Oleh: Bram Garung*
Eksistensi forum Group of 20 (G20) merupakan representasi perekonomian global dengan berkontribusi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (Bank Indonesia, 2022).
Hal ini memunculkan ekspektasi yang tinggi pada forum ini guna menghasilkan langkah dan terobosan besar untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat ini.
Isu mengenai krisis pangan, energi, kesehatan, hingga keuangan global menjadi topik hangat untuk dicari jalan keluarnya agar pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat dirasakan bersama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal.
Kegiatan ini seyogyanya bukan hanya memberikan dampak pada ekonomi nasional maupun Bali saja, tetapi menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Presidensi G20 di Indonesia tahun ini sebenarnya masih dibayang-bayangi dengan berbagai macam isu global yang tentu sangat berdampak pada kepentingan masing-masing negara anggota pada forum ini.
Pertama, adanya perang dagang antara China dan Amerika; kedua, pandemi Covid-19 dan kebijakan pengendaliannya; ketiga, perang antara Rusia dan Ukraina yang belum berakhir, termasuk isu terkini terkait ketegangan antara China dan Taiwan.
Hal ini menuntut adanya strategi khusus dalam merumuskan kesepahaman antara negara-negara anggota di tengah berbagai kepentingan.
Manfaat G20 bagi Masyarakat
Agenda pertemuan G20 yang sementara berjalan, berpusat pada dua jalur pertemuan yakni sherpa (sherpa track) dan jalur keuangan (finance track).
Jalur sherpa membahas isu-isu pembangunan dan perekonomian yang luas, meliputi: ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, energi, pemberdayaan perempuan, transportasi, pariwisata, perlindungan sosial, perubahan iklim, dan lain-lain.
Jalur keuangan sendiri mengawal isu di bidang fiskal, sektor keuangan dan moneter. Kedua jalur ini berkoordinasi dalam berbagai pertemuan dan puncaknya pada pertemuan tingkat kepala negara (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT) yang dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022.
Forum kali ini dihadiri 16 pimpinan negara anggota termasuk Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, dan Presiden Brasil Jair Bolsanor berhalangan hadir dalam agenda ini.
Diperkirakan kontribusi G20 mencapai US$533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022. Konsumsi domestik yang didorong Presidensi G20 diperkirakan akan naik sampai dengan Rp1,7 triliun dan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33 ribu orang terutama pada sektor transportasi, akomodasi, meeting, exibition, dan UMKM. Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.
G20 juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.
Forum ini menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.
Mencapai “Recover Together, Recover Stronger”
Presidensi G20 tahun ini pada dasarnya berada pada posisi yang lebih berat dibanding presidensi tahun sebelumnya di mana semua negara anggota memiliki fokus ingin mendorong ekonomi domestik bertahan di tengah terpaan pandemi.
Tahun ini, semua negara berada pada fase pemulihan dengan struktur dan kemampuan masing-masing negara yang berbeda dan Indonesia harus mampu mengarahkan semua negara tersebut agar dapat mencapai “recover together”.
Kesepahaman bersama para pemimpin negara terhadap poin-poin penting G20 menjadi suatu tujuan utama, walaupun dengan bentuk implementasi kebijakan yang berbeda. Hal ini dapat “dimaklumi” mengingat kondisi, kemampuan, dan struktur sosial masyarakat tiap negara anggota berbeda-beda.
Kesepakatan mutlak terhadap suatu kebijakan bukanlah tujuan utama pada forum G20 ini, melainkan memberikan ruang bagi masing-masing negara menghargai strategi masing-masing negara dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kondisi, budaya, serta tujuan konstitusi masing-masing negara anggota.
Bagi Indonesia misalnya, bagaimana kesepahaman bersama di antara negara G20 dapat didetailkan menjadi tindakan konkret dan adaptif dengan kondisi nasional.
Ekonomi hijau bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi bagaimana mendefinisikan ekonomi hijau ala Indonesia; penguatan arsitektur kesehatan global, yang tidak hanya sekadar menanggulangi pandemi saat ini, tetapi mempersiapkan dunia yang lebih baik menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya, dan kebijakan-kebijakn strategis lainnya.
Poinnya ialah bagaimana masing-masing negara, menuangkan kesepahaman bersama dalam presidensi G20 ini sambil melahirkan kebijakan masing-masing negara dengan batasan dan ketentuan yang telah disepakati bersama yakni untuk “Global Interests”, bukan “Own Interests”, guna mencapai, “recover together, recover stronger”.
