Mbay, Ekorantt.com – Kabupaten Nagekeo merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 pada 8 Desember 2022 sebagai daerah otonomi baru setelah mekar dari Kabupaten Ngada.
Pada momentum ini, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dalam semangat Too Jogho Waga Sama (gotong royong).
Semangat itu lebih menekan pada proses pembangunan partisipatif yang mana semua stakeholder dilibatkan berpartisipasi berpikir menggali gagasan, merencanakan, membangun, menikmati hasil pembangunan dan turut menjaga dan memelihara apa yang telah dibangun.
Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do menyatakan pembangunan partisipatif dimaksud untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan produksi pangan menghadapi krisis ekonomi dan pangan di tahun 2023.
“Beberapa kelompok tani yang sukses telah membentuk ekosisten terkolaborasi hendaknya menjadi sekolah lapangan bagi kita memacu produktivitas pangan agar kita mampu menekan inflasi pangan dan dampak krisisnya,” kata Don.
Untuk menekan inflasi pangan dan ancaman krisis ekonomi 2023, Bupati Don berharap agar masyarakat terus menanamkan semangat gotong royong. Dengan itu maka akan terwujud rencana peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
“Pembentukan kabupaten ini menjadi sumber motivasi untuk kita terus berprestasi dan terus berinovasi untuk mendorong akselerasi pembangunan. Sebagai implementasinya, pemerintah daerah telah merintis kolaborasi ekosistem hulu sampai hilir produksi beras Mbay dengan petani dan private sektor dalam hal ini Pandawa Agri Indonesia,” kata Bupati Don.
Ia mengatakan kolaborasi ekosistem business yang telah dirintis tidak semata mata untuk menjamin kemudahan dalam menghadapi krisis berupa inflasi pangan.
Bupati Don menuturkan masih terdapat persoalan lain yang butuh sentuhan tangan pemerintah dalam menanggulangi persoalan petani.
Selain merintis kolaborasi ekosistem, lanjut dia, pemerintah daerah juga menjamin keberlangsungan produktivitas petani dalam bentuk pembiayaan atau dana cadangan bagi petani yang sudah masuk dalam jebakan utang (debt track).
Hal ini dilakukan agar petani mendapat kepastian dalam perannya sebagai produsen yang tidak terikat hutang dan akan menjamin keberlanjutan produktivitas pertanian.
“Kita cegah agar krisis pangan tidak terjadi dan mengancam kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Don.
