak. Ia menjadi bijak dan berani duduk bersama dan dalam semangat rendah hati untuk bebicara mengenai pembangunan.
Dikatakan rasional karena rasionalitas atau kapasitas manusia sebagai makhluk yang berbudi diuji, baik dalam diskusi dan merencanakan pembangunan sampai bisa mengeksekusinya. Dibutuhkan keredahan hati bagi orang yang berkonflik. Jangan sampai konflik berlarut-larut hingga tak menemukan solusi.
Akhirnya, dalam semangat Natal – Yesus yang lahir di kandang hina dan yang membawa Damai itu – kita bisa menjadi Ein Vorlbild (istilah bahasa Jerman yang berarti gambaran yang menjadi teladan). Kedamaian menjadi pangkal untuk duduk berembuk dan bernegosiasi untuk membangun dan merancang masa depan yang lebih baik.
Natal tidak hanya jadi perayaan rohani, tetapi jadi perayaan rohani yang bisa meresap ke kepiler-kapiler hidup profan. Sebab, Natal bisa menjadi momentum untuk berpikir ulang dan memilih antara tetap berkonflik atau menumbuhkan spirit dan komitmen baru untuk merenda masa depan. Damai di surga, damai di bumi, damai di kampung dan kota kita, dan damai di hati kita semua. Selamat merayakan Natal.
*Penulis adalah Akademisi STPM St Urusla Ende
